Musorkot KONI Medan Ajang Mark Up Pengurus Demisioner

MEDAN (Berita): Musyawarah Kota (Musorkot) KONI kota Medan yang baru digelar pekan lalu di Hotel Dhaksina, diduga sekaligus dimanfaatkan sebagai ajang mark up beberapa oknum pengurus demisioner.

Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan mengingat di kepengurusan sebelumnya KONI Medan terkesan vakum melakukan pembinaan. Bahkan untuk penyerahan tali asih atlet Kota Medan yang berhasil meraih prestasi di PON XVII Kalimantan Timur pun sama sekali KONI Medan tak menggelar kegiatan itu dengan alasan tak ada dana.

Namun saat Musorkot KONI Medan yang digelar akhir pekan lalu, para pengurus demisioner sepertinya ‘berhari raya’ menikmati sisa anggaran KONI Medan. Seperti disebutkan Sekretaris KONI Medan demisioner Abdullah, anggaran KONI Medan tahun 2007 tersisa cukup banyak karena vakumnya kegiatan.

Bahkan bantuan pembinaa yang seharusnya diberikan ke Pengcab-pengcab juga tak diserahkan. Kondisi ini memang pantas dimaklumi paska Ketua Umum KONI dipriode lalu Drs H Abdillah Ak MBA yang juga walikota Medan, tersangkut persoalan hukum, KONI Medan pun seperti kehilangan induk.

Agaknya momen Musorkot pemilihan Ketua Umum baru ini justru dijadikan pengurus demisioner untuk meraup sisa anggaran dengan alasan untuk biaya gelaran Musorkot.

Dari pantauan wartawan, terdapat beberapa kejanggalan anggaran dalam proposal yang diajukan dan telah disetujui, seperti biaya sewa gedung hotel dan makan siang untuk undangan selama satu hari  Rp39 juta, serta biaya humas Rp13 juta.

Belum lagi biaya perlengkapan seperti tas, notes bagi peserta Musorkot yang nilainya mencapai belasan juta, honor panitia penjaringan, yang sebelumnya berhasil menjaring empat kandidat yakni Drs H Arifullah, Lamhot Simamora, Ucok Sitepu dan Drs Zulhifzi Lubis alias Opunk Ladon, serta biaya lainnya.

Musorkot akhirnya menghasilkan ketua umum terpilih dari kalangan swasta yakni Opunk Ladon. Sementara itu Ketua Panitia Musorkot Arifullah Nasution yang dimintai komentarnya tentang besarnya anggaran yang diajukan masing-masing sub penanggungjawab Musorkot  mengatakan akan segera meminta laporan pertanggungjawaban masing-masing sub tersebut.

“Inikan belum ada laporan pertanggungjawaban, nanti akan kita cek apa benar-benar anggaran sesuai dengan kegunaannya,” kata Arifullah saat dihubungi wartawan.(irm)