Meningkatkan Partisipasi Politik Rakyat Dalam Pemilu

Dalam setiap Pemilu, masalah Go-longan Putih (Golput) sering menjadi wa-cana yang hangat dan krusial. Meski tidak terlalu signifikan, tetapi ada kecenderungan atau trend peningkatan jumlah Golput dalam setiap pemilihan. Bahkan Golput adalah jumlah terbesar di hampir setiap pemilihan di gelar.

Hasil survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) merata-ratakan total partisipasi politik rakyat dalam Polkada sekitar 60 persen atau dengan kata lain rata-rata jumlah Golput mencapai 40 persen. Dari data ini LSI memprediksi Pemilu 2009 Golput akan meningkat dengan alasan, masyarakat daerah yang memiliki kepentingan langsung sudah terlihat mulai jenuh dalam memilih, apalagi dalam skala nasional yg lebih luas yang terimplemetasi dalam Pemilu nanti.

Sejatinya Golput adalah fenomena yang alamiah. Fenomena ini ada di setiap pemilihan umum di manapun itu, tidak terkecuali di Amerika Serikat. Hanya saja, tentunya hal ini di batasi oleh jumlahnya. Di hampir setiap pemilihan, jumlah Golput akan di anggap sehat jika jumlah Golput dalam kitaran 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah Golputnya melampaui titik itu, mencapai kitaran 40 persen.

Bagi sebagian kalangan, jumlah ini dinilai normal dalam penerapan sistem demokrasi di sebuah Negara. Karena adalah mustahil untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam Pemilu mencapai 100 persen. Begitupun, besar kecilnya jumlah Golput akan sangat tergantung dan maksimal tidaknya upaya yang dilakukan.

Trend Meningkat

Trend meningkat seperti yang saya singgung di atas bila dilihat dari beberapa pemilihan yang digelar. Dalam Pilgubsu di Sumatra Utara misalnya, dari jumlah pemilihan sesuai daftar pemilihan tetap (DPT) yang dikeluarkan KPUD Sumut tercatat sebanyak 8.848.511 jiwa pada 22.921 TPS yang tersedia di 28 kabupaten/kota.

Namun jumlah yang memberikan suara hanya sebanyak 5.011.377 jiwa dengan sebanyak 77.690 suara tidak sah karena berbagai alasan. Itu berarti partisipasi politik masyarakat Sumut hanya sebesar 4.933.687 jiwa yang menjadi suara sah Pilgubsu 2008 atau sekitar 55,75 persen. Dari data ini jelas sekali jumlah Golput sangat besar, mencapai 44,25 persen.

Jumlah ini tentunya sangat tinggi dan memiliki kecenderungan peningkatan, khususnya apabila di bandingkan, pada saat yang hampir bersamaan, dengan pelaksanaan Pilgub di Jawa Barat, dimana tingkat Golput hanya sebesar 35 persen.

Begitu juga dengan Pemilu 2004, dari data yang ada jumlah Golput 34.509.246 orang, terdiri dari pemilihan terdaftar yang baik datang ke TPS 23.551.321, di tambah suara tidak sah 10.957.925. Persentasenya 23,34 persen terhadap total pemilihan terdaftar. Jumlah ini lebih besar dari perolehan Parpol pemenang Pemilu, seperti Partai Golkar 24.480.757 (16,54 persen ), PDI P 21.026.629 (14,21 persen ), dan PKB 11.989.564 (8,10 persen ). Jumlah pemilihan terdaftar untuk Pemilu Legislatif 5 Juli 2004 adalah 148.000.369, sesuai keputusan KPU No 23/2004. Menurut perhitungan manual yang dilakukan KPU 23 April- 4 Mei 2004, jumlah pemilihan yang menggunakan hak suaranya 124.449.038 (83 persen ), suara yang sah 113.498.755, dan suara tidak sah 10.957.925 (8,81 persen ).

Meski jumlah Golput ini masih dalam tataran normal, tetapi dari Pemilu sebelumnya jumlah Golput ini adalah terbesar dari sembilan kali Pemilu di Indonesia sejak 1955. Pada Pemilu 1999 angka Golput hanya 10,4 persen, sedangkan pada Pemilu 1955, angka Golput tertinggi selama ini, hanya 12,34 persen.

Sementara itu di DKI Jakarta yang sebagian orang menyatakan sebagai barometer politik Indonesia, dari 6.461.572 pemilihan terdaftar, Golput sebanyak 33,20 persen atau 2.114.971. Ini juga jumlah terbesar dalam jumlah perolehan suara partai dimana PKS 15,24 persen (985.031 ), partai Demokrat 14,06 persen (908.246), PDI-P hanya 9,00 persen (581.806), partai Golkar 5,56 persen (359.122).

Klasifikasi Golput

Golput tentu tidak bisa di pahami begitu saja, dengan menyebutnya sebagai wujud apriori rakyat, sebagai suatu mosi tidak percaya terhadap Parpol maupun Capres/Cawapres peserta Pemilu 2004 atau para kandidat yang berlaga dalam Pilkada. Ataupun memahami Golput sebagai basis perkembangan dan pertahanan demokrasi radikal.

Tentu tidak, karena banyak alasan mengapa orang Golput dan banyak alasan mengapa orang jadi tidak memilih. Saya coba memetakan atau mengklasifikasikan Golput secara umum yang terjadi dalam pemilihan. Pertama, adalah orang yang secara sadar memilih untuk tidak memilih. Termasuk di dalamnya adalah kelompok pemilih cerdas yang mungkin karena pengalaman pahitnya dengan Pemilu atau Pilkada, maka dia memilih Golput. Beberapa diantaranya adalah sebagai bentuk protes sosial yang disebabkan, antara lain, karena tingkat kepercayaannya yang rendah terhadap penyelenggara Negara, kesulitan hidup yang dialaminya dan lain sebagainya.

Umumnya pemilih seperti ini berada di daerah perkotaan. Sehingga sampai atau tidak sampai sosialisasi Pemilu, terdaftar atau tidak terdaftar dia sebagai pemilih, tidak banyak mempengaruhi keputusannya itu. Meski mungkin tidak sedikit, tetapi jumlah pemilih seperti ini juga tidak terlalu banyak.

Kedua, adalah kelompok pemilih yang tidak terdaftar. Mereka sebenarnya punya minat untuk menggunakan hak suaranya tapi tidak terdaftar sebagai pemilih hingga secara otomatis mereka masuk ke daftar Golput karena tidak dapat menyumbangkan suaranya.

Penyebab masalah ini adalah hal-hal teknis pendataan pemilihan yang disebabkan pendatan kita dan mungkin keterbatasan lainnya. Kelemahan inilah yang sering di jadikan isu yang di usung para Parpol atau para Caleg untuk mengklaim suara konstituennya yang tidak terdaftar. Tidak jarang pula masalah ini menuai konflik. Namun karena sifatnya yang sangat politis, sering kali kebenaran dari data pemilihan yang tidak terdaftar ini menjadi kabur.

Ketiga, adalah orang yang terpaksa tidak memilih karena kesibukannya. Sering kali orang yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya atau orang yang sedang perjalanan keluar daerah. Untuk memilih bagi mereka adalah hal yang sulit dan memerlukan waktu ekstra karena itu hak memilih sering diabaikan.

Keempat, adalah suara tidak sah. Sebetulnya mereka adalah orang yang sudah memberikan suaranya dan berpartisipasi dalam pemilihan. Hal teknis seperti kesalahan dalam mencoblos membuatnya menjadi tidak punya suara karena pemilihannya di batalkan.

Potensi Pemilihan

Dari beberapa celah Golput yang saya uraikan diatas, kelompok pertama adalah kelompok orang yang sulit untuk diajak memilih, kalau tidak mau di bilang mustahil. Sedangkan kelompok dua, tiga, dan empat adalah kelompok yang merupakan potensi pemilihan yang masih berpeluang untuk menyumbangkan suaranya dengan benar.

Pasca keputusan Mahkama Konstitusi (MK) yang menyatakan perhitungan suara dalam Pemilu berdasarkan nomor urut, di pandang sebagai hal yang positif dalam konteks Golput ini. Karena dengan sendirinya meredusir kelemahan penyelenggaraan pemilu dalam sosialisasi menjangkau pemilihan di berbagai daerah.

Dengan sistem suara terbanyak ini, para Caleg akan termotivasi berlomba-lomba untuk mengkampanyekan dirinya sendiri. Secara sporadis, para Caleg akan bergerak menyentuh langsung ke berbagai daerah yang di anggapnya sebagai kantung-kantung suara. Hal ini tentunya merupakan sosialisasi pemilu mendatang. Orang akan lebih banyak tahu tentang informasi tentang pemilu.

Ini akan lebih menggugah orang untuk memilih, karena ada keterkaitan langsung dengan pemilu, paling tidak melalui para Caleg yang punya ikatan kekeluargaan atau ikatan emosional ke daerahan atau ikatan-ikatan lainnya.

Tapi itu saja belum cukup. Penyelenggaraan pemilu juga harus bergerak melakukan kampanye agar orang mau dan bisa menggunakan hak pilihnya. Saya melihat peluang ini jika di garap secara maksimal melalui berbagai media yang ada, akan semakin memperkecil jumlah Golput. Kampanye para Caleg secara sporadis di berbagai pelosok nusantara dan sosialisasi, ajakan memilih yang di lakukan penyelenggara pemilu akan semakin menciptakan iklim bagi konstituen untuk terangsang memberikan suaranya.

Untuk alasan tidak terdaftar, tentunya ini sangat tergantung kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini, KPU beserta perangkatnya. Kegagalan dalam pendataan akan menyebabkan jumlah pemilih tak terdaftar tidak dapat menyumbangkan suaranya. Untuk ini kita mengharapkan kerja ekstra penyelenggara pemilu untuk meminimalisir jumlah yang tidak terdaftar tersebut. Karna selain dampaknya bias memperbesar jumlah Golput, juga akan mengakibatkan munculnya potensi konflik bagi para Caleg ataupun Parpol yang merasa di rugikan karena kasus ini.

Pendidikan politik

Salah satu hal mendasar menyebabkan besarnya jumlah Golput adalah adanya motivasi yang beragam dari para peserta pemilu. Motivasi tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seprti pendidikan politik rakyat.

Dalam kampanyenya para Caleg akan lebih cenderung mengajak rakyat untuk memilih dirinya atau tidak memilih. Ini yang saya maksud kampanye yang hanya di motivasi oleh kepentingan politik. Kondisi akan berbeda jika ada muatan untuk memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis paling kurang dalam dua hal yaitu memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh komponen masyarakat, ke dua untuk memilih wakil rakyat yang akan di tugasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintah.

Secara lebih tegas lagi mengenai pendidikan politik dapat dilihat dalam Pasal 31 UU Nomor 2 tahun 2008, yang menyatakan bahwa Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dan tujuannya antara lain :

Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Atas dasar ini saya memandang pendidikan rakyat adalah hal yang strategis untuk menimbulkan efek Pemilu yang lebih berkualitas. Melihat penyebab munculnya Golput di Indonesia karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman politik yang benar, maka pendidikan politik ini juga berpotensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik rakyat.

Kesimpulan

Golput adalah fenomena alamiah yang pasti akan terjadi. Besaran jumlah Golput adalah batasan yang perlu benar-benar di perhatikan jumlah Golput memiliki kecenderungan meningkat, meski demikian masih terbuka peluang untuk meminimalisirnya. Namun untuk itu penyelenggaraan Pemilu di tuntut harus mendorong keterlibatan publik seluas-luasanya untuk mendapatkan informasi tentang adanya pemilihan.

Sasaran pendidikan pemilihan adalah tumbuhnya partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam pemilihan umum. Dengan adanya kesadaran berpolitik dari pemilihan dapat menstimulus pemilih dan lingkungannya untuk secara aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih. Bahwa pendidikan pemilih tidak semata-mata menjadi tanggung jawab penyelenggara, tapi pemerintah dan Partai politik juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melakukan pendidikan pemilih ini.

Pendidikan pemilih pada 2009 harus di kemas sedemikian rupa, lebih komplit karena perubahan undang-undang politik yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 2009 diperkirakan menimbulkan kesulitan baru bagi pemilih, terutama cara pemberian suara.

Akhirnya, saya ingin katakan bahwa peluang untuk meminimalisir atau meletakkan jumlah Golput pada posisi normal dan ideal masih terbuka luas, dengan melakukan pendidikan politik ke basis rakyat.

( **** DR. Drs. H. Ramli, MM , Penulis adalah Wakil Walikota Medan non aktif.*** )