SBY Tidak Biarkan Sengketa Batas Diurus Pihak Luar

DEBAT FINAL : Capres Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) memberikan visi misinya disaksikan kandidat capres lainnya Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Jusuf Kalla (kanan) pada debat capres final di Jakarta, Kamis (2/7). Debat terakhir tersebut untuk mengetahui visi misi kandidat capres sebelum pilpres mendatang. ( FOTO ANTARA/Saptono/Spt/09 )

Jakarta ( Berita ) :  Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji tidak akan pernah menyerahkan masalah sengketa perbatasan kepada pihak luar, termasuk lembaga internasional setingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada debat capres di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis [02/07] malam, Yudhoyono menilai kesalahan terlepasnya Timor Timur dan Pulau Sipadan serta Pulau Ligitan karena pemerintah menyerahkan penyelesaian masalah tersebut ke pihak luar. “Tidak akan pernah masalah seperti itu diserahkan kepada pihak luar, tetapi harus diselesaikan sendiri,” ujarnya.

Yudhoyono menjanjikan jalan diplomasi yang tegas dan keras untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedaulatan Indonesia.

Untuk menjaga perbatasan dan pulau-pulau terluar, Yudhoyono dalam debat bertajuk “NKRI, Demokrasi, dan Otonomi daerah” itu, berjanji untuk meningkatkan sarana transportasi dan pembangunan infrastruktur sehingga wilayah-wilayah terluar tersebut tidak merasa dianaktirikan. “Ke depan, kita bangun perbatasan. Perbatasan adalah milik kita sekaligus menjadi benteng,” ujarnya.

Dalam pernyataan penutup pada debat berlangsung dua jam itu, Yudhoyono menegaskan keutuhan NKRI dan kedaulatan bangsa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

Ia juga menegaskan bahwa perkembangan demokrasi dan otonomi daerah harus membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. Untuk itu, ia menyebutkan slogan kampanyenya pada Pemilu 2009, yaitu “Pemerintahan bersih untuk rakyat”, sebagai cara terbaik untuk membawa kebaikan dari demokrasi dan otonomi daerah.

Pancasila Harus Jadi Rujukan

Capres yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Megawati Soekarnoputri, menegaskan, segala upaya mengimplementasikan kebijakan pembangunan negara harus merujuk kepada Pancasila.

Ia menyatakan itu menanggapi pernyataan capres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura, Jusuf Kalla, merespons masalah toleransi sosial, pluralisme, mengentalnya solidaritas putra daerah serta banyak Peraturan Daerah (Perda) berbasis agama.

“Saya seratus persen sama dengan Pak Jusuf Kalla soal Bhinneka Tunggal Ika. Dengan spirit itu, keanekaragaman apakah dalam hal etnis, agama, suku, dan budaya, ada perekatnya,” kata Megawati Soekarnoputri. Selain perekat itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga wadah bersama, yakni NKRI.

“Dan yang lebih penting lagi, rujukannya adalah Pancasila. Semua rujukan ke sana, bahwa bagi saya Pancasila itu bintang pengayom bangsa sedangkan implementasinya dalam konstitusi,” ujarnya.

Dalam konteks berkonstitusi, Megawati Soekarnoputri menyayangkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dengan susah payah dibuat para pendahulu, tetapi mengalami empat kali amendemen.

“Mengamendemen UUD empat kali, apakah itu sudah diimplementasikan keseluruhannya, kan belum? Kita harus melihat, mana-mana yang sekiranya perlu diperbaiki. Dengan demikian konstitusi itu efektif, sebagai narasumber segala perundang-undangan di negara kita ini,” katanya.

Masalah Perbatasan

Menanggapi masalah-masalah perbatasan, Megawati Soekarnoputri mengawalinya dengan menyatakan, NKRI harus tetap dijaga, apa pun risikonya.

“Dalam kaitan ini, harus dibuat berbagai kebijakan dan program terobosan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar itu,” katanya.

Bekerja sama dengan DPR RI, lanjutnya, masalah perbatasan, dan kondisi pulau-pulau terluar di Indonesia sebagai bagian integral dari wilayah NKRI, mesti diperhatikan serius.

“Jadi jelasnya, tentang masalah perbatasan ini, kita harus melihat realita kehidupan di sana. Apakah itu di perbatasan daratan, dan pulau-pulau terluar. Jangan hanya lihat dari kacamata ‘informasi teknologi’ (IT). Datang ke sana, memberi kesejahteraan, juga perhatikan masalah pemetaan dan patok-patok perbatasan yang sering bermasalah, di samping penguatan kekuatan militer,” ujar Megawati Soekarnoputri lagi.

Angkatan Bersenjata Yang Kuat

Calon presiden Jusuf Kalla menegaskan, diplomasi harus disertai angkatan bersenjata yang kuat untuk menyelesaikan berbagai sengketa perbatasan RI dengan beberapa negara.

“Selain diplomasi kita juga harus memiliki angkatan laut yang kuat. Apa pun itu upaya yang dilakukan untuk menjaga wilayah perbatasan RI,” katanya, dalam debat calon presiden putaran terakhir di Balai Sarbini, Kamis malam.

Jusuf Kalla yang tampil santai mengatakan sudah banyak jiwa dan raga rakyat Indonesia dipertaruhkan untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Karenanya, diperlukan kepemimpinan yang tegas untuk menyelesaikan masalah perbatasan, dengan mengeluarkan kebijakan tanpa menimbulkan masalah baru,” katanya.

Dicontohkannya, lepasnya Timor-Timur dari Indonesia karena kebijakan yang salah yakni menyepakati referandum dengan persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sedangkan untuk kasus Sipadan-Ligitan, Jusuf Kalla menilai, karena Indonesia juga kurang memiliki dokumen dan bukti nyata yang menyatakan kepemilikan Indonesia atas dua pulau tersebut.

Karena itu, tambah Jusuf Kalla, ke depan dia bersama pasangannya calon wakil presiden Wiranto akan memberikan tanda dan sertifikasi terhadap semua wilayah terluar RI yang berbatasan dengan negara lain.

“Tetapi yang tidak kalah penting, kita harus memperkuat TNI Angkatan Laut untuk menjaga itu semua. Karena tanpa angkatan bersenjata yang kuat, bangsa lain akan mudah mengobok-obok bangsa ini,” katanya.

Jabat Tangan

Calon presiden (capres) Jusuf Kalla melakukan jabat tangan dengan capres Susilo Bambang Yudhoyono setelah usai  sesi kedua dalam debat capres putaran ke-3 (terakhir) yang disiarkan langsung televisi swasta, dari Balai Sarbini, Jakarta, Kamis malam.

Sementara capres lainnya Megawati Soekarnoputri melihat adegan salaman tersebut dengan  senyum, menandakan ketiga capres itu meskipun ada beda pendapat, namun tetap dalam suasana kekeluargaan. Ketiga capres menyampaikan visi tentang  NKRI Demokrasi dan Otonom Daerah.

Acara debat yang berlangsung seru dibanding sebelumnya, karena sekitar seribuan tamu undangan memadati gedung itu terus memberi semangat kepada ketiga capres tersebut.

Direktur Eksekutif Center For Electoral Reform (Cetro), Hadar Gumay mengatakan, debat capres yang ketiga ini lebih seru dibanding sebelumnya, tapi ketiganya masih ada rasa sungkan jika ada berbedaan pendapat untuk menyampaikan.

Debat di Indonesia masih memiliki adat ketimuran sehingga ketiga capres yang diberi kesempatan untuk menilai pendapat capres lainnya masih ada rasa sungkan. “Tidak seperti debat capres di Amerika Serikat,” katanya.

Selain itu, dia menilai, debat ini lebih menarik, ada wibawanya, dan lagu-lagu nasional dialunkan sebagai alat pemersatu para capres dengan pendukungnya.

Ketiga capres pada sesi terakhir yang diberikan pertanyaan tambahan oleh moderator Praktikno, yakni “Jika saya kalah”, ketiganya sangat baik menjawab, kata Hadar Gumay .

Dalam kesempatan itu SBY  menyatakan akan langsung memberi selamat dan juga mendukung pemerintahan yang baru (pemenang pilpres).

“JK juga akan mengerjakan lain jika kalah dan akan pulang kampung,” katanya.

Sementara Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring, mengatakan, ketiga capres dari format dan situasi tampil baik.

Namun, ketiga capres hanya saja mereka meramu pertanyaan moderator tidak lugas sehingga ketiganya sedikit bengong dan jawabannya baru agak jelas setelah giliran capres berikutnya.

Para capres tidak mungkin dengan waktu yang pendek bisa menjawab NKRI secara luar, mereka harus memilih yang terbaik. Tapi, memang ketiganya masih ada rasa saling ‘pekiwuh’ (sungkan) satu sama lainnya.   ( ant )