Mendag Promosikan FTZ Untuk Yakinkan Investor Jepang

Tokyo ( Berita ) :  Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu kembali berupaya meyakinkan 100 investor utama negeri matahari terbit itu dengan mempromosikan kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Batam dan Karimun, menyusul dimulainya realisasi perjanjian EPA pada 1 Juli.

“Upaya meyakinkan investor Jepang ini harus dilakukan mengingat kita sudah menandatangani EPA sehingga perlu didorong betul realisasinya,” kata Mari Pangestu di Tokyo, Senin [30/06] , sesaat sebelum memulai seminar investasi.

Mendag menyebutkan bahwa kehadirannya juga untuk mempromosikan FTZ di Kepulauan Riau, khususnya Batam dan Karimum, serta mendorong peningkatan ekonomi kreatif Indonesia di pasar Jepang.

Mari Pangestu hadir di Jepang bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi dan juga Gubernur Kepri Ismeth Abdullah. Selaian di Tokyo, Mendag juga mengikuti kegiatan serupa di Osaka pada 2 Juli mendatang.

Economic Partnership Agreement (EPA) mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2008 yang berupaya meningkatkan kegiatan ekpsor barang dan jasa ke Jepang serta mendorong investasi Jepang ke Indonesia.

Menyinggung soal situasi ekonomi Jepang yang sedang “slow down”, Mari Pangestu mengakui bahwa hal itu cukup mempengaruhi kelancaran arus investasi Jepang ke Indonesia, sehingga posisi EPA diharapkan bisa betul-betul menjadi jalan bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

“Kita coba terus untuk mendorong investor Jepang ini datang ke tanah air, mengingat EPA sudah berlaku efektif. Meski kita juga mengakui bahwa masih banyak hal yang mesti dibenahi,” ujarnya.

Mari juga mengemukakan bahwa sejauh ini upaya untuk membenahi iklim investasi tetap dijalankan, termasuk yang berfokus di kawasan kepulauan Riau, seperti Batam dan Karimun.

 

 Boyong Singapura

Untuk mempertagas adanya pembenahan dalam iklim investasi, Mendag juga memboyong Manteri Perdagangan dan Industri Singapura Lim Hng Kiang hadir dalam seminar investasi tersebut.

Singapura sendiri sudah menyatakan untuk meningkatkan investasinya di Indonesia terutama di sektor usaha kecil dan menengah. Soal iklim investasi, menurut dia, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa hal yang mendukung investor asing berinvestasi.

“Perubahan-perubahan ini sangat mendukung dunia usaha asal Singapura untuk melakukan investasi,” katanya.  Kiang memuji pemerintah Indonesia yang telah merespons dengan baik usul perubahan-perubahan apa yang perlu dilakukan untuk memudahkan investasi dari dunia usaha. Namun, masih ada aturan yang perlu diubah, seperti Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Total perdagangan kedua negara pada 2006 sebesar 31.358,25 juta dolar AS, yang terdiri atas ekspor Indonesia ke Jepang mencapai 23.991,44 juta dolar AS atau meningkat 15,11 persen (pangsa Indonesia 3,17 persen), sedangkan Jepang impor dari Indonesia pada 2006 sebesar 7.366,81 juta dolar AS atau turun 20,38 persen.

Dari sejumlah itu, impor non-migas 2006 Jepang Jepang dari dunia mencapai 429.461,52 juta dolar AS atau meningkat 8,32 persen, dan dari Indonesia sendiri mencapai 13.632,85 juta dolar AS atau meningkat 16,75 persen.

Selama ini Jepang bersikap “wait and see” terhadap iklim bisnis Indonesia, karena meragukan kestabilan sosial politik di Indonesia, minimnya infrastruktur, dan masalah perburuhan. Faktor lain yang mempengaruhi, sesuai survei JBIC (Japan Bank for International Cooperation) adalah minimnya kualitas SDM, dan masalah transparansi. ( ant )