Masalah Pendidikan Kompleks & Bahaya

Dunia pendidikan kita penuh masalah. Dari mulai kurikulum, dana pendidikan, kondisi sarana dan prasarana, termasuk profesionalitas guru. Kalau banyak pihak dari pengamat pendidikan menyatakan pendidikan kita walaupun sudah 63 tahun merdeka  masih belum merdeka.

Pertanyaan kita sekarang: Mampukah kita memerdekakan masalah pendidikan yang masih kompleks dengan permasalahan dan membahayakan masa depan bangsa? Ini sulit dijawab.

Tergantung dari kemauan elite politik karena masalah pendidikan sekarang sudah berbau bisnis. Semuanya menyangkut uang dan proyek bagi-bagi keuntungan. Pungutan liar dan juga kepentingan politis merajalalela.

Selama pungli masih merajalela, selama korupsi dalam batang tubuh pendidikan masih tetap menjadi penyakit kronis, selama itu pula masalah pendidikan tidak akan selesai, walaupun pemimpin negeri kita terus berganti.

Kemarin, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan 61 sekolah dari tingkatan SD sampai SMA yang telah melakukan pungutan liar pada penerimaan siswa baru (PSB) ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa.

ICW dalam melaporkan adanya praktik pungli itu ke Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy. Peneliti ICW, Ade Irawan, mengatakan, 61 sekolah  mayoritas berada di Jakarta dengan besaran pungli antara Rp500 ribu per siswa sampai Rp4 juta per siswa. “Laporan ini merupakan laporan dari masyarakat agar Kejagung  menindaklanjutinya,” katanya.

Dikatakan, laporan itu penting untuk ditindaklanjuti karena praktik pungli yang dilakukan sekolah itu sudah merugikan keuangan negara, karena tidak ada sepeserpun yang disetorkan ke negara. Kemudian, kata dia, praktik pungli itu juga menghambat kelompok

miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena sebelum sekolah

diharuskan membayarkan uang sangat besar.

Tak pelak lagi, pendidikan menjadi tolok ukur bagaimana suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar. Karena bagaimanapun masalah masa depan adalah masalah bersama yang harus diselesaikan bersama apapun dan bagaimanapun caranya. Kita tentunya tidak berkeinginan banyak generasi muda kita tidak mendapatkan pendidikan yang layak hanya karena kesalahan dari strategi pemerintahan semata.

Nah, kalau kita bicara strategi pemerintahan, tentunya dapat kita lihat dari cerminan pemekaran wilayah. Selama ini banyak kalangan hanya menyebutkan pemekaran hanya kepentingan kekuasaan dan lain sebagainya.

Harapan kita, permasalahan dunia pendidikan mendapat perhatian dari semua pihak.

Sebab, kunci maju tidaknya sebuah negara, termasuk Indonesia, sangat ditentukan dari kemajuan dunia pendidikannya. Tidak ada satu negara pun yang maju di dunia ini tidak memperhatiakan dunia pendidikannya. Malaysia, misalnya, dulu tahun 1970-an masih mendatangkan guru-guru dari Indonesia, khsusnya kota Medan.

Ratusan guru kita dkontrak bekerja di Malaysia, dan mereka dengan cepat mempelajari kelebihan pendidikan kita. Setelah dua dasawarsa berlalu hingga kini Malaysia mengungguli Indonesia dalam dunia pendidikan. Anggaran pendidikan ditingkatkan, infrastruktur dibangun oleh petinggi negeri jiran itu. Bahkan, ironinya guru-guru dan dosen kita pula yang belajar ke Malaysia sekarang ini.

Dunia pendidikan kita benar-benar kompleks dan dalam bahaya. Sebab, pelanggaran terus terjadi, bahkan sudah diundangkan pun anggaran pendidikan masih bisa dilanggar. Kalau pejabat negara dengan sadar melanggar konstitusi, maka wajarlah kalau kualitas pendidikan kita secara menyeluruh berada di titik nadir!=