Indonesia Dukung Rencana ADB Tingkatkan Modal Dasar

Jakarta ( Berita ) :  Indonesia mendukung rencana Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk meningkatkan modal dasar ADB (general capital increase) untuk membiayai peningkatan pembangunan ekonomi negara-negara anggota di kawasan Asia termasuk Indonesia.

“Peningkatan modal diperlukan mengingat realisasi peningkatan pinjaman negara anggota yang sangat signifikan khususnya pinjaman berbunga lumak, yang mendekati batas dana yang dimiliki ADB dan antisipasi kebutuhan pembiayaan di masa mendatang,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu (BKF) Anggito Abimanyu di Jakarta, Kamis [15/05] .

Anggito mengatakan hal itu ketika menyampaikan hasil pertemuan mengikuti pertemuan tahunan ADB di Madrid, Spanyol awal Mei 2008. Menurut Anggito, untuk meningkatkan efektivitas program ADB, Indonesia yang saat ini memiliki 5 persen saham ADB, menekankan perlunya kontinuitas reformasi proses bisnis internal ADB melalui perbaikan kualitas SDM manajemen dan staf ADB, dan penerapan “performance based budgeting”.

Berkaitan dengan krisis subprime mortgage dan kenaikan pangan dan minyak, dalam pertemuan itu, Indonesia meminta ADB menyiapkan program-program yang dapat meminimalkan dampak terutama di negara-negara dengan populasi rakyat miskin yang besar.

“Program tersebut hendaknya sinergis dengan program yang sama yang dilakukan lembaga internasional lain seperti PBB, Bank Dunia, dan IMF khususnya yang terkait dengan krisis pangan di negara berkembang dan pengamanan stok dalam jangka panjang,” kata Anggito.

Terkait dengan misi ADB memerangi kemiskinan sebagai bagian dari Millenium Development (MDGs), negara-negara donor sepakat untuk memberikan kontribusi sebesar 11,3 miliar dolar AS.

Sementara itu mengenai pembiayaan ADB bagi Indonesia, Anggito menjelaskan, ADB berkomitmen meningkatkan nilai pinjaman bagi Indonesia yang diperkirakan mencapai 1,1 miliar dolar AS, dalam bentuk program loan atas perubahan iklim, infrastruktur, dan reformasi pemerintah pusat dan daerah.

“Indonesia lebih memilih pembiayaan program loan karena berkaitan dengan peningkatan kapasitas institusi publik dan pencairan yang lebih fleksibel,” kata Anggito.

Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia (GDP) dan kemampuan membayar utang, lembaga-lembaga pembiayaan multilateral termasuk ADB mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah sehingga tidak layak memperoleh akses pinjaman lunak ADB.

“Klasifikasi yang baru merugikan Indonesia mengingat populasi penduduk miskin yang masih tinggi. Indonesia meminta ADB untuk memberikan akses pembiayaan lunak atau program lainnya yang berhubungan langsung dengan peningkatan pendapatan penduduk berpendapatan rendah,” kata Anggito. ( ant )