Pemerintah Tetapkan Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas

Jakarta ( Berita ) :  Pemerintah menetapkan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 44 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

“Di samping ada Dewan Kawasan juga terdapat Dewan Nasional yang merumuskan kebijakan umum untuk masing-masing kawasan perdagangan bebas,” kata Menko Perekonomian Boediono di Jakarta, Jumat [16/05].

Keberadaan Dewan Nasional ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Sementara Dewan Kawasan dibentuk di masing-masing kawasan. Untuk kawasan Batam ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kawasan Bintan diatur dengan Keppres Nomor 10 tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Kawasan Karimun diatur dengan Keppres Nomor 11 tahun 2008, dan untuk Kawasan Sabang telah ditetapkan berdasar UU Nomor 37 tahun 2000.

Struktur Dewan Nasional terdiri dari Ketua Menko Perekonomian merangkap anggota dan 16 anggota lainnya. Struktur Dewan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun diketuai oleh Gubernur Kepri.

“Dewan Nasional dan Dewan Kawasan berlaku efektif sejak ditetapkan peraturan itu, yaitu 7 Mei 2008,” jelas Boediono.

Menurut Boediono, Dewan Kawasan bukanlah lembaga yang sama sekali lepas kendali karena masih ada Dewan Nasional selaku pembina dan pengarah Dewan Kawasan. “Dewan Nasional juga merumuskan kebijakan umum yang berlaku untuk semua kawasan,” kata Boediono. Menurut dia, setelah pembentukan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan, yang mendesak segera dibentuk adalah Badan Pengusahaan Kawasan. (ant )