Kelompok Separatis Thailand Ingkari Gencatan Senjata

Bangkok ( Berita ) :  Satu kelompok separatis di Thailand selatan yang mayoritas penduduknya menganut Muslim mengatakan, bahwa kaum militan yang mengumumkan gencatan senjata di televisi nasional belum lama tidak mewakili kelompok pemberontak, kata laporan media Thailand, Jum’at [18/07].

Kelompok yang menamakan dirinya Ruam Pak Tai Khong Prathet Thai (kelompok Bawah Tanah Thailand Selatan Bersatu) itu menyampaikan pendapatnya melalui videotip yang diumumkan Kamis, yang disiarkan di stasiun televisi yang dikelola militer, dan menyatakan berakhirnya era kekerasan mereka.

Tetapi seorang mantan pimpinan militan, Kasturi Mahkota, menolak keras pernyataan tersebut, seraya mengatakan bahwa kelompoknya tidak tahu-menahu mengenai adanya kelompok militan yang tampil di televisi itu.

“Tidak ada perubahan dan dialog dengan pihak pemerintah Thailand, semua itu masih di dalam saluran,” kata Kasturi, ketua urusan luar negeri Organisasi Pembebasan Pattani Bersatu (PULO), kepada suratkabar The Nation.

PULO dibentuk pada 1968 dan hingga dua dasawarsa berikutnya menjadi kelompok pemberontak terbesar yang berjuang untuk kemerdekaan wilayah Muslim di sepanjang perbatasan selatan dengan Malaysia.

Kelompok tersebut sebagian besar rontok pada tahun 1990-an, dan sejumlah pemimpinnya tinggal di pengasingan. Di masa lalu, pernyataan PULO dan Kasturi mempunyai sedikit dampak terhadap pertempuran di darat.

Namun pernyataan Kasturi menimbulkan kecemasan baru berkaitan dengan deklarasi gencatan senjata itu, yang mendapat tanggapan skeptis di kalangan pers Thailand.

Dalam berita utamanya, Harian Khaosod menulis judul ‘Gencatan senjata di televisi hanya banyolan’, sedangkan Bangkok Post membuat laporan mengenai pernyataan panglima militer, Jenderal Anupong Paojinda,  tidak percaya bahwa orang yang berada di dalam rekaman video mungkin diawasi oleh pemberontak.

Dalam rekaman video, kelompok militan mengatakan gencatan senjata berlaku efektif mulai 14 Juli, meskipun serangan-serangan masih terus berlanjut hingga sekarang, termasuk pemboman terhadap dua kantor polisi di provinsi perbatasan itu.

Konflik wilayah selatan telah menelan 3.300 jiwa selama empat tahun lalu dan pemerintah hingga kini masih berjuang untuk mengindentifikasi para militan, yang jarang mengaku bertanggungjawab atas serangan-serangan yang mereka lakukan. ( ant /afp )