DPD, DPR, Mahasiswa ,Rakyat Menolak , Siapa Lagi Setuju Kenaikan ?

Jika diikuti keadaan di masyarakat mengenai penolakan kenaikan harga BBM, sudah dapat dibuat satu kesimpulan, semua rakyat Indonesia sudah menolak kenaikan harga BBM bersubsidi itu.

Hanya tidak pula dinyatakan secara unjuk rasa seperti yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat. Jika ditanya semua ibu rumah tangga, kecuali ibu pejabat tinggi, kenaikan harga BBM itu akan mempengaruhi pengeluaran sehari-hari,  karena kenaikan itu mempengaruhi semua sektor ekonomi.

Isteri PNS, TNI, Polri yang tidak pejabat, jelas mengeluh jika kenaikan harga BBM bersubsidi itu terjadi, terlebih jika benar 30 persen. Dewan Perwakilan Daerah(DPD), jika tahun 2005 mendukung kenaikan harga BBM sekarang ini jelas menolak, karena pengaruh kenaikan itu sangat terasa sampai sekarang ini.

Pertanyaannya apakah pejabat tinggi negara mau menyerap aspirasi rakyat itu atau masih tetap bersikukuh, terhadap pendiriannya  yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi. tersebut.

Jika demikian apakah pemerintah sekarang sudak tidak peduli lagi suara hati nurani rakyat, demi ambisi untuk mempertahankan APBN tahun 2008 agar tetap mantap sesuai dengan yang sudah ditetapkan ? Apakah dari beberapa sektor tidak dapat dikurangi  guna mengurangi subsidi yang dikatakan bertambah karena kenaikan harga BBM di pasar dunia ? Apakah uang yang dilarikan koruptor tidak dapat dicairkan guna menambah uang pemasukan mengurangi subsidi ?

Memang jika diikuti  keterangan dari pejabat negara di tingkat pusat, sudah mengarah tidak mau tau keluhan rakyat. Bahkan ada pula yang mengatakan, unjuk rasa itu ditunggangi partai politik.  Ini perlu dibuktikan. Jika pun benar, tentu tidak salah pula. Partai politik itu harus prorakyat, bukan pro pemerintah jika ada pilihan pro rakyat atau pro pemerintah.

Saya selaku rakyat melihat, tanpa ditunggangi partai politik, hati nurani rakyat pasti  bangkit untuk bersuara dan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi apalagi sampai kenaikan cukup tinggi.

Jika kami rakyat ini bersuara tentu tidak salah lagi mengatakan hidup ini pahit jenderal. Sudah hidup selama tiga tahun ini, susah ditambah lagi kesusahan akibat kenaikan harga BBM  mendatang ini.

Jika kenaikan bertahap, tentu dapat dilakukan demi mengurangi kesusahan rakyat. Sebaliknya kenaikan BBM ini merupakan palu godam bagi pemerintahan SBY. Jika terjadi kerusuhan nanti, ada pejabat pendamping presiden, ketawa dan mengatakan, memang SBY tidak mampu mengatasi kesulitan rakyat. BLT  itu hanya sekadar obat penenang untuk orang sakit, bukan obat mengatasi kesusalahannya.

BLT itu hanya cari popularitas untuk negara lain. Sementara orang miskin akan bertambah setelah kenaikan harga BBM, sementara pembagian BLT itu tidak tepat sasaran yakni memberikan BLT itu kepada yang pantas menerimanya. Seperti yang menerima bantuan perbaikan rumah, yang tidak punya rumah, kapan dapat bantuan? Mereka miskin juga, hanya tanah dan rumahnya tidak ada walaupun yang sudah rusak/mau rubuh.

Karena sudah semua rakyat menolak, apa pemerintah masih bersikeras untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ini? Jangan salahkan mereka dan mengatakan ditunggi partai politik jika semakin ramai menolak kenaikan itu. Partai politik yang tidak mendukung aspirasi rakyat, pasti ditinggalkan rakyat saat Pemilu mendatang.

Ingat Pilkada, rakyat sudah meninggalkan partai politik pendukung pemerinah. Apalagi jika independen sudah masuk semua partai politik dapat ditinggalkan seperti halnya di  Provinsi  Aceh.

Hai pejabat, buka mata hati dan pikiran sehat, jangan pura-pura tidak tau karena pendapatan banyak. Amarah rakyat tidak terbendung, kecsuali mata sudah buta karena ambisi kekuasaan. [ Marihot Siagian di Glugur Medan ]