Kadin Harapkan BI Rate Tak Naik

Jakarta ( Berita ) :  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan Bank Indonesia (BI) tidak menaikkan suku bunga acuan BI (BI Rate) yang akan menambah beban dunia usaha.

” Wacana untuk menaikan kembali BI rate sebaiknya dihindari agar tidak memperparah kondisi dunia usaha yang sudah babak belur akibat ongkos produksi yang terus meningkat, daya beli konsumen yang merosot, dan terjadinya krisis listrik,” ujar Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia Bambang Soesatyo, di Jakarta, Selasa [01/07].

Ia mengatakan kenaikan BI Rate berturut-turut sebelumnya sudah membuat pengusaha “sesak nafas” karena pada saat yang bersamaan dihadapkan pada berbagai kenaikan mulai dari harga BBM industri, tarif dasar listrik, bahan baku, serta biaya transportasi dan distribusi.

Selain itu mereka juga mendapat  tuntutan kenaikan upah minimun para pekerja antara 25-30 persen dan kelangkaan pasokan listrik.

“Kadin menyayangkan, otoritas moneter tidak memahami kondisi para pelaku usaha saat ini yang baru saja mengalami pukulan bertubi-tubi,” ujar Bambang. Bahkan pukulan itu belum sepenuhnya dapat  diatasi dunia usaha saat ini.

Ia berharap Dewan Gubernur BI tidak lagi mengambil jalan pintas dalam upaya meredam ekspetasi inflasi dengan menaikan suku bunga acuan (BI rate) dari yg ada sekarang, sebesar 8,5 persen.

“Tekanan inflasi ‘year on year’ pada Juni 2008 yang diperkirakan hampir menyentuh 12 persen itu sebenarnya merupakan dampak kenaikan ongkos produksi dan kenaikan harga barang,  serta terjadinya krisis listrik dalam satu bulan terakhir ini,” katanya.

Oleh karena itu, ia melihat kenaikan BI rate bukan senjata pamungkas meredam inflasi. Ia mengatakan pemerintah sebagai otoritas fiskal seharusnya yang bertugas menekan inflasi akibat tekanan harga atau “cost push” itu.

Bambang mengatakan, menurut BPS saat ini kenaikan BBM yang  telah memberi andil kenaikan inflasi sebesar 1,7 persen dan itu diperkirakan akan terus berlangsung hingga awal Juli 2008. Keseimbangan baru, kata dia, akan tercapai pada akhir Juli hingga Agustus 2008.

 

Prioritaskan Peningkatan DAU

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia  mengimbau pemerintah agar rencana peningkatan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) pada 2009 diprioritaskan untuk daerah miskin dan tertinggal.

 “Sebaiknya daerah-daerah miskin dan tertinggal harus  menjadi prioritas. Daerah-daerah surplus seperti Jakarta, Riau dan Kalimantan Timur, tidak  perlu lagi mendapat (tambahan) dana pusat,” ujar Ketua Komite Tetap Bidang Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Selasa.

 Hal itu dikemukakannya menanggapu rencana pemerintah memberi dana tambahan pemerintah pusat sebesar Rp 900 miliar kepada daerah penghasil minyak dan gas yang diambil dari dana bagi hasil dan rencana peningkatan lebih 10 persen anggaran DAU pada 2009.

 “Dana itu harus benar-benar dipergunakan untuk  pembangunan daerah. Pemerintah Pusat harus lebih selektif dalam menggelontorkan dana bantuan pusat ke daerah,” katanya.

 Selain itu, ia mendorong pemerintah pusat melakukan pengawasan lebih ketat kepada daerah yang memanfaatkan dana yang  bersumber dari APBN. Dana-dana tersebut tidak boleh lagi hanya diparkir di Bank Indonesia dalam bentuk SBI.

 “Pemerintah pusat harus benar-benar ketat dalam mengawasi pemanfaatannya. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa penggunaan dana yang diperoleh pemda dari APBN, seringkali penggunaannya tidak tepat sasaran dan tidak sedikit yang hanya diendapkan di BI dalam bentuk  deposito atau SBI,” katanya.

Kalangan dunia usaha, lanjut Bambang, mengharaplan pemerintah pusat  dapat mendorong penggunaan DAU secara optimal dan menggugah pemda  meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi rakyat melalui pembangunan insfrastruktur di daerahnya masing-masing.

 Ia juga mengimbau, agar kepala daerah tidak melakukan lobi politikuntuk mendapatkan alokasi anggaran lebih besar, “Tinggalkan cara-cara lama dengan lobi politik, kekuasaan, dan uang, baik ke panitia anggaran di DPR maupun pejabat Dirjen Anggaran di Depkeu untuk memperoleh alokasi anggaran daerah lebih besar,” katanya.  ( ant )