FKS Kecam Pembagian Alat Kontrasepsi Di Lokalisasi
“Terlepas dari mana pendanaan untuk pengadaan alat kontrasepsi tersebut, tetap saja kebijakan itu bukan suatu terobosan positif untuk memberantas penyakit HIV/AIDS,” ujar jurubicara FKS, H. Zulkarnain, di Medan, Rabu [19/11] .
Hal itu dikatakannya pada rapat paripurna DPRD Sumut dipimpin Plh Ketua DPRD Sumut H.Hasbullah Hadi dan dihadiri Gubernur H. Syamsul Arifin dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi atas pertanggungjawaban gubernur tentang pelaksanaan APBD Sumut 2007.
Zulkarnain menyebutkan, pembagian alat kontrasepsi secara gratis yang jumlahnya mencapai 2.880 buah di lokalisasi pelacuran merupakan kebijakan kontraproduktif dan bukan merupakan terobosan positif untuk mengatasi penyakit HIV/AIDS.
Ia menekankan, sampai kini belum ada penelitian maupun laporan yang mengorelasikan antara pemakaian alat kontrasepsi dengan penurunan jumlah penderita HIV/AIDS.
“Sejarahnya alat kontrasepsi dibuat untuk menekan angka kelahiran, bukan mencegah apalagi menurunkan jumlah penderita atau penyebaran peyakit HIV/AIDS. Jadi, mendistribusikan alat kontrasepsi dengan maksud mengurangi atau mencegah HIV/AIDS adalah kebijakan yang salah kaprah,” katanya.
Menurut dia, dengan kebijakan tersebut seolah-olah Pemprov Sumut telah dengan sengaja memberikan “support” memfasilitasi dan secara implisit melegalisasi berkembangnya penyakit masyarakat.
“Kami juga melihat kebijakan ini bertentangan dengan visi-misi gubernur dalam rangka menciptakan masyarakat yang tidak sakit. Dari sisi pandang religius masyarakat Sumut, kebijakan ini sulit dicarikan titik temunya dengan visi-misi Gubernur Sumut untuk masyarakat bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.
Sehubungan itu FKS mengimbau Gubernur Sumut membatalkan kebijakan pendistribusian alat kontrasepsi tersebut dan bersama-sama dengan aparat penegak hukum melakukan penertiban dan pembinaan kepada para pekerja seks komersial agar mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih sehat, lebih layak dan lebih mulia. “Sebagai catatan beberapa waktu lalu kita semua memrotes seorang artis yang menyelipkan alat kontrasepsi pada kaset dan CD albumnya. Apa yang dilarang terhadap artis tentu saja tidak boleh dilakukan pemerintah supaya tidak terjadi anarkis sosial dan budaya,” katanya. ( ant )
