SBY Tak Terpengaruh Hiruk-pikuk Capres 2009

Menarik mencermati perkembangan politik menjelang setahun Pemilu dan Pilpres 2009. Banyak yang sudah berkampanye di pelosok daerah dan media massa. Namun masih ada yang taat asas dan hukum. Komitmen SBY, dia  tidak terpengaruh hiruk-pikuk pencalonan Pilpres patut diberi apresiasi.

Tentu siapa saja boleh mencalonkan diri sebagai bakal calon (balon) Presiden maupun Wakil Presiden Namun begitu, hendaknya masyarakat diberi pembelajaran atau pendidikan politik bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus lewat Parpol dan waktunya setelah Pemilu bulan April 2009.

Masalahnya, kalau sejak sekarang ini sudah banyak tokoh yang memproklamirkan dirinya sebagai Capres dan Wapres hal itu sebenarnya menyalahi ketentuan yaitu perundang-undangan. Namun, trik ’curi star’ itu tidak bisa diberikan sanksi  oleh KPU karena memang belum waktunya KPU bekerja untuk tahapan penting itu.

Di sinilah  KPU mestinya dapat mengeluarkan imbauan kepada para tokoh yang sudah ’’kemaruk’’ mengkampanyekan dirinya  di pentas politik nasional untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Imbauan KPU itu sekaligus peringatan ’kartu kuning’ kepada mereka yang berambisi  menjadi pemimpin bangsa namun mengabaikan aturan main.

Masyarakat pun diharapkan akan dapat menilainya secara obyektif. Belum menjadi pemimpin saja sudah melakukan dan mengabaikan peraturan, apalagi kalau nantinya sampai terpilih. Bisa-bisa undang-undang akan ditabrak sesuka hatinya.

Justru itu,  kita patut mengacungkan jempol buat Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tetap komit dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun sejumlah tokoh sudah mengikrarkan diri maju sebagai Capres dan melakukan kampanye terselubung ke berbagai pelosok daerah, termasuk lewat media massa, namun SBY tidak tergiur melakukan hal yang sama.

Komitmen Presiden SBY untuk bekerja hingga 2009 bersama Wapres Jusuf Kalla (JK) guna melayani kepentingan rakyat patut diberi apresiasi walaupun dampaknya membuat SBY menjadi sedikit kurang populer. Terlebih pasca SBY memutusan menaikkan harga BBM.

Kalau saja SBY ingin namanya tetap harum dan ambisius untuk terpilih dalam Pilpres tahun depan  tentunya kebijakan tidak populis menaikkan harga BBM tidak akan dilakukannya sejak bulan lalu. Namun, SBY memilih tetap menaikkan harga BBM meskipun ’’feedback’’nya jelas merugikan popularitasnya di tengah masyarakat. Hal ini dia lakukan dengan tetap berpedoman pada asas hukum dan rasa keadilan rakyat.

Pertanyaannya: Akankah posisi SBY  terancam pada Pilpres 2009? Jawabnya: Tentu tidak! Sebab, berdasarkan pengalaman Pilpres 2004  lalu SBY yang berpasangan dengan JK hanya mempersiapkan diri selama 3 bulan saja dan sukses mendulang suara secara maksimal sehingga menjadi Presiden keenam RI. Wajar kalau SBY tidak terpengaruh hingat-bingar Capres.

Komitmen SBY jelas akan menyelesaikan tugasnya hingga 2009 dengan mengabaikan hiruk-pikuk kampanye sejumlah tokoh menuju pentas Pilpres 2009. Dia memilih di jalur yang benar dan optimis rakyat  tetap mencintainya. SBY adalah  Presiden pertama RI yang dipilih langsung  oleh rakyat sehingga kedudukannya sangat kuat di mata undang-undang/hukum.

Kalaupun sekarang ini terbentuk Pansus BBM di DPR  hal itu tidak akan dapat mendongkel kedudukan SBY. Tidak akan terjadi ’’impeachment’’ mengingat apa yang dilakukan Presiden SBY merupakan amanah undang-undang.=