Jaksa Urip Divonis 20 Tahun Penjara

      Comments Off


Jakarta ( Berita ) :  Jaksa Urip Tri Gunawan divonis 20 tahun  penjara oleh majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, di Jakarta Kamis [04/09] .

Majelis hakim yang diketuai oleh Teguh Hariyanto menyatakan Urip terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang 660 ribu dolar AS dari Artalyta Suryani dan melakukan pemerasan sebesar Rp1 miliar terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Glen Surya Yusuf.

“Terdakwa Urip Tri Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi,” kata hakim Teguh Hariyanto.Dalam putusannya, majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp500 juta subsidiair satu tahun kurungan.Urip dijerat dengan pasal 12 B dan 12 E UU nomor 31 tahun 1999  sebagaimana diubah dengan pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berkeyakinan bahwa Urip dengan sengaja membocorkan proses penyelidikan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kemungkinan menyeret pimpinan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Urip terbukti membocorkan proses penyelidikan kepada Artalyta Suryani, pengusaha yang dikenal dekat dengan Sjamsul Nursalim.”Terdakwa lindungi kepentingan Sjamsul Nursalim untuk mendapatkan imbalan,” kata hakim Andi Bachtiar.

Majelis hakim menegaskan, Urip telah dengan sengaja menyarankan kepada Artalyta tentang cara-cara yang bisa ditempuh agar Sjamsul Nursalim tidak perlu menghadiri panggilan pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

Pertimbangan hukum majelis hakim antara lain didasarkan pada petunjuk hasil sadapan asli yang dilakukan terhadap pembicaraan Urip dengan berbagai pihak melalui telepon.

Majelis menyatakan Urip telah menghubungi jaksa Hendro Dewanto untuk membantu mencarikan solusi kasus BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim.  Hendro Dewanto adalah anggota tim jaksa BLBI yang berperan dalam menganalisis hasil penyelelidikan kasus itu. Dalam pembicaraan yang terjadi pada 7 Desember 2007 itu, Urip berulang kali meminta tolong kepada Hendro.

“Terdakwa berulang-ulang meminta Hendro Dewanto untuk mencarikan jalan keluar kasus BLBI BDNI,” kata hakim Teguh Haryanto.

Urip juga terbukti menghubungi pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Adi untuk membantu meyakinkan sejumlah jaksa agar perkara BLBI diselesaikan secara perdata.

Hakim juga membeberkan pembicaraan Urip dengan Artalyta pada tanggal 25 Februari 2008. Dalam pembicaraan itu, Artalyta menyatakan komitmennya untuk menyediakan sesuatu dengan mengatakan,”Pokoknya aku sudah ready, tinggal tunggu waktu aja.” “Itu terkait dengan rencana pemberian uang 660 ribu dolar AS,” kata hakim Teguh menambahkan.

Majelis menyebutkan, Urip telah beberapa kali menjalin komunikasi dengan Artalyta yang antara lain menyebutkan  “tentang “sesuatu yang akan diberikan kepada Urip.

Kemudian, sesaat setelah penghentian kasus BLBI pada 29 Februari 2008, Urip juga menghubungi Artalyta untuk memberi tahu bahwa penyelidikan kasus tersebut telah dihentikan, seperti keinginan Artalyta.

Dalam pembicaraan itu, Artalyta menyatakan kesiapannya untuk memberikan uang kepada Urip pada Minggu, 2 Maret 2008. Pada hari yang ditentukan itu, Urip ditangkap karena menerima uang 660 ribu dolar AS. Majelis berkeyakinan, pemberian itu terkait dengan penyelidikan kasus BLBI.

Pada sidang yang sama, majelis juga menyatakan Urip bersalah karena memeras mantan Kepala BPPN Glen Surya Yusuf sebesar Rp1 miliar. Pemerasan itu dilakukan melalui perantaraan pengacara Glen, Reno Iskandarsyah.

Majelis berkeyakinan, Urip menyatakan bahwa ada kemungkinan Glen menjadi tersangka dalam kasus BLBI. Hal itu bisa disiasati jika Glen mau berkoordinasi dan menyerahkan sejumlah uang.

Akhirnya Glen menyerahkan Rp1 miliar kepada terdakwa melalui Reno Iskandarsyah.Terhadap putusan dan pertimbangan majelis hakim, Urip dan tim

penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. “Kami menyatakan pikir-pikir,” kata Urip kepada majelis hakim. Setelah sidang, Urip bungkam. Dia tidak menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa wartawan. Sementara itu, penasihat hukum Urip, Albab Setiawan menyatakan  pihaknya memiliki waktu tujuh hari untuk berpikir, sebelum mengajukan banding. ( ant )