Revisi UU Pemilu, Mutlak!


Upaya melakukan revisi terhadap UU Pemilu No 10 tahun 2008 tentang Pemilu dalam penentuan calon legislatif untuk Pemilu 2009 perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak yang terkait, terutama pemerintah dan legislatif.

Apalagi, revisi itu dimaksudkan agar Pemilu mendatang menghasilkan anggota DPR dan DPRD yang 100 persen pilihan rakyat. Selama ini, menjadi anggota DPR dan DPRD lebih banyak ditentukan oleh Parpol. Apalagi dengan diberlakukannya hak recall bagi anggota dewan. Akibatnya, suara anggota dewan tidak lagi membela rakyat tetapi lebih takut kepada Parpolnya.

Jeleknya lagi, sistem rekrutmennya pun menimbulkan permasalahan krusial.  Banyak yang harus menggunakan uang. Kalau uang banyak, meski bukan kader,  peluang menjadi anggota dewan terbuka lebar. Walaupun seseorang itu berkualitas, namun tidak punya uang, jangan harap bisa menjadi anggota dewan. Hal itu disebabkan, sistem yang dipakai masih belum demokratis.

Oleh karena itu, penentuan suara terbanyak dinilai paling abjektif dan demokratis.

Tujuan melakukan revisi UU Pemilu agar semua calon anggota DPR/DPRD bekerja keras, turun mendekati masyarakat/rakyat di daerah pemilihannya masing-masing.  Sehingga mereka yang terpilih benar-benar pilihan rakyat (konstituen), bukan pilihan  pimpinan dan pengurus Parpol.

Sangat betul apa yang dikatakan Mensesneg Hatta Radjasa menilai revisi UU Pemilu itu perlu dilakukan agar partai-partai politik memiliki kepastian dalam menentukan calon legislatif yang terpilih.

Pemerintah siap duduk membahas revisi UU itu bersama dengan DPR.  Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan merasa yakin revisi RUU Pemilu bisa selesai pada akhir September karena perbaikan hanya dilakukan secara terbatas pada pasal-pasal tertentu saja.Pansus berharap pembahasan bersama pemerintah bisa dilakukan pada pekan ini juga sehingga pada akhir September nanti revisi sudah selesai.

Revisi RUU Pemilu mutlak diperlukan. Hal itu karena Parpol sudah menyadari kesalahannya. Desakan publik kian deras. Dalam pembahasan RUU Pemilu sebelum disahkan dulu, mereka ngotot membuang pasal-pasal yang berkaitan dengan suara terbanyak.

Parpol pada umumnya masih menginginkan pasal-pasal lama  menggunakan nomor urut terkecil yang bakal duduk di jajaran legislatif. Mereka beralasan, elite politik di jajaran pengurus Parpol bisa gigit jari bila digunakan suara terbanyak. Apalagi, selama ini merekalah yang capek bekerja membesarkan partai, walaupun kurang dikenal di masyarakat.

Namun begitu pada saat ini –walau desakan suara terbanyak kian berkibar–, masih banyak Parpol yang tetap menggunakan nomor urut. Nomor urut kecil dipastikan duduk di DPR/DPRD walaupun tidak bekerja, sementara nomor urut di bawahnya yang mati-matian berkampanye, mengeluarkan modal banyak, bisa-bisa tidak terpilih, walaupun perolehan suaranya jauh lebih besar ketimbang calon nomor urut satu. Sebab, suara yang dikumpulkan Parpol itu hanya cukup untuk mengusung satu calon saja.

Golkar misalnya, baru bulan kemarin ketua umumnya Jusuf Kalla memberi sinyal pasti kalau partainya menggunakan suara terbanyak. Namun, sinyal Ketua DPP Partai Golkar itu di beberapa daerah malah disebut-sebut tidak berjalan.

Masih banyak daerah yang tetap memberlakukan nomor urut, sampai terjadi ’’keributan’’  mengakibatkan Yuddy Chrisnandy mundur dari pencalegan.

Masalahnya, kalau UU Pemilu tidak diubah, KPU tentu akan mengacu  yang berlaku. Kalau dalam UU Pemilu dinyatakan menggunakan nomor urut maka yang diproses adalah calon nomor jadi, sedangkan calon-calon  nomor sepatu (walaupun suaranya besar)  tetap dikalahkan (gugur).=