Bisnis Seks Berkedok Salon Kecantikan Marak Di Jalan Aksara Dan Jalan Negara


  

MEDAN, (Berita): Tekad Kapoltabes Medan Kombes Pol Drs Aton Suhartono dan jajarannya untuk menindak serta memberantas segala bentuk bisnis prostitusi berkedok salon kecantikan dan lulur (salon plus-red), ternyata mendapat dukungan dan support dari elemen kepemudaan.

Soni Edison Ginting, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Medan, kepada wartawan, Minggu (18/1) di Medan menyatakan, menyambut baik tekad yang disampaikan Kapoltabes MS Kombes Pol Drs Aton Suhartono seperti yang dilansir beberapa media cetak terbitan Medan beberapa hari lalu.

Menurut Soni, banyak salon kecantikan yang menjamur di kawasan Kota Medan, bahkan salon tersebut sudah berubah fungsi menjadi lokasi bisnis ranjang seperti di kawasan Jalan Aksara dan Jalan Negara.

Bahkan kata Soni, pengelola maupun pemilik salon plus tersebut sudah tidak takut lagi menggelar praktek mesumnya,” Ada kesan usaha mereka dibacking oknum tertentu sehingga tetap saja berani beroprarasi meski pernah digerebek pihak kepolisian,” kata Soni.

Dicontohkan Soni, seperti Salon CC di Jalan Negara, pengelola maupun pemiliknya masih berani menjalankan usaha haramnya meksi salon mesum itu pernah digerebek pihak Poldasu. Ironisnya lagi kata Soni, petugas turut mengamankan pengelolanya yang sedang hamil bersama beberapa pekerjanya.

 Oleh karena itu, Soni yang juga Sekretaris SPSI Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, meminta kepada pihak Poltabes MS, dan jajaranya untuk tidak tebang pilih dalam melakukan razia terhadap salon esek-esek berkedok salon kecantikan seperti pengerebekan yang dilakukan pihak Poltabes MS, di salon Tuntung dan salon Bintang Jalan Lamlo dan Jalan Gandi, beberapa hari lalu.

 "Semua harus ditindak tanpa pandang bulu demi kepentingan hukum,” harap Soni. Menurut Soni, beberapa sumber melaporkan kalau di lantai dua salon CC tersebut tersedia ruangan yang diduga dijadikan tempat mesum, konon kabarnya tempat mesum tersebut di kamar mandi.

Anehnya lagi, setiap pria iseng yang masuk ke lantai dua tersebut tidak dibenarkan membawa handphone,”Tarif sekali kencan berpariasi, paling rendah Rp 250 ribu sudah termasuk lulur,” kata Soni menirukan ucapan sumber.

Soni meminta agar pihak kepoilisian cepat bertindak,kalau tidak, warga akan melakukan unjukrasa di salon tersebut. "Bila hal ini tidak tindaklanjuti warga akan bertindak dengan caranya sendiri,” ujar Soni.

Pada akhirnya Soni mencurigai kalau para pekerja di salon plus tersebut merupakan korban perdagangan orang (trafficking), karena tidak satu pun para pekerjanya dilaporkan kepada kepala lingkungan setempat.

"Bisa-bisa para pekerjanya korban traffiking,” taksir Soni Selain itu, Soni mengingatkan agar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan, harus lebih proaktif setelah adanya penindakan aparat kepolisian. Penindakan yang dilakukan aparat kepolisian tidak dapat menjerat pelaku usaha salon plus-plus jika tidak ada tindaklanjut dari instansi terkait seperti Disbudpar. (wan)