Pemerintah Diminta Tidak Tunggu KLB- DBD Di Aceh

Banda Aceh ( Berita ) :  Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diminta segera melakukan berbagai tindakan untuk mencegah terjadinya “Kasus Luar Biasa (KLB)” Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah itu. 

“Jangan sampai tindakan dilakukan saat DBD menjadi KLB. Kalau KLB sempat terjadi, maka itu artinya Pemerintah Aceh khususnya instansi terkait tidak punya konsep kerja,” kata salah seorang tokoh pemuda di Banda Aceh, Edward M Nur Rabu [15/10].

Hal itu disampaikan menanggapi munculnya sejumlah kasus DBD di Kota Banda Aceh dalam sepekan terakhir ini . Sejumlah rumah sakit di Kota Banda Aceh saat ini menangani beberapa pasien yang terserang DBD, tambahnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi NAD itu menjelaskan seharusnya instansi terkait segera memberikan informasi tentang pentingnya menjaga agar lingkungan tetap bersih kepada masyarakat, terutama saat memasuki musim penghujan.

Sosialisasi pencegahan DBD kepada masyarakat bisa dilakukan melalui media massa, penyebaran brosur serta ceramah agama di masing-masing desa/kelurahan, jelasnya.

Oleh karena itu, Edward juga berharap Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan agar lebih gencar memberikan informasi kepada masyarakat, sebab sosialisasi tersebut bahagian dari pelayanan publik. “Saya mengamati, Dinas Kesehatan Provinsi NAD selama ini kurang menanggapi masalah tersebut. Kalau itu terus dibiarkan maka sangat dikhawatirkan program pemerintah untuk mewujudkan masyarakat sehat 2015 sulit terwujud di Aceh,” tambah dia.

Pasca konflik dan tsunami 26 Desember 2004, infrastruktur fisik bidang kesehatan di Aceh sudah cukup memadai, baik itu bantuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) nasional dan internasional serta APBN, jelasnya. “Infrastruktur yang memadai itu tidak berarti jika tidak diikuti ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan Pemerintah (Dinas Kesehatan) yang memiliki konsep strategis dalam penanganan kesehatan penduduk,” kata Edward. ( ant )