Aceh Tunggu Investor Hasil Pertemuan IMT-GT

Banda Aceh ( Berita ) :   Sekitar 15 tahun lalu gaung Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) bergema dan kini kembali menggelar pertemuan para pengusaha yang diberi nama Joint Business Council (JBC) ke-25 di Kota Banda Aceh yang berlangsung 9-12 Juli 2008.

Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) kini menunggu implementasi kebijakan para pengusaha yang tergabung dalam wadah tiga negara dan hasil yang ditunggu adalah masuknya investor untuk membuka usahanya di Aceh.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NAD, Firmandez mengatakan, pertemuan ini dijadwalkan membahas sejumlah agenda terkait dengan berbagai perkembangan antara lain kerjasama bidang infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata dan transportasi.

 Pertemuan reguler tersebut pertama kalinya diadakan di Aceh dan diharapkan dapat menjadi ajang promosi berbagai potensi sumber daya alam (SDA) daerah serta memperlihatkan situasi Aceh yang kondusif pasca konflik.

 Aceh merupakan salah satu dari sepuluh provinsi di Indonesia yang menjadi bagian IMT-GT sejak 1991 dan diresmikan pada pertemuan di Langkawi Juli 1993 dengan tujuan untuk mengusahakan kompleksitas sumber daya yang dimiliki ketiga negara anggota.

 Kerjasama di berbagai jenis usaha itu diharapkan dapat mendorong dan memperluas bidang usaha industri, pariwisata, pertanian dan perdagangan antar propinsi di tiga negara bertetangga yang sekarang dinilai belum optimal.

Tujuan umum dari program IMT-GT itu untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dunia usaha, melalui peningkatan perdagangan dan investasi, di samping upaya meningkatkan ekspor dari negara IMT-GT ke negara lain.

Berbagai agenda yang dilakukan dalam forum ini dimaksudkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta upaya menurunkan biaya produksi, distribusi dan transaksi. Semua ini diharapkan dapat terlaksana sesuai potensi daerah ini, ujar Firmandez.

Dijelaskan ada enam prioritas dalam kerjasama pengusaha IMT-GT, yakni bidang perdagangan, investasi dan pengiriman tenaga kerja, transportasi, komunikasi dan tenaga listrik, pertanian, perikanan serta industri pariwisata.

 “Tapi, bagi Aceh, paling tidak sudah masuk empat proposal yang akan ditawarkan dalam forum JBC IMT-GT di Kota Banda Aceh, yakni transportasi,  investasi, pariwisata dan komunikasi,” kata dia.

 Namun, Firmandez membantah jika IMT-GT tidak menghasilkan nilai bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh. Meski belum memadai dan optimal, tapi ada beberapa hasil yang telah dicapai dari program kerjasama ekonomi itu, katanya.

 

Sejumlah MoU  

 Dia mengatakan, sudah 47  MoU ditandatangani pengusaha Aceh dengan pihak Malaysia dan Thailand, namun sesuai sidang  IMT-GT di Ipoh dan Perak (Malaysia) 1997, maka jumlahnya diseleksi kembali menjadi 24 MoU.

 Enam dari 24 MoU tersebut telah terealisasi, antara lain  terwujudnya penerbangan langsung Banda Aceh-Malaysia. Kerjasama pembangunan cold storage di Sabang serta penangkapan ikan serta penyediaan es balok antara pengusaha Aceh dengan Malaysia.

  Di samping itu, katanya, juga telah beroperasinya pengolahan kayu di Aceh Besar dengan nilai investasi sebesar 16,4 juta dolar AS. Moulding tersebut diekspor ke negara-negara eropa yang setiap tahunnya senilai 10,7 juta dolar AS.

  “Akan tetapi, kerjasama yang sempat berjalan itu terhenti akibat terpaan krisis ekonomi dan meningkatnya eskalasi konflik di Aceh,” jelas Firmandez. 

 Karena itu, dia berharap pertemuan pengusaha tiga negara yang tergabung dalam JBC IMT-GT ke-25 di Kota Banda Aceh tersebut sebagai moment penting dalam upaya mempromosikan kembali potensi investasi Aceh kepada pengusaha negara anggota.

  “Para calon investor tidak hanya kita perkenalkan bahwa Aceh memiliki potensi investasi, tapi juga sudah didukung dengan situasi keamanan yang cukup kondusif pasca terjalinnya perdamaian antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdekan (GAM) di Helsinki,” kata dia.

 Wakil Gubernur NAD Muhammad Nazar juga berharap para pengusaha dapat memanfaatkan forum ini sebagai upaya menarik investasi sesuai dengan potensi yang tersedia di daerah Serambi Mekah tersebut.

 “Kita mengharapkan pertemuan IMT-GT tidak hanya bermanfaat untuk mendapatkan free visa tapi juga dapat menghadirkan investor tiga negara membuka usahanya di Aceh. Ini penting dalam upaya membuka lapangan kerja di Aceh,” katanya.

  Pemerintah Aceh mendukung penuh pertemuan itu karena semua ini untuk kepentingan ekonomi Aceh. Pemerintah Aceh melalui Badan Promosi dan Investasi hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 juta bagi kegiatan tersebut.

 Sementara ketua dewan pembina JBC ke-25 IMT-GT, Salahudin Alfata mengatakan, pertemuan antar pebisnis dalam forum ini bertujuan untuk melahirkan kesepakatan bukan hanya sampai pada MoU tetapi terus ditindaklanjuti.

 “Kalau selama ini kita tergantung dengan Medan karena Aceh terlalu jauh dari pusat industri, padahal kita lebih dekat dengan negara tetangga Malaysia dan Thailand, tetapi kenapa tidak kita manfaatkan,” ujarnya.

 Pengusaha negeri jiran, Malaysia melibatkan sembilan negara bagian dalam kerjasama IMT-GT, Thailand mengikutsertakan 14 provinsi sebagai anggota dan Indonesia sepuluh provinsi di pulau Sumatera, termasuk provinsi NAD.

 

  Sektor pariwisata

 Dari sejumlah sektor yang ingin dikembangkan melalui kerjasama ini, bidang pariwisata menjadi salah satu andalan Aceh.

 “Kita mengharapkan melalui pertemuan bisnis (JBC) itu dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor pariwisata provinsi ini,” kata Kepala Badan Investasi dan Promosi NAD, Anwar Muhammad.

 Potensi pariwisata Aceh memiliki nilai jual tinggi seperti kawasan wisata laut Sabang, Pulau Weh, wisata tsunami di Kota Banda Aceh dan berbagai objek wisata spiritual lainnya yang terdapat di beberapa wilayah di daerah ini.

 “Saya berharap pertemuan ini (JBC) bukan sekedar seremonial, tapi harus dipergunakan untuk mendatangkan investasi ke Aceh, sehingga upaya memajukan ekonomi daerah berjalan cepat di masa mendatang,” kata tokoh masyarakat Aceh, Almanar.

 Forum ini harus benar-benar dimanfaatkan sebagai jalan keluar mengatasi masalah pengangguran dan memperkecil angka kemiskinan melalui upaya mendatangkan investasi nyata di provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.

 “Sudah saatnya Pemerintah dan kalangan pengusaha Aceh tidak hanya terpaku pada melahirkan konsep, sementara manfaat yang diharapkan dapat membangun ekonomi tidak pernah terwujud,” tambahnya.

Dia berharap kalangan pengusaha dan Pemerintah hendaknya memiliki tekad mewujudkan investasi sebagai upaya menyejahterakan masyarakat di provinsi berpenduduk sekitar 4,2 juta jiwa tersebut.

Kini masyarakat Aceh menunggu implementasi kebijakan para pengusaha IMT-GT untuk mewujudkan kemajuan ekonomi melalui upaya mendatangkan investor negara tetangga, guna mengeksploitasi sumber daya alam potensial daerah ini. (ant )