UU NO.27 Tahun 2009 Tidak Demokratis

Kupang ( Berita ) :  Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Nicolaus Pira Bunga menilai, UU No.27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

“Menentukan seorang pimpinan dewan berdasarkan perolehan suara terbanyak yang diraih sebuah partai politik dalam pemilu legislatif, bukanlah sebuah bentuk demokrasi yang baik,” katanya di Kupang, Kamis [10/09] .

Mantan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang mengemukakan pandangannya tersebut berkaitan dengan fenomena penentuan pimpinan dewan periode 2009-2014 yang didasarkan pada suara terbanyak yang diraih oleh sebuah parpol dalam pemilu legislatif.

Menurut dia, pimpinan dewan yang terdiri atas ketua dan wakil-wakil ketua, harus dipilih dari dan oleh anggota dewan berdasarkan suara terbanyak seperti yang tercermin dalam UU No.22 Tahun 2003.

“Esensi demokrasi dalam pemilu legislatif adalah rakyat memilih calon anggota dewan legislatif menjadi wakil rakyat berdasarkan suara terbanyak, bukan untuk memilih seorang calon wakil rakyat menjadi pimpinan dewan,” katanya.

Dari sudut pandang inilah Pira Bunga menilai UU No.27 Tahun 2009 tidak demokratis, sehingga seseorang yang tidak layak atau kurang kredibel menjadi pimpinan dewan pun, terpaksa harus menduduki posisi tersebut karena partainya memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif.

“Seorang pimpinan dewan harus tampil kredibel dan menjadi panutan rakyat, sehingga lebih elok dan demokratis jika dipilih dari dan oleh dewan sendiri dalam forum paripurna,” ujarnya.

Ia menambahkan, alasan penentuan pimpinan dewan didasarkan pada perolehan suara terbanyak suatu parpol dalam pemilu legislatif untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) saat terjadinya pemilihan pimpinan dewan, adalah sebuah alasan yang tidak argumentatif.

Pira Bunga berpendapat, memilih seorang pimpinan dewan harus dari dan oleh anggota dewan dalam forum paripurna, sehingga kelayakan dan kepantasan seorang pemimpin bisa terukur.

Ia juga mengkritisi kebijakan DPP PDI Perjuangan yang mengeluarkan aturan terhadap seorang pimpinan dewan harus dari unsur ketua atau sekretaris partai.

“Ini juga tidak demokratis. Yang lebih demokratis jika dipilih dari dan oleh anggota dewan sendiri berdasarkan suara terbanyak,” katanya menambahkan. ( ant )