Tanri Abeng: Perekrutan Anggota DPR Harus Melalui “FaP”
29 Mei 2008 | 16:42 WIB
Denpasar ( Berita ) : Sehubungan cukup banyaknya anggota DPR dan DPRD yang tidak bermutu, maka mendatang perlu dilakukan upaya penyaringan melalui “fit and propertest” bagi orang yang akan duduk di lembaga legislatif itu.
“Penyaringan dapat dilakukan oleh partai politik yang akan mencalonkan seseorang untuk duduk di kursi DPR dan DPRD,” kata Tanri Abeng, yang kerap dijuluki begawan manajemen, di Denpasar, Kamis [29/05] .
Ketika tampil sebagai pembicara pada dialog interaktif yang digelar RRI Stasiun Denpasar, mantan Menteri BUMN di zaman Orde Baru itu menyebutkan, melalui “fit and propertest”, Parpol senantiasa akan berhasil menempatkan wakilnya yang berkualitas di legislatif.
Tidak seperti sekarang, cukup banyak anggota DPR dan DPRD yang sama sekali tidak mengerti dengan tugas-tugas yang diembannya. Tidak hanya itu, tidak sedikit wakil rakyat yang hanya mampu memperhatikan kepentingan sendiri atau kelompoknya saja. “Ini sangat memprihatinkan,” ujar Tanri Abeng.
Melihat itu, lanjut dia, mendatang dipandang perlu dilakukan upaya penyaringan bagi orang-orang yang akan dicalonkan untuk duduk mewakili rakyat di tubuh lembaga yang keanggotaannya dipilih lewat penyelenggaraan pemilu itu.
Dalam menentukan pilihan untuk para calon, Tanri Abeng menunjuk dua persyaratan dasar, yakni seorang calon yang jujur atau bermoral, serta yang betul-betul inovatif.
“Seseorang yang hanya jujur saja tidak cukup jika tidak dibarengi kemampuan berinovasi guna mencapai kemajuan bangsa seperti yang diharapkan. Sebaliknya, orang yang pandai berinovasi namun tidak jujur, tindak korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya yang akan muncul,” katanya. Melihat itu, calon anggota legislatif harus orang-orang yang jujur sekaligus inovatif, kata Tanri Abeng menegaskan.
Dialog interaktif yang juga disiarkan secara langsung melalui RRI Stasiun Denpasar itu, diikuti sekitar 75 peserta terdiri atas kalangan Parpol, KPUD, LSM, sivitas akademika, instansi pemerintah dan pemerhati masalah politik di Pulau Dewata. ( ant )


Comments