Negara Di Dunia Resah Akibat Korupsi

Medan ( Berita ) :  Negara-negara di dunia kelihatannya semakin resah dengan banyaknya kasus korupsi yang menghancurkan perekonomian bangsa, maka penegak hukum sedunia sepakat membentuk Akademi Anti Korupsi.

“Pembentukan sekolah itu dianggap hal yang wajar untuk dapat mencegah kasus korupsi merupakan kejahatan transnasional,” kata Guru Besar Fakultas Hukum USU, Prof.Dr. Runtung Sitepu,SH menjawa di Medan, Rabu [15/10] saat dimintai komentarnya mengenai pembentukan Akademi Antikorupsi itu.

Wacana pembentukan akademi yang mengajarkan segala hal tentang kasus korupsi itu  dilakukan para penegak hukum sedunia yang tergabung dalam International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA).

Hal tersebut terungkap dalam konferensi ketiga IAACA di Ukraina, berlangsung selama tiga hari sejak 3 Oktober 2008 diikuti oleh 106 negara, termasuk Indonesia dan 13 organisasi internasional.  Akademi antikorupsi pertama di dunia rencananya akan berpusat di Wina dan akan mulai beroperasi pada November 2009.

Runtung menambahkan, dengan didirikannya akademi tersebut, diharapkan negara-negara di dunia dapat dengan mudah mencegah agar kasus korupsi yang terjadi di suatu negeri bisa  dikurangi.

Dengan demikian, menurut dia, kasus korupsi yang juga ikut menghancurkan perekonomian rakyat dapat diselamatkan. Ini adalah salah satu tujuan didirikannya akademi itu.

“Akademi anti korupsi juga bermanfaat bagi negara karena akan berupaya mencari cara atau  kiat mencegah kejahatan korupsi. Korupsi itu jelas memiskinkan dan menambah penderitaan bagi rakyat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui pendidikan anti korupsi dapat diketahui modus operandi pelaku kurupsi yang mencuri keuangan negara. Selain itu, melalui pendidikan tersebut, negara-negara di dunia dapat mengadakan kerjasama atau perjanjian ekstradisi bagi pelaku kejahatan korupsi yang sembunyi di luar negeri.

“Kesepakatan ekstradisi itu, membuat para koruptor kakap yang bersembunyi di luar negeri atau di suatu  negara dapat dengan mudah ditangkap oleh pihak berwajib,” kata Runtung yang juga Dekan Fakultas Hukum USU.

Bahkan, menurut dia, melalui akademi itu juga nantinya dapat  dibahas perlu atau tidaknya seorang koruptor dijatuhi hukuman mati. “Karena ketentuan hukuman  mati bagi koruptur itu hanya berlaku dan diterapkan pada beberapa negara misalnya di China. Bila perlu ganjaran hukuman mati bagi koruptor itu diterapkan di seluruh  dunia,” katanya.  ( ant )