Parpol Dan Reformasi

Pemilu legislatif tinggal setahun lagi. Waktu setahun pastilah tidak lama sehingga semua pengurus Parpol berusaha mempersiapkan keikutsertaannya dalam pesta demokrasi lima tahunan itu untuk bisa menduduki posisi terhormat sebagai wakil rakyat dan merebut kekuasaan di pemerintahan.

Walaupun data sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan setidaknya terdapat 66 partai politik yang telah mendaftar ke KPU sebagai peserta pemilu 2009, namun kita tidak yakin kalau seluruhnya bakal ikut Pemilu. Sebab, KPU akan melakukan seleksi berkas, data, dan kelengkapan lainnya, dan diperkirakan bakal banyak di antara Parpol yang mendaftar saat ini bakalan gugur, bila KPU melakukan seleksi ketat.

Apalagi kita melihat sejumlah partai memiliki dualisme kepengurusan sehingga dipastikan hanya satu saja yang berhak ikut Pemilu nantinya. KPU akan memeriksa kembali daftar Parpol yang menyerahkan berkas persyaratan dari jumlah partai yang mengambil formulir sebanyak 97 partai.

Dijadwalkan  KPU akan memulai verifikasi faktual pada 3 Juni 2008, setelah dilakukan verifikasi administrasi dan pada 4 Juli akan diumumkan peserta Pemilu 2008.

Banyaknya peserta Pemilu 2009 menunjukkan minat yang tinggi dari tokoh-tokoh politik untuk berkecimpung dalam rimba politik yang perkembangannya semakin pesat dan ketat dalam persaingan.

Walaupun jumlah Parpol semakin banyak namun kita tidak yakin mereka bisa menggeser Parpol papan atas, seperti Golkar, PDIP, PKS, PPP, PAN, Demokrat, PKB, PDS dll. Sebab,  mereka sudah punya basis pendukung fanatik sehingga teramat sulit bagi Parpol baru untukl bisa menyodok masuk dalam  delapan besar.

Terbukanya pendaftaran Parpol sekarang ini erat kaitannya dengan tumbangnya rezim Orde Baru yang diktator. Pada masa lalu, hanya terdapat tiga Parpol saja: Golkar, PPP, PDI.

Golkar mendominasi karena didukung pemerintah, ABRI sehingga dua partai lainnya hanya sebagai pelengkap penderita semata. Oleh karena itu,  Pemilu mendatang kita harapkan bisa lebih baik sehingga  perkembangan demokrasi di negeri ini semakin pesat dan membawa perbaikan dalam berbagai sisi kehidupan rakyatnya.

Memang, jalannya reformasi belum sebagaimana diharapkan. Kini 10 tahun sudah tumbangnya rezim diktator Soeharto, namun tuntutan reformasi pemberantasan KKN belum juga berjalan. Kita menilai baru dijalannya 10 persen saja sehingga borok-borok KKN masih tetap mendominasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dampaknya rakyat semakin menderita. Apalagi pemerintah akan menaikkan harga BBM lagi dalam waktu dekat ini.

Kita sependapat kalau disebutklan bahwa generasi muda dan mantan aktivis 1998 harus meluruskan kembali arah reformasi ke jalan yang benar karena saat ini reformasi dinilai telah dimanfaatkan oleh sekelompok elite politik di eksekutif dan legislatif untuk tujuan jangka pendek dan mengesampingkan kepentingan rakyat banyak. Reformasi adalah untuk memperbaiki kondisi bangsa dan bukan hanya sebatas memperjuangkan kebebasan berekspresi.

Apa yang dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (DPN Pakar Pangan) Jackson Kumaat itu cukup beralasan. Apalagi terkait dengan usia 10 tahun tragedi Trisakti  dan berbagai aksi demo lainnya yang merupakan cikal-bakal reformasi.

Sangat sayang kalau perjuangan reformasi lalu hanya menumbuhkan koruptor-koruptor baru sehingga memindahkan kebobrokan kepada generasi setelah Orde Baru. Di sinilah Parpol berperan penting untuk menyeimbangkan situasi agar tidak semakin parah.  Kita butuh Parpol yang benar-benar berpihak pada rakyat.

10 Tahun reformasi harus dijadikan tolok ukur sehingga elite politik tidak seenaknya menukangi republik ini sesuka hatinya, bahkan membuatnya semakin parah, terutama bila harga BBM kembali naik awal Juni nanti. Pantaslah kalau rakyat berontak, unjuk rasa bergejolak di mana-mana akibat gagalnya tujuannya reformasi.+