Ratusan Nelayan Akan “Sambangi” Istana Tolak Kenaikan BBM

Jakarta ( Berita ) -:  Ratusan nelayan akan “menyambangi” Istana Merdeka di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, untuk berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM seperti yang telah dilakukan sejumlah organisasi masyarakat sejak Senin (12/5).

Informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Rabu [14/05], aksi demonstrasi tersebut akan dilakukan oleh Komite Persiapan Organisasi Nelayan Nasional Indonesia pada sekitar pukul 11.00 WIB.

Selain menolak kenaikan BBM, para pengunjuk rasa juga tidak menyetujui penerapan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sejumlah LSM seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dalam beberapa kesempatan telah mengemukakan penolakannya terhadap UU itu yang menurut mereka tidak menguntungkan nelayan kecil.

UU 27/2007  disusun pemerintah antara lain untuk menjadi payung hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar institusi pemerintahan serta menjamin kelestarian sumberdaya di daerah pesisir dan pulau kecil.

Sementara itu, berkaitan dengan kenaikan BBM, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Yussuf Solichien mendesak pemerintah untuk segera menggelontorkan subsidi untuk membantu para nelayan.

Selain itu, lanjut Yussuf, pemerintah juga harus segera memperbaiki berbagai infrastruktur yang dapat memperlancar distribusi dan mempermudah akses nelayan untuk mendapatkan solar.

Sebelumnya, pengamat kelautan dan perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Suhana mencemaskan kenaikan BBM dapat memicu aksi pencurian ikan oleh nelayan asing dan gesekan antarsesama nelayan di wilayah pesisir.

“Dampak dari kenaikan BBM selain memperbanyak nelayan tradisional yang tidak dapat melaut akan memperbanyak pencurian ikan karena mengendornya pengawasan dan konflik horizontal antar nelayan di wilayah pesisir karena kapal besar akan semakin marak beroperasi di pesisir,” kata Suhana.

 

Di Magelang

Ratusan mahasiswa Magelang menggelar aksi unjukrasa  di gedung DPRD Kota Magelang, Jawa Tengah, Rabu (14/5), menolak rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Aksi mereka yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Magelang dengan Koordinator Umum, Amin Suryo itu dimulai dengan jalan kaki sepanjang sekitar dua kilometer dari Jalan Jenderal Soedirman, di depan Pasar Rejowinangun menuju gedung dewan setempat di Jalan Jenderal Sarwo Edi Wibowo.

Aparat kepolisian terlihat mengawal para pengunjukrasa dan mengatur arus lalulintas agar tetap lancar dan tertib. Pengunjukrasa selain membawa berbagai bendera organisasi kemahasiswaan juga mengusung berbagai bentuk tulisan yang intinya menolak kenaikan harga BBM.

Sejumlah mahasiswa mengenakan properti, memainkan performance tentang penderitaan rakyat akibat naiknya harga BBM saat berada di dekat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Trunan dan di depan gedung dewan. “Kebijakan kenaikan harga BBM semakin menyengsarakan rakyat karena memicu naiknya harga barang dan jasa yang artinya menambah kesengsaraan rakyat yang selama krisis memang sudah semakin menderita,” kata Amin.

Tri Djoko menyatakan penolakannya terhadap rencana pemerintah menaikan harga BBM. “Aspirasi anda tentang penolakan kenaikan harga BBM kami terima, tiga dari empat fraksi dewan juga menyatakan penolakannya. Fraksi Partai Demokrat menyatakan tidak mengambil sikap,” katanya.

Saat dialog dengan Ketua DPRD, Tri Djoko Minto Nugroho, di ruang sidang paripurna dewan, pihak mahasiswa menyodorkan kesepakatan bersama kepada pihak dewan tentang penolakan kenaikan harga BBM.

Para perwakilan mahasiswa, Ketua DPRD, Tri Djoko, dan Wakil Ketua DPRD, Budi Prayitno, menandatangani kesepakatan bersama itu untuk selanjutnya dikirim ke DPR RI di Jakarta melalui faksimile di Ruang Tata Usaha DPRD Kota Magelang. Selama perwakilan mahasiswa berdialog, pengunjukrasa lainnya berorasi di halaman gedung dewan dan membakar ban bekas tetapi sejumlah anggota resimen mahasiswa segera mematikannya. Unjukrasa sempat diwarnai aksi dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang berjaga di depan pintu masuk gedung dewan.

 

Di Palu

Sekitar 50 masyarakat yang tergabung dalam “Front Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah”, Rabu siang, kembali turun ke jalan guna menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM pada awal Juni ini.

Alim, koordinator aksi, ketika berorasi di halaman Gedung DPRD Sulteng, mengatakan pertimbangan pemerintah dalam menaikan harga BBM tidak mempunyai alasan yang substantif dalam memperbaiki kondisi ekonomi rakyat saat ini. “Biaya hidup sudah begitu mahal, jangan sampai dibebani lagi dengan kenaikan harga BBM yang akan diikuti lonjakan harga barang di pasaran karena meningkatnya biaya produksi,” kata dia.

Dia mengatakan kaum petani, nelayan, buruh, serta kelompok masyarakat miskin lainnya akan merasakan dampak secara langsung dari kenaikan harga BBM mendatang.

Sedangkan pengalihan beban rakyat dengan subsidi silang atau pemberian bantuan langsung tunai (BLT), hanya akan menimbulkan masalah baru. Masalah, lanjut dia, pengalaman tahun-tahun sebelumnya pendistribusian BLT menimbulkan konflik dalam masyarakat akibat ketidakakuratan birokrasi melakukan pendataan mereka yang berhak mendapatkannya, sehingga bukan solusi terbaik. “Alokasi BLT yang sangat besar pada tahun-tahun sebelumnya, justru banyak yang tidak tepat sasaran dan sarat dengan praktek KKN,” tuturnya. 

Atas dasar itu, Alim meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana menaikan harga BBM hingga 30 persen, karena keputusan itu tidak berpihak kepada rakyat kecil yang jumlahnya paling besar dari total 220 juta penduduk Indonesia.

“Carilah solusi lain untuk menyelamatkan APBN akibat pengaruh lonjakan harga minyak dunia, dengan tidak mengorbankan mayoritas rakyat di negeri ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sulteng, Murad Nasir, yang menemui peserta aksi, mengatakan pihaknya sangat memahami kesulitan rakyat jika pemerintah benar-benar menaikan harga BBM demi menyelamatkan APBN. “Kami juga mendukung aspirasi rakyat selama itu dilakukan dengan cara-cara yang tertib dan tidak menimbulkan kekacauan,” kata dia.

Setelah puas berorasi dan mendengar penjelasan dari Ketua DPRD Sulteng, peserta aksi membubarkan diri secara tertib, namun mendapatkan pengawalan dari puluhan personil polisi. Kurun tiga hari terakhir sejak Senin (12/5), tercatat sudah tiga kali gelombang aksi unjuk rasa di Palu yang dilakukan oleh beberapa komponen masyarakat yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

 

Di Makassar

Aksi demo mahasiswa di Makassar yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM masih berlanjut, Rabu.

Ratusan mahasiswa Islam Negeri (UIN) dan Universitas 45 Makassar menggelar aksi di kampusnya masing-masing dengan berorasi dan membakar ban bekas.

Mahasiswa UIN di Jalan Sultan Alauddin bahkan membakar dua boneka jenazah yang mereka simbolkan sebagai Presiden dan Wapres karena menilai bahwa pemerintahan saat ini telah mati dan tidak berfungsi lagi untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum aksi demo tersebut berjalan lancar meski sempat terjadi ketegangan dengan aparat keamanan yang mencoba menghalau aksi karena menimbulkan kemacetan arus lalulintas di Jl. Sultan Alauddin dan Jl. Urip Sumohardjo yang merupakan jalan protokol di ibukota Sulsel ini.

Di Uiversita 45, sempat terjadi pelemparan batu oleh mahasiswa sehingga mengenai warga yang sedang melintas dan terperangkap kemacetan di Jl. Urip Suohardjo.

 

Di Jayapura

Seratus mahasiswa Papua yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa Peduli Rakyat, Rabu melancarkan aksi demonstrasi  ke DPRP Papua di jantung kota Jayapura menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Wartawan ANTARA dari Jayapura, melaporkan, aksi demo ratusan mahasiswa dengan itu membawa juga bendera-bendera asal pendemo misalnya bendera Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Jayapura dan Ikatan Mahasiswa Muslim Universitas Cendrawasih (IMMUN).

Aksi demo ratusan mahasiswa itu sempat memacetkan arus lalu lintas terutama yang melintasi ruas jalan Sam Ratulangi,karena para mahasiswa melakukan orasi di ruas jalan tersebut.

Para pendemo juga menggunakan kesempatan itu dengan membagi- bagikan  kertas fotocopi yang berisi seruan menolak kenaikan harga  BBM.Selain menolak kenaikan harga BBM, para pendemo juga meminta pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, penegakan supremasi hukum, pengambilan kebijakan pembangunan yang merakyat dan mempercepat pembangunan di seluruh pelosok Nusantara.

Seusai membagi-bagikan fotocopy tersebut, para demonstran dengan dikawal polisi dari Dalmas dan Lantas Polresta Jayapura berarak  menuju halaman gedung DPR Papua (DPRP). Hingga berita ini diturunkan para demonstran masih terus melakukan orasi secara bergantian dan belum ada pimpinan atau anggota DPRD Papua yang menerima pendemo

 

Di Semarang

Puluhan mahasiswa Semarang kembali mengelar aksi demonstrasi menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juni 2008 sekitar 30 persen.

Aksi kali ini berlangsung di Bundaran Air Mancur Jalan Pahlawan Semarang pada Rabu pagi, dilakukan mereka yang mengatasnamakan diri dari Forum Mahasiswa Peduli Rakyat (FMPR) Universitas Semarang (Unnes).

Perwakilan mahasiswa yang mengenakan jas almamater warna Kuning tersebut, bergantian melakukan orasi menyampaikan empat langkah kongkret bagi pemerintah berupa nasionalisasi industri pertambangan, mengembalikan hak-hak rakyat, transparansi penggunaan pajak, dan penundaan pembayaran utang luar negeri. “Kita sebagai masyarakat tidak hanya sekadar menolak, tapi juga bisa memberikan empat langkah opsi kongkret tersebut,” kata Zaid, Koordinator aksi.

Rencana kebijakan pemerintah tersebut merupakan sebuah kebijakan yang akan sangat merugikan rakyat, karena saat ini di berbagai daerah sudah menampakkan efek dari isu tersebut dengan menaikkan sejumlah harga kebutuhan pokok. “Berbagai dampak negatif lain, akan segera menyusul jika kebijakan ini akan diberlakukan. PHK massal di berbagai perusahaan, industri-industri kecil bangkrut, serta ongkos transportasi meningkat,” katanya.

Setelah menggelar aksi di Bundaran Air Mancur Jalan Pahlawan, massa demonstran melanjutkan aksi demonstrasi ke Gedung DPRD Jawa Tengah yang terletak sekitar 100 meter dari lokasi awal. Aksi demonstrasi terkait rencana kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh mahasiswa Semarang sudah ke empat kalinya. ( ant )