Marwah Daud : Hargai Kerajaan-Kerajaan Kita


Makassar ( Berita ) :  Politisi Golkar, Marwah Daud Ibrahim menegaskan, seharusnya Bangsa Indonesia menghargai kerjaan dan kesultanan yang ada di negari ini.

Hal tersebut dikatakan Marwah di Makassar, Minggu [16/11] , menanggapi kejadian yang menimpa kraton Yogyakarta dan kesultanan Gowa, dalam dua bulan terakhir ini. “Saya prihatin dengan kejadian yang menimpa Yogyakarta dan Gowa. Kejadian itu sungguh mengagetkan dan menggenaskan bagi saya,” ujarnya usai mensosialisasikan gerakan Nusantara Jaya 2045.

Kejadian pertama menimpa keraton Yogyakarta saat 47 raja dan sultan perwakilan 118 kerajaan se-Nusantara menolak hadir pada acara Pisowan Agung, 28 Oktober lalu, akibat pernyataan kontroversi Sultan Hamengkubuwono X.

Sementara kejadian di Kerajaan Gowa, ketika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diturunkan guna mengosongkan istana yang dihuni keturunan Raja Gowa ke-36 Andi Ijo Karaeng Lalolang, untuk persiapan Festival Kerajaan Nusantara (FKN) VI.

Menurutnya, nusantara akan jaya jika menghormati kerajaan dan kesultanan se-Nusantara. Dan itu sama sekali tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip negara moderen atau maju.

“Kurang apa majunya Jepang?. Mereka tetap menghormati kaisarnya. Kurang apa majunya Inggris dan Belanda?. Mereka punya raja dan ratu. Atau lihat tetangga kita, Malaysia dan Thailand yang punya perdana menteri, tetapi juga punya raja yang tetap dihormati,” katanya.

Ia mengusulkan, pada acara-acara kenegaraan, seperti pelantikan presiden, upacara kemerdekaan dan rapat paripurna DPR RI, para raja dan sultan se-Nusantara juga diundang hadir sebagai bentuk penghormatan.

 Demikian pula di setiap acara provinsi maupun kabupaten, perwakilan kerajaan dan kesultanan setempat diajak hadir dengan pakaian kebesarannya.

 Leluhur mereka, kata Marwah, telah memberikan goresan dan jejak penting dalam kebudayaan dan pengembangan agama dan peradaban nusantara.

 Ditambahkannya, ia berharap kejadian di Yogyakarta dan Gowa menjadi titik awal bagi bangsa mengambil sikap bijak terhadap keberadaan kesultanan dan kerajaan.

“Kita harus membangun pola relasi yang menjadikan mereka subyek terhormat, seperti pada FKN VI. Bukannya menjadikan mereka sebagai obyek penderita yang bahkan kita tega permalukan,” ujarnya.  ( ant )