Rakyat Diminta Cerdas Memilih Caleg Bersih

Pemilu legislatif masih tujuh bulan lagi, namun suhu  politik sudah semakin tinggi. Konflik dan intrik terjadi di intern partai.  Apalagi terkait dengan pencalonan anggota legislatif. Walaupun sejumlah Parpol sudah mengubah formatnya, dengan mengedepankan suara terbanyak, namun tidak terelakkan terjadi kekisruhan di sejumlah Parpol, termasuk Partai Golkar.

Memang, format suara terbanyak jauh lebih demokratis. Namun sejumlah Parpol menolak dengan alasan UU Pemilu masih membolehkan nomor urut. Justru itu, sekarang muncul gagasan untuk merevisi UU Pemilu No 10 tahun 2008, pasal 214 mengatur tentang penetapan calon anggota legislatif terpilih yakni apabila memenuhi 30 persen dari bilangan pembagi pemilih. Apabila tidak memenuhi BPP, maka penetapan calon terpilih dengan menggunakan nomor urut.

Seharusnya KPU mengakomodir revisi UU Pemilu yang kurang demokratis itu dengan mengubah nomor urut menjadi suara terbanyak. KPU harus terlibat dan berusaha. Jangan hanya menerima. Dengan demikian para anggota DPR  maupun DPRD yang terpilih kelak merupakan orang-orang pilihan. Pemilu dapat berjalan dengan demokratis dan  bisa menjadikan negara kita lebih baik di masa mendatang.

Sudah saatnya kini  rakyat berani bicara, dan saatnya rakyat  diminta mampu melihat sosok anggota dewan yang berkualitas, dengan track record yang baik, tidak korupsi, kolusi dan nepotisme, dan tidak takut kepada Parpolnya. Kalau rakyat cerdas menggunakan hak pilihnya, maka kualitas lembaga legislatif akan berubah drastis, berkualitas dan menjanjikan bagi kemajuan bangsa dan masyarakat. Bukan seperti di masa lalu, anggota DPR penuh dengan cerita busuk, ternoda. Korupsi merajalela, ditandai dengan  banyaknya anggota DPR yang tertangkap aparat penyidik, termasuk oleh KPK.

Saatnya KPU berani melaksanakan Pemilu2009 yang jujur dan adil serta berkualitas. Begitu juga, pimpinan DPR dan pemerintah harus juga sama-sama melakukan hal yang diinginkan rakyat. Jangan menjadikan hasil Pemilu 2009 menjadi ‘’abu-abu’’ karena hal itu akan membuat citra bangsa kita semakin rusak dan terpuruk di mata rakyat dan bangsa-bangsa lainnya.

Parpol, DPR, KPU haruslah  berpihak pada rakyat, bukan  pada elite tertentu. Sebab, kalau Parpol dipeturutkan, mereka akan mengupayakan segalanya menguntungkan Parpol.

Sampai-sampai ketentuan suara terbanyak yang seharusnya sudah terjadi, disahkan UU, namun kemudian dianulir oleh Parpol. Kalau kini muncul desakan kembali dari arus bawah untuk menggunakan suara terbanyak hal itu menandakan Parpol sudah semakin terbuka, dan hal ini perlu terus kita kawal dan kita upayakan bersama-sama.

Panggung politik memang semakin hangat dengan sudah mendekatnya Pemilu. Tujuan Parpol ikut Pemilu adalah merebut kekuasaan, dengan cara apa pun juga. Tidak ada kawan abadi, kecuali kepentingan abadi dalam dunia politik.

Oleh karena itu Parpol menggunakan segala cara untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik, sebagai medium untuk menyampaikan gagasan, tujuan, visi yang berasal dari kelompok mereka. Tapi, tujuan partai pun bukan hanya untuk meraih kekuasaan belaka, melainkan juga melakukan perekrutan, sosialisasi, kaderisasi, komunikasi, artikulasi, dan agregasi kepentingan, meningkatkan partisipasi rakyat, di mana kesemuanya itu berada dalam ruang pendidikan politik.

Ironisnya,  yang sering terjadi adalah bagaimana partisipasi politik masyarakat hanya dimanfaatkan sesaat semata saat mereka membutuhkan namun setelah selesai, mereka terpilih, rakyat diabaikan. Terbukti, saat sembako meningkat harganya, saat minah susah dicari, saat elpiji dan BBM semakin langka, DPR dan DPRD hanya diam saja. Karenya, saatnya dalam Pemilu 2009 rakyat cerdas dalam memilih caleg yang bersih dan anti-KKN.=