Medan ( Berita ) :  Tim Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP) dan Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT) Pelabuhan Belawan mendesak dualisme kepengurusan Gabungan Perusahan Eksportir Indonesia (GPEI) segera diselesaikan untuk memperlancar pemberlakukan tarif baru.

“Adanya dua kepengrusan GPEI membuat kesepakatan tarif  kenaikan OPP/OPT sebesar 12,10 persen per 12 Mei 2008 belum bisa dilaksanakan sepenuhnya sehingga membuat suasana tidak kondunsif sekaligus merugikan berbagai pihak,” kata H Rizal Muhammad Nisfan, MT, di Medan, Senin [09/06] .

Adanya dua kepengurusan GPEI masing-masing diketuai Bahnarim P Rambe dan Khairul Mahali membuat beberapa pengguna jasa seperti PT. Wipolimex, eksportir karet menolak membayar tarif jasa OPP/OPT baru dengan dalih kesepakatan itu tidak ditandatangani GPEI sebagai organisasi eksportir.

Sementara perusahaan jasa di Belawan sudah membayar gaji buruh angkutnya sesuai dengan tarif baru yang disepakati.

“Eksportir yang menolak membayar tarif baru itu memang tidak bisa disalahkan karena perjanjian kesepakatan kenaikan tarif itu belum ditandatangani GPEI karena tim masih menunggu kepastian kepengurusan GPEI mana yang diakui pemerintah,” kata Rizal yang  menjabat Seksi Pengembangan Usaha dan Kepelabuhan di DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumut.

Tim sendiri, kata dia, sebenarnya lebih cenderung mengakui  kepemimpinan GPEI Bahnarim P Rambe karena ketika tim melakukan rapat kesepakatan kenaikan tarif itu hanya diikuti Bahnarim.

GPEI baru dengan pimpinan Khairul Mahalli baru muncul ketika tim mau menandatangani hasil kesepakatan tarif itu dengan meminta ikut menandatangani kesepakatan tersebut dengan membawa bukti pengangkatannya yang ditandatangani Ketua DPP GINSI H Amiruddi Saud 28 April 2008.

Ketua Tim Tarif dari Gafeksi Sumut, Wiluyo Hartono mengatakan, tim semakin sulit menentukan sikap mengingat Adpel Belawan juga masih belum bisa menetukan sikap secara tegas atas keberadaan dua kepengurusan GPEI itu.

Meski surat terakhir tertanggal 26 Mei 2008 yang diterima Gafeksi Sumut, Kepala Adpel Utama Belawan, Jimmy AR.Nikijuluw menyatakan, sambil menunggu kepastian hukum terhadap kebasahan kedua asosiasi profesi DPP GPEI dari Departemen Perdagangangan, maka pelaksanaan kesepakatan tarif OPT/OPP agar mengikuti yang sudah ada sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini.

Ketua GPEI Sumut, Bahnarim Rambe yang dihubungi menyatakan, dirinya masih sah sebagai ketua hingga masa jabatannya berakhir 2010 sesuai SK DPP GPEI tanggal 1 Juni 2005 yang ditandatangani Toto Dirgantoro (Sekjen) dan Dipl. Ing H Benny Soetrisno selaku ketua umum.

Rambe menyatakan, pihaknya juga menemukan kejanggalan dalam SK Pengangkatan Khairul Mahali sebagai Ketua DPD GPEI Sumut, karena Sri Rahayu yang menandatangani SK itu bukan menjabat Wakil Sekretaris Jenderal DPP GPEI, tapi hanya bendahara.

Semenara hasil konfirmasi ke Depdag, kepemimpnan DPP GPEI yang tercatat di departemen itu juga adalah H Benny Soetrisno, bukan Amirudin Saud,yang diketahui dan tercatat sebagai Ketua GINSI.  ( ant )