Tiga Propinsi Alami Peningkatan Penduduk Miskin

Jakarta ( Berita ) :  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tiga propinsi mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin yaitu Gorontalo, Papua dan Papua Barat. “Hal ini didasarkan survei pada bulan Maret 2009,” kata Deputi Statistik Sosial BPS Arizal Manaf di Jakarta, Rabu [01/07].

Data BPS menyebutkan untuk Gorontalo, orang miskin meningkat dari 221.620 jiwa (24,88 persen dari total populasi propinsi Gorontalo) pada Maret 2008 menjadi 224.620 jiwa (25,01 persen dari total populasi) pada maret 2009.

Peningkatan penduduk miskin terutama di daerah pedesaan yang meningkat sekitar 8.000 jiwa menjadi 202.430 orang. Sedangkan di perkotaan justru penduduk miskin justru turun sekitar 5.000 jiwa.

Sementara itu, penduduk miskin di propinsi Papua Barat meningkat sekitar 10.000 orang. Pada Maret 2009 penduduk miskin di propinsi Papua Barat sebanyak 248.290 jiwa (35,71 persen dari populasi), meningkat dibandingkan pada 2008 yang mencapai 246.500 orang (35,12 dari total pospulasi).

Pertumbuhan kemiskinan justru terjadi di daerah pedesaan propinsi itu. Di daerah pedesaan kemiskinan meningkat sekitar 11 ribu orang dari 237.020 jiwa pada Maret 2008 menjadi 248.290 jiwa.

Di perkotaan, angka kemiskinan justru mengalami penurunan dari 9.480 jiwa pada Maret 2008 menjadi 8.550 jiwa.

Sedangkan di propinsi Papua, kemiskinan berkembang dari 733.150 jiwa (37,08 persen dari total populasi) pada Maret 2008 menjadi 760.350 orang (37,53 persen dari populasi).

Perkembangan kemiskinan terjadi di daerah pedesaan. Tercatat terjadi peningkatan sebesar 31 ribu penduduk miskin dari 701.500 jiwa penduduk miskin pada Maret 2008, menjadi 732.160 orang.

Sedangkan di perkotaan, kemiskinan justru menurun dari 31.650 jiwa pada Maret 2008, menjadi 28.190 jiwa pada Maret 2009.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin terbanyak berada di propinsi Jawa Timur yang mencapai 6,022 juta jiwa (16,68 persen dari populasi propinsi Jawa Timur), diikuti propinsi Jawa tengah yang mencapai 5,7 juta jiwa (17,72 persen dari total propinsi Jateng) dan Jawa Barat sebanyak 4,9 juta jiwa (11,96 persen dari total populasi penduduk Jabar).

Sedangkan penduduk miskin di Jakarta mencapai 323 ribu jiwa atau 3,62 persen dari total pouplasi Jakarta yang mencapai lebih dari 9 juta jiwa.

Sementara itu, secara nasional Badan Pusat Statistik (BPS) hasil survei pada Maret 2009, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia, berkurang 2,43 juta jiwa dibandingkan dengan (hasil survei) Maret 2008 yang mencapai 34,96 juta jiwa atau 15,42 persen (dari total populasi).

32,53 Juta

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, hasil survei pada Maret 2009, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

“Hasil ini menunjukan penduduk miskin berkurang 2,43 juta jiwa dibandingkan dengan (hasil survei) Maret 2008 yang mencapai 34,96 juta jiwa atau 15,42 persen (dari total ppulasi),” kata Deputi Statistik Sosial BPS, Arizal Manaf, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, penduduk miskin didominasi penduduk pedesaan yaitu 20,62 juta jiwa atau 17,35 persen dari total penduduk di desa.

Sedangkan penduduk miskin di perkotaan sebesar 11,91 juta jiwa atau 10,72 persen dari total penduduk kota.

Jumlah orang miskin di perkotaan, bila dibandingkan survei Maret 2008, mengalami penurunan sebesar 850 ribu jiwa. Sedangkan di pedesaan bila dibandingkan Maret 2008, penduduk miskin berkurang 1,5 juta jiwa.

Ia mengatakan, penurunan jumlah kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, naiknya upah riil buruh tani dan bangunan. Upah buruh riil petani di pedesaan rata-rata naik sebesar 13,22 persen. Sedangkan upah buruh bangunan di perkotaan rata-rata naik 10,61 persen.

Kedua, nilai tukar petani pangan selama periode April 2008-Maret 2009 mengalami kenaikan sebesar 0,88 persen. Sedangkan untuk nilai tukar petani di sektor perikanan (nelayan) naik 5,27 persen. “Sehingga ada tambahan pendapatan,” katanya.

Ketiga, menurut dia, penurunan itu juga didukung oleh kebijakan pemerintah seperti bantuan langsung tunai (BLT), biaya operasional sekolah (BOS) dan juga Kebijakan Breas untuk masyarkat miskin (raskin).

“Ini ada dampaknya, kan dengan kebijakan itu maka pendapatan bertambah (BLT), disisi lain pengeluaran juga berkurang (BOS dan raskin),” katanya.

Ketika ditanyakan, apakah kebijakan tersebut bila dilakukan pada bulan Maret saja sesuai dengan survei yang dilakukan yaitu pada bulan Maret akan mempengaruhi, Arizal menjawab, survei dilakukan pada bulan Maret, dan hal itu mengukur kemiskinan di bulan Maret 2009, namun hal itu juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sebelumnya.  ”Jadikan kebijakannnya tidak hanya di bulan Maret,” katanya.

Arizal menambahkan, selain peningkatan pendapatan, penurunan kemiskinan tersebut juga didukung oleh kondisi inflasi yang stabil sebesar 7,92 persen pada periode Maret 2008-Maret 2009. Dan peningkatan harga beras rata-rata pada Maret 2008-Maret 2009 yang lebih rendah dibandingkan laju inflasi.

Garis Kemiskinan

Sementara itu, dalam survei kali ini, jumlah orang miskin tersebut diperoleh berdasarkan garis kemiskinan atau jumlah pengeluaran sebesar Rp200.262 perorang per bulan.

“Artinya orang dinilai miskin bila memiliki pendapatan setiap orangnya rata-rata sebesar Rp200.262, perorang, bukan per keluarga,” katanya

Ia mencontohkan, seseorang yang bekerja dengan penghasilan Rp500 ribu yang memiliki satu orang istri tanpa anak, yang berarti dia cuma berdua dengan istrinya maka pendpatan perkapitanya Rp250.000 per orang perbulan. Berarti hal ini tidak termasuk dalam penduduk miskin yang berpendapatan perorang sebesar Rp200.262.

Angka garis kemiskinan tersebut meningkat bila dibandingkan garis penghitungan untuk Maret 2008 yang sebesar Rp182.636  Penghitungan Rp200.262 ribu tersebut terdiri dari Rp147,339 untuk makan per bulan dan Rp52.923 untuk pengeluaran non makanan seperti tempat tinggal dan pakaian per bulan.

Ia menambahkan, untuk makanan tersebut, setara dengan 2100 kalori setiap hari setiap orang. “Hal ini sesuai dengan kebutuhan minimum konsumsi orang menurut ahli gizi,” katanya.

Selain itu, ia mengatakan, penghitungan untuk non makanan diwakili sekitar 51 jenis komoditi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan bagi orang kota dan 47 jenis komoditi yang diperlukan sebagai orang desa.  ”Kalau yang tidak perlu seperti rekreasi, kan penduduk miskin tak perlu rekreasi, ya tidak dimasukan dalam penghitungan,” katanya.  ( ant )