Seabad Kebangkitan Nasional Dorong Ke Arah Pro Dhuafa

Mataram ( Berita ) :  Dialog Interaktif “Seabad Kebangkitan Nasional” yang digelar RRI Mataram menyoroti berbagai hal antara lain perlunya semua komponen bangsa terutama para elit menggalang persatuan untuk lebih berpihak kepada rakyat miskin atau yang diistilahkan dengan “Pro Dhuafa”.

Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Daerah (BIKD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Nasibun, SH, MTP ketika menjadi narasumber dialog sebagaimana dilaporkan di Mataram, Selasa [20/05] mengatakan, melihat kondisi terakhir bangsa saat ini, maka paling tidak ada tiga hal pokok yang harus mendapatkan perhatian semua pihak yakni selain “Pro Dhuafa” adalah segera dilakukan penyelesaian kasus-kasus nasional terkait tindak pidana korupsi dan terus meningkatkan kembali kesadaran nasional karena sekarang sepertinya “hidup dalam mimpi”.

Dalam kaitan kesadaran nasional, Nasibun menyoroti persoalan terakhir terkait dengan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikatakan bahwa hampir sebagian besar atau 85 persen salah sasaran karena dinikmati oleh orang kaya yang jumlah hanya sekitar 15 persen jumlah penduduk.

“Berdasarkan perhitungan ternyata hanya sekitar 15 persen dari subsidi BBM dan listrik yang nilainya ratusan triliun dinikmati oleh mayoritas penduduk kelompok menengah kebawah yang berjumlah sekitar 85 persen dari total penduduk Indonesia,” katanya.

Atas dasar itu, menurut dia, marilah bangkitkan kesadaran agar subsidi yang diberikan itu tidak salah sasaran, namun pergeserannya juga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat luas seperti yang dialihkan kepada isu kenaikan harga BBM.

Dalam dialog interaktif bertema “Bangkitlah Indonesiaku Dalam Keutuhan Negeriku” hadir sejumlah peserta dari berbagai komponen di studio serta disimak para pendengar acara siaran bertajuk “Nuansa Sore NTB” RRI Mataram dengan narasumber lain Kepala Kesbanglinmas NTB H.M Nur, SH dan Ketua PGRI NTB H. Lalu Subki.

Menurut Nasibun, banyak pihak menilai bahwa ada semacam kesalahan dalam manajemen pemerintah dan bernegara, karena ada kesan legislatif dan eksekutif diposisikan saling berhadap-hadapan atau berlawanan karena adanya berbagai kepentingan politik dan kelompok, bukan sebaliknya harus bersinergi membangun bangsa dan negara ini.

Sementara itu, Kepala Kesbanglinmas NTB, H.M Nur mengatakan, memasuki seabad kebangkitan nasional perlu ada renungan terutama terkait dengan tiga ketahanan yakni ketahanan ekonomi, ketahanan budaya dan ketahanan religi.  “Apabila tiga ketahanan itu kokoh dan kuat maka dipastikan dapat mendorong terciptanya stabilitas sosial, politik dan keamanan yang tentunya semua itu bermuara kepada akarnya yakni di desa dan kelurahan dengan mengambil istilah kokohnya akar maka membuat batang, ranting, daun dan pucuk juga akan kuat dan subur,” katanya.

Sementara itu, Ketua PGRI NTB, Lalu Subki menilai lemahnya suatu bangsa disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia yang dikarenakan oleh sistem pendidikan yang tidak benar, untuk itu perlu perbaikan dan pembenahan sistem pendidikan nasional.

Seorang pendengar asal Narmada, Lombok Barat mengusulkan perlunya revolusi hukum agar penanganan kasus hukum tidak bertele-tele dan panjang, karena berdasarkan pengamatnya, mereka yang menikmati dan kaya dari bangsa ini hanyalah para pejabat, politikus dan pengusaha. ( ant )