Malaysia, Thailand Belum Protes Pemberlakuan Fiskal


Medan ( Berita ) :  Malaysia dan Thailand hingga pekan ini belum menyampaikan keberatan atas diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Fiskal ke Luar Negeri, meski ketentuan itu dinilai tumpang-tindih dengan perjanjian kerjasama segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT).

“Tapi diduga kuat masalah itu akan dipertanyakan Malaysia dan Thailand pada pertemuan Business Council IMT-GT yang akan digelar Februari atau Maret mendatang,” kata Ketua Komite IMT-GT Kadin Sumut, Arthur Batubara, di Medan, Rabu [07/01] .

Menurut Arthur yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Sumut Bidang Perhubungan dan Pariwisata, Kadin Sumut sudah menyampaikan keberatan atas pemberlakuan fiskal di wilayah IMT-GT, mengingat perjanjian bebas fiskal itu juga dilakukan antar pemerintah.

“Kadin Sumut sudah menyurati Indonesia Business Council IMT-GT yang berkedudukan di Riau untuk memperjuangkan bebas fiskal tetap berlaku di IMT-GT,” katanya.

Pengenaan fiskal di Bandara Polonia Medan rencananya akan diberlakukan mulai 16 Januari 2008.

 Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita) Sumut, Solahuddin Nasution, mengatakan pihaknya sudah menyurati Gubernur Sumut dan meminta Pemprov Sumut membantu mempertahankan pemberlakuan bebas fiskal bagi warga provinsi itu yang hendak bepergian ke negara IMT-GT.

“Asita Sumut sendiri menilai PP itu telah keluar dari konteks kesepakatan IMT-GT yang selama ini telah berjalan baik. Padahal kerjasama IMT-GT ditandatangani secara ‘G to G’ (goverment to goverment),” katanya.

Dikhawatirkan, kebijakan itu bukan saja merugikan warga orang per orang, tapi juga pemerintah secara keseluruhan karena akan diklaim negara lain khususnya Thailand, Malaysia dan Singapura yang masuk dalam IMT-GT maupun IMS-GT.

“Tidak tertutup kemungkinan negara lain akan memberlakukan hal yang sama dan itu akan merugikan Indonesia yang sedang berupaya menggenjot kedatangan wisatawan mancanegara dan investor,” katanya.

Asita, kata dia, menilai PP itu merupakan wujud kepanikan pemerintah untuk mendapatkan dana dari masyarakat. “Padahal suatu negara dikatakan sehat kalau beban pajak warganya semakin berkurang. Hanya Indoensia yang memberlakukan fiskal dan itu memalukan, apalagi besarannya ditambah dari dulu Rp1 juta untuk fiskal udara menjadi Rp2,5 juta,” kata Solahuddin.

Asita berharap Menko Perekonomian yang juga membawahi kerjasama IMT-GT bisa memperjuangkan penghapusan atau minimal pengkecualian PP tentang fiskal itu bagi warga di daerah-daerah yang sebelumnya sudah menjalin kerjasama dengan negara luar.

Direktur Nasional IMT-GT Indonesia Business Council (IBC),  Arsyadjuliandi Rachman, sebelumnya menyatakan pihaknya akhir Desember lalu sudah menyampaikan surat permohonan penundaan kepada Menko Perekonomian. “Harus ada dispensasi karena IMT-GT dan IMS-GT  merupakan kesepakatan pemerintah juga,” katanya.

Dalam perjanjian itu bukan saja diatur soal fiskal, tapi juga disepakati kebebasan membawa kendaraan tanpa harus dibebani dengan pajak, sehingga kalau kebijakan fiskal bagi warga yang tidak memiliki NPWP diberlakukan akan banyak masalah yang akan timbul. ( ant )