Kebijakan Fiskal Ganggu Kerjasama IMT-GT


Medan ( Berita ) :  Indonesia Business Council Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle (IBC IMT-GT) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita) Sumatera Utara meminta pemerintah menunda pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Fiskal, karena dapat menimbulkan dampak negatif khususnya dalam kerjasama IMT-GT.

Surat permohonan penundaan sudah dibuat dan besok (Rabu, 31/12) akan diserahkan ke Menko Perekonomian,” kata Direktur Nasional IBC IMT-GT, Arsyadjuliandi Rachman yang dihubungi ANTARA lewat telepon selularnya, Senin. Menurut dia, butir-butir kesepakatan dalam IMT-GT dan IMS-GT antara lain dibebaskannya fiskal bagi warga Indonesia dari daerah tertentu ke daerah tertentu di Singapura, Malaysia dan Thailand.Warga Sumut sendiri, misalnya, bebas fiskal ke Penang, Malaysia dan Shongkla, Thailand.

“Bahkan dalam IMT-GT atau IMS-GT ada juga disepakati kebebasan membawa kendaraan tanpa harus dibebani pajak. Kalau kebijakan fiskal bagi warga yang tidak memiliki NPWP itu diberlakukan Januari 2009, banyak masalah yang akan timbul,” katanya.

Sekretaris IBC IMT-GT, Muhammad Herwan, menyebutkan, sebelumnya IBC IMT-GT sudah menyampaikan protes terkait fiskal itu ke Kamar Dagang Indonesia (Kadin), meski masih secara lisan. “PP itu harus ditunda, karena selain harus dibicarakan terlebih dahulu dengan berbagai pihak terkait, sosialisasinya juga masih dianggap kurang sehingga membingungkan warga dan pebisnis,” katanya.

Sementara itu, Ketua Asita Sumut, Solahuddin Nasution, mengatakan pihaknya sudah menyurati Gubernur Sumut dan meminta Pemprov Sumut membantu mempertahankan pemberlakuan bebas fiskal bagi warga provinsi itu ke daerah yang masuk dalam kerjasama IMT-GT.

“Asita Sumut sendiri menilai PP itu telah keluar dari konteks kesepakatan IMT-GT yang selama ini telah berjalan baik. Padahal kerjasama IMT-GT itu ditandatangani secara ‘G to G’ (Goverment to Goverment),” katanya.

Dikhawatirkan kebijakan itu bukan saja merugikan warga orang per orang, tapi juga pemerintah secara keseluruhan, karena akan diklaim negara lain khususnya negara yang tergabung dalam IMT-GT dan IMS-GT. “Tidak tertutup kemungkinan negara lain juga akan memberlakukan hal serupa dan itu akan sangat merugikan Indonesia yang sedang berupaya menggenjot kedatangan wisatawan mancanegeara dan investor,” katanya.

Asita, kata dia, menilai PP itu merupakan wujud kepanikan pemerintah mendapatkan dana dari masyarakat. “Padahal suatu negara dikatakan sehat kalau beban pajak warganya semakin berkurang. Hanya Indonesia yang memberlakukan fiskal dan itu memalukan, apalagi besarannya ditambah dari dulu Rp1 juta untuk fiskal udara menjadi Rp2,5 juta,” kata Solahuddin.

Asita berharap Menko Perekonomian yang juga membawahi kerjasama IMT-GT bisa memperjuangkan penghapusan atau minimal pengecualian PP tentang Fiskal itu bagi warga di daerah-daerah yang sebelumnya sudah menjalin kerjasama dengan negara luar. ( ant )