Realisasi Pembiayaan Asing Untuk NAD-Nias Capai 85 Persen

Jakarta ( Berita ) :  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan pembiayaan asing untuk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias hingga saat ini mencapai 85 persen dari komitmen awal sekitar Rp30 triliun, termasuk untuk pembangunan rumah oleh LSM-LSM asing. “Ini akan coba kita tagih,” kata Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Jakarta, Senin [30/06] .

Sedangkan anggaran total yang berasal dari rupiah murni, Paskah mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp25 triliun. Paskah menambahkan, mengingat masa kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) akan berakhir pada April 2009, maka pihaknya akan mengalihkan proyek-proyek yang dibiayai pinjaman dan hibah asing kepada kementerian lembaga (KL) teknis untuk melanjutkan pembangunannya, misalnya ke Dep PU dan Dephub. “Sedangkan yang rupiah murni (anggaran APBN-red) akan diserahkan ke pemda,” kata Paskah.

Menurut Paskah, dana BRR yang akan dialihkan kepada pemda Aceh dan Nias mencapai lebih kurang Rp2 triliun. Sementara kepada KL, dana yang dialihkelolakan mencapai sekitar Rp4 triliun. “Untuk pemberesan tugas BRR hingga April nanti sekitar Rp200 miliar,” katanya.

Lebih lanjut Paskah mengungkapkan, pihaknya telah menerima aspirasi dari pemda untuk membentuk sebuah lembaga pengganti BRR untuk melanjutkan rehabilitasi di kedua wilayah yang terhantam badai tsunami pada akhir 2004 lalu.

“Tinggal nanti dibuat skim apakah dana KL akan dikelola oleh badan ini atau dibuat satu ‘desk’ di Bappenas untuk Aceh dan Nias. Tetapi kita sebatas memfasilitasi dan asistensi,” katanya.

Ditanya tentang proses peralihan dana BRR tersebut, paskah mengungkapkan, pihaknya telah menyepakati dengan “stakeholder” (pemangku kepentingan) yang ada, seperti BRR, Depkeu, Kemenko Kesra, Kemenko Polhukam, dan pemda bahwa rencana induk (masterplan) yang dulu disusun memakai perpres 30 tahun 2005 harus dilakukan perubahan, dan harus disesuaikan dengan kondisi sekarang yang sudah dibangun.

“Karena di Aceh dan Nias ada yang sudah dikerjakan 100 persen tetapi ada juga yang tidak dikerjakan karena faktor situasi lapangan. Ada juga yang seharusnya tidak dikerjakan, tetapi dikerjakan, seperti di ‘masterplan’ dulu tidak ada pencetakan sawah sehingga harus ada penyesuaian,” jelasnya. Menurutnya, Penetapan Presiden terkait perubahan rencana induk itu harus sudah diterbitkan sebelum BRR mengakhiri masa kerjanya. ( ant )