Pemerintah Gagal Manfaatkan Keunggulan Sektor Pertanian

Yogyakarta ( Berita ) :  Pemerintah dinilai gagal memanfaatkan keunggulan komparatif sektor pertanian, sehingga ketahanan pangan nasional makin terancam, karena pasokan pangan sangat tergantung pada komoditas impor.

“Mendayagunakan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus menentukan ketahanan bangsa,” kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, ketika membuka seminar nasional bertajuk “Kajian Solusi Masalah Pembangunan Pertanian Menghadapi Era Globalisasi,” di Kampus UGM, Bulak Sumur, Yogyakarta, Jumat [16/05] .

Menurut Sri Sultan, kinerja pertanian Indonesia pada beberapa fase, sejak tahun 1960-1986 mengalami pertumbuhan, bahkan mencapai angka pertumbuhan tertinggi pada fase 1978-1986 sekitar 5,72 persen. “Namun, pada fase dekonstruksi tahun 1986-1997 pertumbuhannya terus melambat bahkan mencapai 1,57 persen, akhir tahun 1997 ditandai dimulainya krisis ekonomi” katanya.

Meskipun pada saat krisis ekonomi pertumbuhan sub sektor perkebunan dan peternakan mengalami pertumbuhan namun, tidak membawa dampak berarti karena daya beli yang terus merosot. “Bahkan di era reformasi 2001-2006, pertanian tumbuh hanya 3,45 persen per tahun, atau belum dapat dikaakan menuju ke arah yang benar,” ujar Sri Sultan.

Karena itu diutarakannya, perlu tiga strategi baru untuk membangkitkan sektor pertanian dari keterpurukannya, yaitu pertama, pembangunan pertanian harus mengedepankan riset dan pengembangan dengan menciptakan varietas baru yang dapat  menghadapi tantangan adaptasi perubahan iklim.

Kedua, integritas pembangunan ketahanan pangan dan strategi pengembangan energi, termasuk energi alternatif. Ke tiga, perlu secara inheren melindungi petani produsen dan konsumen terkait produktivitas petani dan instrumen dari pemerintah untuk mengurangi risiko usaha dan ketidakpastian pasar.

Sementara itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto menilai, pemerintah saat ini tidak memiliki mashab ekonomi yang jelas khususnya dalam memberdayakan sektor pertanian.

“Berbeda dengan para pemimpin negara ini di masa lalu, pertanian justru dimanfaatkan para elit untuk kepentingan kelompok tertentu,” kata Prabowo.

Ia menjelaskan, Indonesia sebagai negara agraris di mana hampir seluruh komoditas pertanian dapat tumbuh dengan baik justru tidak memiliki ketahanan pangan yang kuat.

Menurut Prabowo, saat ini terdapat 35 juta hektar lahan kering yang belum dimanfaatkan, sekitar 13 juta hektar padang alang-alang, dan sekitar 27,4 juta hektar hutang yang dapat dikonversi menjadi lahan perkebunan. “Selain itu sekitar 15 juta hektar lahan yang potensial untuk dijadikan sawah irigasi, sertai 27 juta hektar lahan gambut,” katanya.

Sedangkan Dirut Bulog Mustafa Abubakar menjelaskan, kenaikan harga komoditas pertanian di tingkat internasional seharusnya dapat dimanfaatkan para petani di dalam negeri. “Naiknya nilai tukar produk pertanian harus dijadikan momentum bangkitnya produk-produk pertanian,” ujar Mustafa.

Ia menjelaskan harga beras di tingkat internasional saat ini telah mencapai sekitar 1.200 dolar AS, melonjak tiga hingga empat kali lipat dari tahun 2007 yang hanya mencapai 330 dolar AS per ton. “Ini kesempatan untuk Indonesia mengoptimalkan produk pertanian terutama beras dengan meningkatkan teknologi pertanian, perbaikan irigasi yang sempat terlantar dan sistem pengamanan produksi pasca panen,” ujarnya. ( ant )