Pembayaran Bunga Utang LN Capai 78 Persen
Jakarta ( Berita ) : Realisasi pencairan dana APBN 2008 untuk pembayaran bunga utang luar negeri hingga pertengahan November 2008 mencapai Rp22,6 triliun atau mencapai sekitar 78 persen dari alokasi dana di APBNP 2008 sebesar Rp28,98 triliun.
“Per 14 Nopember 2008, pencairan anggaran untuk pembayaran bunga utang luar negeri mencapai Rp22,6 triliun atau sekitar 78 persen,” kata Dirjen Perbendaharaan Depkeu, Herry Purnomo akhir pekan ini di Jakarta.
Sementara untuk pembayaran bunga utang dalam negeri, menurut Herry, sudah mencapai Rp51,4 triliun atau sekitar 78 persen dari alokasi dana untuk tujuan itu di APBNP 2008 sebesar Rp65,81 triliun.
APBNP 2008 juga mengalokasikan dana untuk pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp61,25 triliun, namun Herry tidak menyebutkan berapa besar realisasi pencairannya hingga saat ini.
Ketika ditanya berapa besar dampak melemahnya rupiah terhadap kewajiban pembayaran utang luar negeri
Ia menyebutkan, Ditjen Pengelolaan Utang memang sedang melakukan perhitungan lagi mengikuti perkembangan kondisi terakhir. Menurut dia, jika memang nanti terdapat kekurangan, maka mereka (Ditjen Pengelolaan Utang) harus mengajukan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang baru.
“Kita pake DIPA lagi kalau ada tambahan, karena pagunya harus dinaikan, ini juga berlaku untuk subsidi energi jika kurang, karena saya tidak bisa ngeluarin dananya kalau sudah di atas pagu,” katanya.
Herry mengakui hingga saat ini masih ada surplus anggaran yang jika nantinya tidak dicairkan akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) pada akhir tahun anggaran. “Besarnya sekarang sih masih bergerak tapi posisi kas masih besar, nanti di akhir tahun baru ketahuan SILPA-nya,” katanya.
Ia menyebutkan, yang akan mempengaruhi SILPA, selain penerimaan juga pengeluaran yang sebenarnya sulit diprediksi seperti subsidi,” katanya.
Menurut dia, keberadaan SILPA sangat penting karena pada awal tahun (2009) pemerintah sudah harus menyediakan dana untuk berbagai keperluan. “Untuk gaji dan pensiun saja perlu Rp5 sampai Rp6 triliun, alokasi dana alokasi umum (DAU) Rp15 triliun sampai Rp16 triliun, juga ada kebutuhan untuk membayar utang yang jumlahnya belum diketahui,” katanya.
Menurut dia, saat ini pemerintah memiliki rekening valas yang terus dijaga keberadaannya untuk mengantisipasi utang luar negeri yang jatuh tempo.
“Kita masih punya rekening valas yang kita jaga, tapi kalau akhir tahun nanti dibutuhkan/dipakai, ya harus dicairkan,” katanya. ( ant )