Antisipasi Krisis, Pemerintah Diminta Perkuat Ekonomi Syariah

Jakarta ( Berita ) :  Pemerintah diminta lebih mendukung perkembangan ekonomi syariah guna mengantisipasi dampak krisis yang akan menjalar ke sektor riil.

“Dukungan pemerintah terhadap perekonomian syariah harus diperkuat, dan lebih mengakomodasi ekonomi syariah, sebab saat ini ekonomi syariah masih sangat lemah padahal memiliki potensi untuk menggerakan perekonomian yang stagnan,” kata Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Mustafa Edwin Nasution, di Jakarta, Senin [13/10] .

Ia mengatakan, dengan mengakomodasi lebih banyak kebijakan untuk mengembangkan syariah di Indonesia, maka sektor riil yang tertekan karena tidak mendapatkan pembiayaan dari perbankan akibat ketatnya likuiditas dapat teratasi.

“Disisi lain, saat ini merupakan momentum yang tepat mengembangkan ekonomi syariah, karena hingga saat ini perekonomian syariah telah dikenal tahan terhadap krisis yang terjadi,” katanya.

Ekonom syariah, M Gunawan Yasni, mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan pengembangan ekonomi syariah saat ini untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari krisis keuangan yang terjadi.

“Saat ini potensi dan dari investor Timur Tengah mencapai 800 miliar dolar AS. Itu sebelum harga minyak beranjak naik, saya kira saat ini dana mereka lebih besar bisa sampai 1000 miliar dolar AS,” katanya.

Ia mengatakan, apabila pemerintah dapat memberikan kondisi yang lebih kondusif untuk investasi sektor syariah, maka menurut dia dana-dana tersebut akan dapat mengalir ke Indonesia.

“Misalnya saja soal pajak berganda yang dikeluhkan investor syariah yang hingga saat ini masih belum rampung,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini, krisis yang terjadi akibat prinsip mencari keuntungan yang berlebihan. “Mereka mencari laba di atas normal. Kerakusan tersebutlah yang membuat mereka tidak lagi memikirikan batas normal yang adil untuk mendapatkan keuntungan,” katanya.

Hal ini pada akhirnya membuat para pencari keuntungan itu tidak memperhatikan norma-norma yang berlaku. “Hasilnya yang penting mereka untung, nggak melihat bahwa hal tersebut membahayakan bagi perekonomian, untuk itu hal ini perlu dievaluasi,” katanya. ( ant )