Anggota DPR Jangan Hanya Fokus Kampanye Pemilu 2009

Jakarta (Berita) : Ketua DPR Agung Laskono mengingatkan anggota Dewan yang juga adalah anggota partai politik, untuk tidak mengabaikan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat hanya karena fokus pada kegiatan kampanye menjelang Pemilu tahun 2009.

Peringatan Ketua DPR yang disampaikan secara terbuka pada rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR, di Gedung DPR Jakarta, Senin (12/5), setelah KPU menetapkan masa kampanye yang memakan waktu 9 bulan, dimulai awal Juli 2008 S/d April 2009.

Masa kampanye yang cukup lama tersebut, kata Agung, dikhawatirkan meningkatkan suhu politik nasional dengan memunculkan berbagai gesekan yang bisa memicu konflik di tingkat akar rumput, terutama dalam situasi ekonomi yang kurang kondusif.

Selain masa yang lama itu mengganggu kinerja anggota Dewan, kinerja Pemerintah pun dapat terganggu terutama dalam menjalankan program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Agung mengakui bahwa Pemilu sebagai agenda politik nasional merupakan tanggung jawab bersama untuk mensukseskannya.

Dewan memang menyadari tugas yang menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemutahiran data pemilih, yang akan dipergunakan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), untukmitu Dewan mengingatkan KPU meningkatkan ketelitian dan keakuratan metode pendataan. “Proses pentahapan pelaksanaan Pemilu harus benar-benar dilakukan secara tepat, sistimatis, disiplin sesuai dengan ketentuan waktu dan aturan yang ditetapkan UU Pemilu, ujar Agung.

Di samping itu, Ketua DPR juga mengharapkan pelaksanaan Pilkada yang akan digelas sepanjang tahun 2008 ini tidak menimbulkan konflik yang mencederai nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirnya calon perseorangan, tegas Agung, diharapkan memberikan warna dan dinamikan dalam perkembangan demokrasi.

Secara khusus, Pimpinan Dewan juga memberikan acungan jempol atas pelaksanaan Pilkada di Sumatra Utara dan Jawa Barat yang berlangsung aman dan lancar.

Pelaksanaan UN

Pada sisi lain, Pimpinan Dewan berpendapat bahwa pelaksanaan Ujian Nasional yang dilaksanakan beberapa waktu lalu masih memunculkan berbnagai masalah, baik bersifat subtansif maupun teknis.

Ke depan DPR meminta penanganan UN ini lebih baik sehingga kegiatan yang menghabiskan anggaran yang tidak sedikit itu, benar-benar berjalan efektif dan efesien. Dewan juga mebnyambut baik rencana Pemerintah menganggarkan kenaikan dana aloksai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat SD dan SMP/sederajat. Untuk itu, Komisi X yang membidangi Pendidikan diminta mengakomodir kenaikan dana BOS itu dalam pembahasan RAPBN 2009. (aya)