Posisi Hutang Luar Negeri Memprihatinkan

Kupang ( Berita ) :  Mantan Menteri Transmigrasi dan PPH, Siswono Yudo Husodo menegaskan, posisi hutang luar negeri (LN) sekarang ini sudah berada pada angka yang memprihatinkan.

Jika akumulasi hutang pada era Bung Karno 1945-1967 adalah 2,5 miliar dollar AS, maka pada era Soeharto 1967-1998 jumlah hutang meningkat menjadi 54 miliar dolar AS, kata Siswono Yudo Husodo di Kupang, Minggu [11/05] .

Sementara Presiden Habibi yang memerintah hampir dua tahun menambah hutang 20 miliar dollar AS sehingga ketika Gus Dur dilantik menggantikannya, posisi hutang Indonesia mencapai 74 miliar dollar AS, katanya pada acara Seminar Sehari dan Musyawarah Daerah I Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Provinsi NTT di Kupang.

Posisi hutang saat ini adalah 155,29 miliar dollar AS. Ini terdiri atas pinjaman yang diperoleh dengan perjanjian utang senilai 64,34 dollar AS dan penerbitan obligasi negara sebesar 90,95 miliar dollar AS.

Dia menyayangkan karena peningkatan jumlah hutang secara amat signifikan dalam tempo amat pendek ini tidak berkorelasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penambahan aset fisik ataupun “human investment”.

Rakyat miskin bertambah banyak dan sumber daya alam seperti batubara, minyak, tembaga, emas dan timah terkuras, katanya.

Hal lain adalah produksi minyak Indonesia terus menurun. Jika pada tahun 1962 produksi setiap hari 1,6 juta barel dengan konsumsi didalam negeri kurang dari satu juta barel, hingga bisa mengekspor sekitar 600.000 barel/hari menjadikan Indonesia sebagai anggota OPEC yang terpandang.

Bahkan pada tahun 1998 produksi minyak Indonesia masih 1,4 juta barel per hari, tetapi pada waktu ini tinggal sekitar 850.000 barel per hari dengan cost recovery yang meningkat tinggi.

 

Dunia resah

Dia menambahkan, hari-hari ini dunia sedang diliputi keresahan karena naiknya harga bahan bakar minyak dan pangan. Satu fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, harga beras naik dari 165 dollar AS/ton sampai tahun 2000 menjadi sekitar 330 dollar AS per ton di tahun 2005 dan sekarang sekitar 700 dollar AS ton.

Harga gula juga naik dari 220 dollar AS di sekitar tahun 2000, menjadi sekitar 550 dollar AS di tahun 2006 dan sekarang menjadi 1100 dollar AS per ton.

Hal ini terjadi karena beberapa alasan antara lain penduduk dunia bertambah. Setiap 15 tahun penduduk dunia bertambah 1 miliar jiwa.

Kedua karena sebagian komoditas pertanian seperti jagung, tebu dan CPO juga mulai digunakan secara besar-besaran sebagai energi alternatif, biofeul.

Amerika Serikat di tahun 2007 menggunakan 48 juta ton jagung untuk bahan etanol. Brazil menggunakan tebu dan Indonesia memanfaatkan minyak sawit (CPO) untuk memproduksi biofeul, katanya.

 Aspek-aspek penyebab ini masih ditambah penyebab lain yaitu dinamika ekonomi internasional. Ekonomi China dan India yang berpopulasi raksasa tumbuh tinggi, juga menyebabkan orang China dan India lebih sejahtera dan bisa makan lebih banyak dari sebelumnya.

Dulu di China banyak warga yang hanya makan satu sampai dua kali sehari, sekarang bisa tiga kali sehari, belum lagi ditambah makanan ringan dan dengan penduduk China yang 1,3 miliar jiwa, penambahan porsi makannya menyebabkan peningkatan permintaan produk pangan naik amat tinggi. Hal sama juga terjadi di India.

 Dampak langsung dari dari meningkatnya harga pangan bagi Indonesia adalah rakyat yang tidak mampu membeli beras meningkat, dari sekitar 17 persen menjadi 22 persen.

Rakyat miskin tambah miskin, rakyat miskin meningkat, pangan alternatif perkembang, produksi padi, jagung dan kedele meningkat dan inflasi meningkat, kata Yudo Husodo.

Disisi lain peningkatan harga crude oli hingga diatas 120 dollar AS per barrel juga menjadi faktor yang ikut mendongkrak harga pangan, katanya.

Kondisi ini telah memukul rakyat di negara-negara berkembang, dan dikhawatirkan akan berujung pada krisis politik yang kompleks, kata Yudo Husodo.

 

Hadapi Kesulitan Besar

Mantan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman dan Perambah Hutan (PPH), Siswono Yudo Husodo, mengingatkan kepada seluruh anak bangsa bahwa negara sedang menghadapi kesulitan besar.

APBN Tahun Anggaran 2008 sudah harus direvisi sebelum dimulai, karena disebabkan antara lain harga minyak dan pangan meningkat amat tinggi, kata Siswono Yudo Husodo yang juga salah satu Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar itu, di Kupang, Minggu.

 Siswono yang juga Ketua Dewan Penesahat Persatuan Alumni GMNI itu mengemukakan pandangan itu dalam ceramah pada acara Seminar Sehari dan Musyawarah Daerah I Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Provinsi NTT di Kupang.

Pemerintah, kata dia, perlu mengalokasikan subsidi secara kesuluruhan lebih dari Rp200 triliun, yang membuat negara kurang mampu mengembangkan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang menjadi tugas utamanya.

Negara juga sudah gagal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini terlihat dari angka kemiskinan yang terus meningkat.

Sebuah Studi kemiskinan Bank Dunia “Making The New Indonesia Work For The Poor” menunjukkan bahwa di negara ini masih terdapat sekitar 39,1 juta orang atau sekitar 17,75 populasi yang miskin.

Angka kemiskinan di Indonesia semenjak 1998 belum membaik. Jumlah orang miskin antara periode 1998-2006 berkisar antara 34-50 juta orang.

Menurut Bappenas, tingkat kemiskinan pada tahun 2008 ini berpotensi turun sedikit yaitu sekitar 16,8 persen - 17,2 persen.

Angka pengangguran juga terus meningkat. Jika angka pengangguran terbuka pada tahun 1997 baru mencapai 6,4, maka pada tahun 2005 jumlahnya meningkat menjadi 11,2 persen, tahun 2006 berjumlah 10,3 persen dan tahun 2007 berjumlah 9,1 persen.

Selain itu, jumlah under employment (bekerja kurang dari 35 jam seminggu) meningkat, struktur ketenagakerjaan juga tidak sehat.

Pekerja sektor informal telah mencakup 69 persen dan hanya 31 persen yang bekerja di sektor formal. Mayoritas pekerja sektor informal adalah di sektor pertanian.

Menurut dia, sektor pertanian ini menghidupi total 41 persen total penduduk pekerja pada tahun 2007 yang totalnya mencakup 99,9 juta orang.

Urutan kedua ditempati sektor informal non pertanian, perdagangan formal dan industri manufaktur.

Dia menambahkan, potensi pertambangan menganggur dan penduduk miskin cukup besar dengan kenaikan harga pangan dan BBM. Diperkirakan jumlah penduduk miskin akan bertambah 15 persen.

Dia menambahkan, rakyat sempat berbesar hati ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menetapkan sasaran bahwa di tahun 2009 angka kemiskinan akan turun menjadi 8,1 persen.

Namun dengan kenyataan sekarang dengan angka kemiskinan yang masih 16,8 persen, sangat sulit dalam sisa waktu satu tahun ke depan, pemerintahan SBY dapat mencapai sasaran RPJM tersebut, katanya. (ant )