ASEAN Harus Ambil Sikap Terhadap Myanmar
Jakarta ( Berita ) : Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) harus mengambil sikap tegas terhadap junta militer Myanmar, kata seorang pengamat.
“Kunci perubahan pada Myanmar ialah ASEAN, karena PBB, Uni Eropa dan Amerika Serikat sudah bersikap tegas terhadap Myanmar, kata anggota Komite Pengarah Kaukus Antar Parlemen ASEAN untuk Demokrasi Myanmar, Eva K. Sundari kepada ANTARA di Jakarta, Jumat [03/07].
Hingga kini, katanya, ASEAN hanya melihat dan menunggu tindakan Myanmar tanpa ada langkah nyata apa pun. Menurut dia, sikap ASEAN itu justru melanggengkan junta militer Myanmar.
Eva yang anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan ASEAN tetap melakukan kerjasama dengan Myanmar dalam perdagangan, termasuk tiga negara besar anggota ASEAN yaitu Thailand, Singapura, dan Indonesia.
Dikatakannya, sangat tidak etis jika negara-negara anggota ASEAN lain dapat menikmati hasil dari kepentingan ekonominya dengan Myanmar sementara rakyat Myanmar menjadi korban dari kepentingan ekonomi itu. “Tingkat kemiskinan di Myanmar sekarang sangat tinggi,” ujarnya.
Ia menilai Myanmar bahkah bisa menjadi batu sandungan bagi ASEAN untuk mewujudkan terlaksananya Piagam ASEAN yang telah diresmikan pada Desember 2008. “Jika perlu, ASEAN seharusnya mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN,” kata Eva.
Sehubungan dengan kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon ke Myanmar pada Jumat dan Sabtu, Eva mengatakan hal itu tidak akan membawa perubahan apa pun bagi Myanmar.
“Selama 10 tahun, Myanmar berjanji kepada PBB untuk melakukan rekonsiliasi, namun pada kenyataannya Myanmar tidak pernah menepati janjinya,” kata Eva.
Dari kenyataan tersebut, ia menilai tidak ada niat baik dari pemerintahan Myanmar untuk memperbaiki situasi negaranya menuju terciptanya demokrasi di Myanmar.
Ban berkunjung ke Myanmar untuk menindaklanjuti penjelasan dari utusan khususnya, Ibrahim Gambari. Sebelumnya, Gambari berkunjung singkat ke Myanmar dan bertemu dengan menteri luar negeri Myanmar dua kali. Namun Gambari tidak berhasil bertemu dengan tokoh demokrasi Myanmar yang sedang ditahan, Aung San Suu Kyi.
Dalam lawatannya ke Myanmar, Ban berusaha membujuk penguasa di negara itu membebaskan semua tahanan politik, termasuk Suu Kyi, serta mengarahkan Myanmar ke jalur demokrasi. ( ant )
