Korban Badai Nagris Diperkirakan Mencapai 3,2 Juta Orang

Jakarta ( Berita ) :  Para ahli dari “Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and Lehman College”, Amerika Serikat, memperkirakan jumlah korban badai tropis Nagris yang melanda Myanmar pada awal Mei mencapai sekitar 3,2 juta orang.

Menggunakan Sistem Informasi Geografik (GIS), para peneliti Johns Hopkins menghitung distribusi populasi Myanmar, lalu memetakan kawasan yang paling parah terkena badai dari pola sebaran dampak, demikian keterangan yang diunduh dari situs lembaga pendidikan itu, Kamis [15/05] .

Peta dan keterangan tertulis para peneliti dalam dilihat di situs resmi www.jhsph.edu/burmacyclone .

“Kami memperkirakan 20 persen populasi Myanmar di empat provinsi yang tersapu badai Nagris menjadi korban bencana alam ini,” kata Shannon Doocy yang turut ambil bagian dalam penelitian sebaran korban Badai Nagris.

“Ini adalah perkiraan kasar, tapi perhitungan kami bisa sangat membantu badan-badan kemanusiaan yang ingin mendistribusikan bantuan mereka ke lokasi bencana,” kata Shannon Doocy menambahkan.

Berdasarkan perhitungan Johns Hopkins, kawasan Ayeyarwady adalah kawasan yang paling parah terkena dampak badai. Sekitar 1,8 juta orang menjadi korban, sedangkan 1,1 juta lainnya berada di kawasan ibukota Yangon.

Sedikitnya 100.000 orang di provinsi Bago Timur dan Mon juga menjadi korban “sapuan” Nagris.

Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan 220.000 orang hingga kini masih dinyatakan hilang, dan 63.000-101.000 orang tewas akibat badai tropis berkekuatan 190 km per jam itu “singgah” di Myanmar.

Ancaman paling besar yang dialami oleh korban hidup adalah tipus, dan sebaran disentri akibat bakteri E coli.

“Saat ini, resiko penyebaran penyakit sangatlah tinggi di Myanmar, dan ini kerap terjadi di kawasan yang terlanda badai tropis. Ditambah lagi bantuan kemanusiaan tertunda menjangkau warga Myanmar,” kata Chris Beyrer, direktur Pusat Kesehatan Masyarakat dan Hak Asasi Johns Hopkins.

“Rejim militer terus menolak kiriman bantuan dari komunitas internasional setelah satu pekan bencana terjadi. Mereka juga masih sangat membatasi visa, masuknya pengamat dari luar negeri, dan berkeras ingin menyelesaikan dampak bencana ini sendiri,” kata Chris Beyrer. ( ant )