LKPD Buruk Perlu Pembenahan Serius

Ketua BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Anwar Nasution yang membuka ’’aib’’ seputar memburuknya  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se Indonesia dalam empat tahun terakhir, termasuk Sumut tidak memenuhi persyaratan.

Statement Ketua BPK itu perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait. Sebab, kalau tidak  dibenahi ke depannya  bisa semakin parah. Kalau membuat laporan saja sangat buruk, bagaimana dengan pelaksanaan anggarannya. Bisa jadi, tidak jelas penggunaannya.

Oleh karena itu, karena anggarannya menggunakan uang rakyat maka wajib penggunaannya bersih dari yang namanya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Melihat semakin tingginya tuntutan masyarakat dan cepatnya pembangunan di berbagai daerah, maka tertib penggunaan anggaran haruslah mendapat perhatian.

Di sinilah perlunya pengawasan, sehingga laporan penggunaan anggaran yang sangat buruk mendapat perhatian. Kalau hanya teknis pembuatan laporannya yang salah segera dibenahi dengan sistem yang berlaku sekarang.

Tapi, kalau laporan itu sangat buruk karena penggunaan anggarannya tidak jelas, banyak dikorup, maka diperlukan sanksi tegas terhadap semua pihak yang terkait, apakah di jajaran Pemkot dan Pemkab, maupun di jajaran Pemprovsu.

Kita berharap munculnya kesadaran baru seharusnya sudah tercipta pada diri setiap orang di bangsa ini. Kesadaran agar bangsa ini dapat hidup dengan aman dan tenteram serta nyaman.

Itu semua bisa terjadi kalau kemudian budaya korup dari para aparatur terkait mampu dihilangkan dengan segera.  Tentunya itu bisa terjadi juga kalau kemudian kemauan dan niat segera dilakukan bukan sekedar lips service.

Kesadaran untuk membangun negara ini lebih bersih seharusnya bukan sekedar niat, atau kemudian hanya sekedar menjadi slogan politik. Memberantas korupsi menjadi sebuah bagian penting di negara ini agar kemudian ada perbaikan yang nyata khususnya dalam menciptakan negara dan aparatur yang bersih.

Sudah saatnya kita berubah khususnya aparatur terkait. Budaya patron sebagaimana dibangun selama ini yakni budaya tilep menilep harus mampu dibuang sejauh-jauhnya. Perbaikilah diri dan bangunlah sebuah kesederhanaan dalam kehidupan. Janganlah selalu memandang ke atas karena hanya akan membuat kita sibuk mengukur dengan penggaris bukan dengan keamanan.

Jadi, penegasan Ketua BPK Pusat Anwar Nasution pada acara dialog di Aula Martabe Kantor Gubsu belum lama ini perlu ditindaklanjuti sehingga dialog dibuka Gubsu H Syamsul Arifin, SE itu menghasilkan manfaat, dibenahinya laporan anggaran yang amburadul.

Anwar Nasution menilai, terpuruknya LPKD Pemda se Indonesia dalam empat tahun ini akibat perbaikan sistem transparansi dan akuntabilitas fiskal sebagai kunci keberhasilan perombakan sistem sosial pada era reformasi belum dijalankan secara maksimal.

Akibatnya, persentase LPKD Pemda se Indonesia bukan malah membaik, tapi malah melorot dengan penilaian buruk sekali. Ke depan tentunya harus bsia lebih baik agar tidak menjadi sebuah pertanyaan besar seputar persoalan laporan keuangan tidak pernah baik tapi tidak ada tindak lanjut dan proses hukumnya tak jelas.

Seolah tak serius. Yang pasti, akan menjadi sebuah preseden buruk manakala bangsa ini masih berkutat dalam bidang ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari yang namanya KKN.=