Komisi X DPR RI: Pendidikan Sumut Belum Sentuh Rakyat

MEDAN (Berita): Komisi X DPR RI yang menilai program kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera (Disdiksu) di bidang pendidikan di Sumut normatif sesuai aturan dan tufoksi. Namun kenyataan di lapangan ditemukan banyak pelayanan pendidikan belum menyentuh masyarakat. Hal itu terungkap pada kunjungan kerja (kunker) pada reses masa persidangan keempat tahun sidang 2007-2008 dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Irwan Prayitno (FPKS), dengan anggota terdiri dari Dra H Anisah Mahfudz MAP (Wakil Ketua Komisi X/FPKB), Fer-diansyah SE MM (FPG), H Gus-ti Syamsuddin (FPG), Dra Hj Nurhana Wati Samsi (FPG), Drs H Soeratal HW (FPDI-P), Drs H Lukman Hakiem (FPPP), DR H Muchtar Aziz MA (FPPP), Drs H Munawar Sholeh (FPAN) dan Ruth Nina M Kedang SE (FPDS) di Aula T Amir Hamzah Disdiksu, Senin Kemarin.

Hadir disitu, Plt Kadisdiksu Drs Delta Pasaribu MPd, Kepala LPMP Sumut Drs Mahdi Ibrahim MM, Ketua Dewan Pendidikan Sumut Ir H OK Nazaruddin Hisyam MS, Kadisdik Kota Medan Drs Hasan Basri MM, para kasubdis, kepala seksi dan staf di jajaran Disdiksu.

Irwan mengatakan, program penuntasan wajib belajar (wajar) pendidikan dasar sembilan tahun masih ada yang belum mengenyam pendidikan di sekolah. Hal itu dibuktikan dari paparan ternyata terdapat 36.136 jiwa anak usia 7-12 tahun dan jumlah 6.733 jiwa anak berusia 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan di Sumut.

Sama seperti di provinsi lain di Indonesia, kondisi fisik sekolah juga masih menjadi permasalahan di Sumut. Misalnya saja terdapat 8.222 sekolah dasar negeri (SDN) dengan 1.227 jumlah sekolah dan 7.362 jumlah ruang yang rusak berat. Sementara kondisi rusak sedang/ringan terdapat 2.365 jumlah sekolah dan 14.190 jumlah ruang.

Selain itu tambah Irwan dalam penggunaan dana APBN 2008 jumlah anggaran Rp 1,2 triliun realisasinya hingga bulan Juni 2008 berkisar Rp 483 miliar lebih besar diban-dingkan APBN 2007 berjumlah Rp 1,07 triliun.

Sedangkan APBD 2008 terdapat Rp 86,9 miliar lebih kecil dibanding tahun 2007 berjumlah Rp 98,4 miliar. Dari jumlah tersebut terdapat penggunaan dana yang ku-  rang efisien dan tidak tepat sasaran.

Irwan juga menyoroti masa-lah Ujian Nasional (UN) juga masih menjadi pro dan kontra antara legislatif dan pemerin-tah serta sertifikasi guru. ’Semua permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pendidikan di Sumut menjadi bahan masukan bagi DPR dalam pembahasan APBN Perubahan 2008,’ ujarnya.

Plt Kadisdiksu Drs Delta Pasaribu mengaku, kendala yang dihadapi dalam mening-katkan kualitas pendidikan dan meningkatkan Human Development Indeks (HDI) di Sumut karena keterbatasan sumberdaya berupa dana dan manusia dan hubungan sinergitas antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam mutu penyelenggaraan maupun mutu hasil pendidikan.

Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Sumut OK Nazaruddin Hisyam menyesalkan sikap pemerintah dalam program sertifikasi guru, sehingga banyak guru yang sudah lama mengajar hanya terkendala masalah portofolio dan diklat. Kedepan, seharusnya pemerintah tidak mempersulit guru menyelesaikan sertifikasi dan kualifikasi mengajar di sekolah.

Kunker Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumut berlangsung mulai 19 s/d 23 Juli 2008 meninjau langsung di beberapa sekolah, instansi pemerintah terkait, perguruan tinggi negeri dan swasta. Selain di Sumut, Komisi X DPR RI juga menurunkan timnya ke dua provinsi yakni Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan serta di Sumbar. (aje)