Permendag No 20/2009 Pertegas Pengawasan Barang Beredar

Jakarta ( Berita ) : Terkait merebaknya kasus produk-produk rumah tangga yang mengandung melamin, pemerintah kini mengeluarkan Permendag No.20/M-DAG/ PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa menggantikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tahun 2002.

Keluarnya beleid baru tersebut lantaran sudah tidak lagi sesuai dengan pesatnya perkembangan distribusi dan peredaran barang di dalam negeri. Belakangan banyak kasus barang beredar yang mengandung melamin menagnadung kimia beracun dan mematikan ditemukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Keputusan Menperindag sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) pada perkembangannya dirasakan kurang memadai sebagai dasar hukum untuk melakukan pengawasan, baik terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar maupun peredaran barang,” ujar Menteri Perdagangan Pangestu sebagaimana dikutip dari Permendag baru tersebut.

Jika dalam Kepmenperindag lingkup pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor, kini melalui Permendag baru tersebut sudah meliputi barang dan/jasa barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, dan perdagangan barang-barang dalam pengawasan.

“Perluasan pengawasan barang dan jasa itu dilakukan untuk melindungi konsumen sekaligus memperketat peredaran barang dan jasanya,” tegas Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Gunaryo, di Jakarta Senin [22/06].

Dalam Permendag baru itu disebutkan pengawasan pemenuhan ketentuan pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 antara lain dilakukan terhadap barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 tahun.

Dalam promosi barang, Permendag itu juga mengawasi dari sisi menjual melalui penawaran, promosi, atau pemberian hadiah. Bukan apa-apa tak jarang barang barang yang beredar di pasar untuk memikat konsumen diberikan hadiah namun dengan cara mengelabui atau menyesatkan seolah-olah telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah, atau guna tertentu.

Permendag tersebut juga mewajibkan produk yang beredar mencantumkan bahasa Indonesia dalam produk atau kemasannya terkhusus untuk produk impor. “Barang yang akan diedarkan pun harus menggunakan istilah, tanda, atau penggunaan bahasa yang didapat dimengerti,” ujar Gunaryo.

Jika ditemukan barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, para pengusaha pun harus menanggung sendiri biaya penarikan barang dan tidak akan lagi mengggunakan anggaran pemerintah sendiri. Hal itu tertuang dalam pasal 49 bahwa “Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penarikan barang dari peredaran dan/atau penghentian pelayanan jasa dibebankan kepada pelaku usaha.”

Jika produsen tidak mematuhi aturan dalam beleid tersebut, Departemen Perdagangan bakal mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan sebelumnya diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender. “Dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan teknis kepada instansi terkait/pejabat berwenang.

Sebelumnya, terkait merebaknya produk rumah tangga yang mengandung melamin, Badan Standarisasi Nasional (BSN) menilai persoalan tersebut akibat dari ketidaktegasan pemerintah dalam memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk alat-alat rumah tangga sekaligus dalam hal pengawasan peredaran produk tersebut. (olo)