Negara Arab Kecam Israel Soal Kebijakan Permukiman

PBB, New York ( Berita ) :  Negara Arab dan presiden Palestina, Jumat [26/09], mengecam Israel sehubungan dengan kebijakan perluasan permukiman Yahudinya di Tepi Barat Sungai Jordan selama perdebatan di PBB.

Presiden Palestina Mhamoud Abbas mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB permukiman Israel takkan mengizinkan berdirinya negara Palestina yang dapat hidup terus karena kegiatan itu memecah Tepi Barat jadi seditiknya empat daerah kantung.

Belakangan, dalam pidato di Sidang Majelis Umum, Abbas mencela sebagai terorisme rasial apa yang ia katakan serangan setiap hari oleh pemukim Yahudi terhadap warga sipil Palestina, dan mendesak masyarakat internasional untuk bertindak.

Abbas telah mengecam perluasan permukiman Israel sebagai perintang bagi perdamaian di Timur Tengah.

Perdebatan di Dewan Keamanan berlangsung beberapa jam sebelum kuartet diplomatik Timur Tengah dijadwalkan mengadakan pembicaraan tingkat menteri mengenai prospek perdamaian Palestina-Israel setelah proses Annapolis, yang ditaja AS dan dilancarkan November lalu. Kuartet tersebut terdiri atas Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Arab Saudi Saud al-Faisal mengecam perluasan permukiman Israel dalam perdebatan tahunan Sidang Majelis Umum PBB, Jumat. Israel, katanya, harus menghentikan kegiatan permukiman dan mematuhi hukum internasional.

“Permukiman membuat pembentukan negara Palestina yang hidup terus tak mungkin terjadi,” kata pejabat Saudi tersebut. “Satu-satunya jalan bagi keamanan Israel ialah perdamaian dan sudah tiba waktunya bagi Israel untuk mengerti bahwa negara itu tak dapat teurs menghindarkan diri dari berprilaku sesuai dengan hukum internasional,” kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi itu.

Menurut laporan pengawas Timur Tengah, Peace Now, bulan lalu, pembangunan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina sudah berlipat-ganda sejak 2007, kendati Israel berjanji “akan membekukan kegiatan semacam itu”. Perluasan permukiman Israel telah dipandang sebagai perintang besar proses perdamaian Timur Tengah.

Pada Agustus, Israel menyetujui pembangunan 400 rumah baru di satu permukiman Yahudi di Jerusalem Timur, yang dicaploknya, dan mengumumkan tender bagi pembangunan 416 rumah lagi di Tepi Barat.

“Situasi memerlukan sikap serius dari masyarakat internasional dan seruan jelas atas Irael agar memulai penarikan pemukimnya dan melucuti permukimannya,” kata Abbas.

“Diakui (di Annapolis) bahwa ini adalah prasyarat untuk memungkinkan membuat kemajuan dalam perundingan ke arah diakhirinya konflik,” kata Abbas.

Namun Duta Besar baru Israel Gabriela Shalev mengatakan kepada anggota Dewan Keamanan bahwa meskipun permukiman tersebut adalah “masalah yang rumit”, semua itu “bukan penghalang bagi perdamaian”.

“Semua itu telah dimanfaatkan sebagai alat lain untuk menampar Israel dan bukan menangani kenyataan di lapangan,” kata wanita itu.

“Ada banyak yang dapat dilakukan negara-negara di wilayah tersebut guna mendukung proses (perdamaian), tapi itu bukan pertemuan lebih lanjut PBB,” kata Shalev. “Itu, yang terutama dan terpenting, ialah mengenai komitmen untuk mempersiapkan rakyat di wilayah tersebut bagi harga perdamaian, untuk menerima arti sejati perdamaian.”

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice mengalihkan perhatian pada perdebatan tersebut dari masalah permukiman, dan malah mendesak negara-negara Arab agar “mempertimbangkan cara yang mungkin mereka lancarkan guna menjangkau Israel“.

Rice mengatakan dunia Arab “perlu sepenuhnya mengerti bahwa Israel milik Timur Tengah dan akan tetap berada di Timur Tengah”. ( ant/xinhua )