Sejumlah Negara Dukung Pendirian Institut Perdamaian Dan Demokrasi
Gianyar Bali ( Berita ) : Menlu Hassan Wirajuda mengatakan pendirian Institut Perdamaian dan Demokrasi atau “Institute for Peace and Democracy” mendapat dukungan banyak negara baik dukungan program dan dana.
“Banyak negara yang datang menawarkan bantuan . Jadi kami sebetulnya sudah peroleh lebih dari yang ditawarkan Australia seperti dari Norwegia dan Belanda, ” kata Menlu usai rapat Badan Pelaksana Bali Demokrasi Forum (BDF) di Istana Presiden Tampak Siring Gianyar Bali, Sabtu [24/01].
Rapat pertama Badan Pelaksana BDF ini dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga pembina lembaga tersebut. Menurut Hassan, selain Australia yang sudah menyatakan komitmen membantu pendirian Institut ini sejak awal diresmikan yaitu sebesar tiga juta dolar Australia, negara lain seperti Norwegia, Belanda dan beberapa negara di kawasan Asia dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti komitmennya.
“Dalam waktu dekat akan kita tindak lanjuti untuk digunakan sebagai modal dasar lembaga ini. Selain itu ada juga dana yang ditawarkan untuk membantu program, sehingga kita optimis mendapat dana selain dari dana yang kita usahakan sendiri,” kata Menlu.
Menlu menjelaskan dari dalam negeri dana akan dianggarkan dari APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan juga dari anggaran Departemen Pendidikan Nasional untuk Univertas Udayana (Unud). “Jumlahnya belum ada rincian berapa untuk anggaran sarana fisik dan kegiatan tahunan,” katanya.
Menurut Menlu , sebagai perguruan tinggi negeri, Unud menyediakan lima hektar lahan dan juga bangunan yang terletak di daerah Jimbaran Bali. “Sekretariat sudah berjalan dengan tempat di rektorat Unud. Pada bulan Maret kegiatan akan mulai berjalan dengan empat materi kuliah,” katanya.
Rapat itu selain dihadiri pengurus BDF juga diikuti Menkeu/Pelaksana tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Mensesneg Hatta Rajasa dan Seskab Sudi Silalahi.
Rapat itu merupakan kelanjutan dari peresmian “Institute for Peace and Democracy” di Universitas Udayana Bali oleh Presiden Yudhoyono 10 Desember 2008 lalu. Lembaga perdamaian pertama di Asia ini akan dibangun dan dibuka di kampus Bukit Jimbaran yang berjarak tidak lebih dari enam kilometer dari Nusa Dua Bali.
Universitas Udayana (Unud) Bali ditunjuk Departemen Luar Negeri memelopori pembangunan lembaga pembelajaran demokrasi yang bernama Institute for Peace and Democracy.
Lembaga tersebut juga diharapkan mampu melakukan penelitian perkembangan politik Indonesia hingga luar negeri dan wacana-wacana baru serta tukar pengalaman antarnegara yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun umum. ( ant )
