Opsi Pengendalian Subsidi BBM 2009 Di Nota Keuangan

Jakarta ( Berita ) :  Pemerintah akan menentukan opsi (alternatif) pengendalian anggaran subsidi BBM selama 2009 dalam Nota Keuangan 2009 yang saat ini tengah disiapkan.

“Tiga opsi yang diputuskan di Panitia Anggaran DPR masih dalam diskusi internal, saya belum tahu mana yang akan diambil,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu (BKF), Anggito Abimanyu, di Jakarta, Senin [30/06].

Dalam rapatnya dengan Pemerintah pada 26 Juni 2008, Panitia Anggaran DPR memunculkan tiga alternatif pengendalian anggaran subsidi BBM.

Tiga opsi itu adalah pertama, besaran subsidi BBM sesuai dengan UU APBN dengan tambahan alokasi maksimum sebesar cadangan resiko fiskal pada harga Indonesia crude price (ICP) rata-rata 130 dolar AS per barel dalam setahun.

Kedua, dampak netto perubahan harga minyak terhadap APBN tidak menambah defisit APBN, dan ketiga, rasio harga BBM bersubsidi antara domestik dan internasional dijaga konstan pada tingkat tertentu.

“Itu kan opsi. Kesepakatan dengan DPR itu nanti akan kita tuangkan dalam nota keuangan 2009. Bisa saja yang dipake opsi 1 dan 2, atau 2 dan 3, atau 1 dan 3, atau ketiganya. Kita belum putuskan sampai sekarang,” katanya.

Menurut dia, untuk opsi menjaga selisih harga pada tingkat yang konstan, hingga saat ini juga belum diputuskan akan mulai kapan dan pada tingkat berapa. “Kami belum tahu kapan mulainya dan pada level berapa. Sekarang itung saja, misalnya harga dalam negeri Rp6 ribu (harga premium) sementara internasional Rp9 ribu berarti ada selisih Rp3 ribu, tapi selisih yang akan dijaga berapa, belum ada keputusan,” katanya.

Sementara itu menanggapi kemungkinan harga minyak dunia mencapai 150 dolar AS per barel, Anggito mengatakan, saat ini rata-rata ICP baru mencapai sekitar 112 dolar AS.

“Makanya, waktu untuk menjangkau 150 dolar AS masih jauh, anda jangan menghitung harga sekarang berapa karena kita harus melihat rata-ratanya,” katanya.

Menurut dia, rata-rata harga minyak (ICP) sampai saat ini masih aman namun pemerintah akan terus memonitor perkembangannya. “Kita lihat dari segi penerimaan maupun konsekwensinya terhadap subsidi,” katanya.

Sementara itu mengenai rencana penukaran windfall profit dari sejumlah daerah penghasil minyak dengan surat berharga negara (SBN), Anggito mengatakan, hal itu masih akan ditawarkan dan merupakan salah satu opsi pengamanan APBN. “Itu sifatnya bisa saja kita minta Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk ikut membeli SBN. Toh sekarang BPD sudah bisa ikut membeli SBN,” kata Anggito. ( ant )