Subsidi BBM Rp103,98 Triliun Berpotensi Salah Sasaran

Jakarta ( Berita ) : Deputi Kemeneg PPN/Bappenas bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bambang Widianto mengindikasikan sekitar 82 persen dari subsidi BBM dalam APBNP 2008 atau Rp103,98 triliun berpotensi salah sasaran karena malah dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.

Berbicara dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Senin [12/05] , Bambang menjelaskan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2002, hanya sekitar 18 persen subsidi BBM yang dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin.

“Memang itu data 2002, tetapi kecenderungan yang sama masih terjadi pada tahun ini. Artinya subsidi itu tidak ‘pro poor’ (berpihak ke warga miskin) tetapi merupakan transfer dari orang paling miskin ke orang paling kaya sebab sebagian besar subsidi dinikmati masyarakat kaya,” kata Bambang.

Mengingat subsidi itu sejatinya adalah untuk membantu masyarakat miskin dan hampir miskin dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, Bambang menegaskan, dirinya menyayangkan sejumlah keberatan yang diangkat oleh masyarakat golongan menengah ke atas, dengan mengatasnamakan masyarakat miskin.

Subsidi BBM dalam APBN Perubahan 2008 ditetapkan sebesar Rp126,8 triliun. Subsidi BBM tersebut didasarkan pada parameter pehitungan volume premium 16,98 juta kl, minyak tanah 7,56 juta kl, minyak diesel/solar 11 juta kl, volume minyak tanah dikonversi ke elpiji sebesar 2,01 juta kl, dan alpha sebesar 9 persen.

Sementara itu, Kepala BPS Rusman Heriawan mengakui, subsidi BBM lebih banyak dinikmati kelompok menengah keatas mengingat kelompok menengah ke atas lebih banyak menggunakan premium dan kelompok masyarakat miskin lebih banyak mengkonsumsi minyak tanah.”Data tersebut secara logika bisa dipahami dengan jelas,” ucap dia.

Sedangkan ekonom BNI, Tony Prasetiantono mengemukakan, pemerintah sulit menghindari kenaikan harga BBM dalam negeri karena hal itu berisiko pada kredibilitas pemerintah.

Jika kredibilitas turun, tambahnya, arus modal keluar akan meningkat, sehingga cadangan devisa akan menurun dan nilai rupiah akan merosot. “Negara lah yang akan menjadi korban dan kelompok masyarakat yang paling tidak siap menghadapi ini adalah kelompok masyarakat miskin,” ujarnya.

Saat diminta komentarnya, Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI Harry Azhar Azis menegaskan, pemerintah bertanggung jawab atas salah sasaran 82 persen tersebut. “Kalau pemerintah memang serius dengan argumentasi tersebut, maka harus ada skenario untuk yang 82 persen itu tidak boleh disubsidi lagi,” tegasnya. ( ant )