Reformasi Belum Mampu Wujudkan Cita-Cita Kebangkitan Nasional

Yogyakarta ( Berita ) :  Reformasi yang telah berjalan 10 tahun belum mampu mewujudkan cita-cita Kebangkitan Nasional yang pada Mei ini memasuki usia 100 tahun, kata mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Sofian Effendi di Yogyakarta, Rabu [14/05] .

Ia mengatakan reformasi bercita-cita memperkuat nasionalisme, sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui Kebangkitan Nasional adalah meningkatkan kedaulatan dan semangat kebangsaan bangsa Indonesia.

Namun, menurut dia, sekarang justru semangat nasionalisme semakin lemah, dan terkesan tidak ada keseriusan dalam upaya mengembangkan semangat kebangsaan.  “Jadi, saya menyimpulkan bahwa reformasi belum mampu mewujudkan cita-cita Kebangkitan Nasional,” katanya

Kata dia, pada awalnya Kebangkitan Nasional bertujuan mewujudkan kemandirian ekonomi, sosial dan budaya. “Tetapi yang terjadi sekarang justru angka kemiskinan semakin meningkat,” katanya.

Sebelum Indonesia mengalami krisis ekonomi pada 1997, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sekitar 22,5 juta jiwa. “10 tahun kemudian bertambah menjadi 37,17 juta jiwa,” katanya.

Karena itu, menurut Sofian Effendi langkah nyata yang perlu dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan reformasi harus dimulai dari pemerintah. “Pemerintah harus bisa berubah,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah harus mau mengubah program yang selama ini dijalankan menjadi program yang mampu mengembalikan tujuan nasional.

“Atau dengan kata lain, yang harus dilakukan adalah mereformasi reformasi yang ada saat ini,” kata Sofian yang sudah 35 tahun berkecimpung di bidang pendidikan.

Menurut rektor UGM periode 2002-2007 ini, ‘biang kerok’ permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah amandemen terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

“Setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, tidak ada stabilitas dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga tujuan nasional pun tidak dapat tercapai,” katanya.

Ia mengatakan, era reformasi dimulai pada pertengahan Mei 1998 setelah lengsernya Presiden Soeharto. Presiden ini lengser karena ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto selama 32 tahun.

Pada awalnya agenda reformasi cukup beragam, yakni berupa tuntutan untuk mengakhiri kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN),

re-demokratisasi dari sistem otoriter, pencabutan Dwifungsi ABRI, pemulihan krisis politik-ekonomi, serta sejumlah agenda politik lainnya.

Gerakan melengserkan Soeharto pun bukan sekedar menumbangkan kepemimpinan nasional, tetapi mencoba melakukan perubahan struktural yaitu merombak hubungan sosial-politik dan sosial-ekonomi yang kapitalistik, serta merombak kebudayaan yang masih feodalistik. (ant )