Jakarta ( Berita ) : Ketua Komisi II DPR RI, Ernst Evert Mangindaan (Fraksi Partai Demokrat), di Jakarta, Kamis [04/09] , atas nama komisinya meminta Pemerintah harus segera menyelesaikan berbagai kasus sengketa tanah dengan rakyat, guna mencegah berbagai konflik di beberapa daerah.
Permintaan itu ditujukan Komisi II DPR RI kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Kehutanan (Menhut), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Direktur Perhutani dan beberapa instansi terkait lainnya, ketika berlangsung Rapat Kerja Gabungan serta Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Kedua rapat tersebut juga dihadiri Wakabareskrim Mabes Polri, wakil dari Bappenas, dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR RI EE Mangindaan.
“Banyak kasus sengketa tanah yang terjadi di tanah air yang sampai sekarang penanganannya belum juga terselesaikan. Seperti kasus sengketa tanah di Trenggalek Jawa Timur, kasus Tulang Bawang di Provinsi Lampung, di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, di Kalimantan Tengah dan masih banyak kasus lainnya,” ungkap EE Mangindaan.
Dalam rapat tersebut beberapa anggota Komisi II DPR yaitu H. Jazuli Juwaini (F-PKS), Mustokoweni Murdi, H. Andi Wahab DT. Majokayo (F-PG) dan Saut M. Hasibuan (F-PDS) banyak menyoroti kasus sengketa tanah yang terjadi di Trenggalek.
Mustokoweni Murdi dari Fraksi Partai Golkar kemudian menunjuk kaus tanah di Trenggalek. “Masyarakat yang mendiami tanah di Trenggalek itu sebenarnya menempati wilayah itu sudah sejak ratusan tahun yang lalu. Di sini ada 283 KK atau 4.267 orang yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidupnya dari tanah tersebut,” tuturnya. Kalau orang-orang ini harus keluar dari tanah tersebut, tanyanya, mau dikemanakan?
Dia juga mempertanyakan, mengapa sudah ratusan tahun yang lalu masyarakat mendiami tanah tersebut, baru sekarang pihak Perhutani mengklaim sebagai miliknya. “Padahal, masyarakat tersebut memiliki bukti sertifikat yang mempunyai kekuatan hukum. Karena itu, terhadap persoalan tersebut, saya melihat sikap dari pengawas Perhutani terlalu ‘over acting’ dan pilih kasih,” tandasnya.
Dia juga kecewa, karena ada banyak masyarakat yang sudah ditahan dengan alasan menyerobot tanah milik Perhutani.
“Masyarakat di sini dipojokkan sebagai terdakwa dan masyarakat selalu dianggap salah, padahal di sini persoalannya belum jelas. Oleh karena itu saya minta masyarakat yang sudah ditahan agar dilepaskan kembali, karena perkaranya belum jelas,” tegasnya.
Ia mengharapkan, kasus ini hendaknya jangan disamakan seperti perambah-perambah hutan yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Solusi Pemerintah
Menanggapi beberapa aspirasi para anggota Dewan, Menhut MS Kaban mencoba menawarkan beberapa solusi. Salah satunya dengan pendekatan sosial kepada masyarakat, dengan cara mengadakan program pengelolaan hutan bersama masyarakat. “Sebenarnya hutan itu tidak bisa dimiliki dan tidak bisa disertifikatkan, tapi hutan dapat dimanfaatkan masyarakat, seperti ditanami dan diambil hasilnya,” tegasnya.
Sementara Kepala BPN, Joyo Winoto mengatakan, ada dua skenario penyelesaian yang dilakukan secara paralel.
Pertama, pihaknya ingin menangani masalah-masalah keagrarian, kehutanan, pertambangan. “Masalah ini akan ditangani bersama, dan ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga membutuhkan konsepsus-konsepsus mengenai politik dan hukum,” ujarnya.
Kedua, melakukan penanganan secara khusus. “Yaitu, yang berada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, di wilayah-wilayah khusus dan yang berkaitan dengan kasus-kasus khusus,” katanya.
Sehubungan dengan kasus tersebut, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan, Depdagri sangat terkait dengan berbagai pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah.
Karena itu, untuk mengatasi hal itu, Depdagri tetap ingin mendayagunakan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. “Cara inilah yang akan dipakai untuk membuat ‘mapping’ kondisi aktual yang ada di daerah,” ujar Mardiyanto. (ant )
