Liga Arab Desak Gencatan Senjata Lebanon

Kairo ( Berita ) :  Para menteri luar negeri Liga Arab yang mengadakan pertemuan darurat Minggu mendesak gencatan senjata segera antara kelompok-kelompok yang bertikai di Lebanon untuk mengakhiri kekerasan sipil terburuk di negara itu sejak akhir perang saudara 1975-1990.

Sebanyak 46 orang tewas dan 128 lain cedera dalam pertempuran ketika Hizbullah yang didukung Iran dan Suriah menguasai Beirut setelah pemerintah pro-Barat mengambil keputusan untuk menyerang jaringan komunikasi militer kelompok tersebut.

Ketegangan mereda di Beirut pada Minggu setelah pejuang-pejuang Hizbullah ditarik dari daerah-daerah yang mereka kuasai di separuh ibukota tersebut di wilayah barat. Namun, kekerasan kemudian meletus di daerah-daerah perbukitan sebelah timur Beirut antara gerilyawan Hizbullah dan pendukung pemimpin Druze pro-pemerintah Walid Jumblatt.

“Dewan (menteri luar negeri Arab) mendesak penghentian segera pemboman dan penembakan, dan penarikan orang-orang bersenjata… penempatan militer di daerah-daerah itu,” kata Liga Arab dalam sebuah pernyataan yang dibacakan Wakil Sekretaris Jendral Ahmed Bin Hilli.

Lebanon dilanda kebuntuan politik selama 18 bulan menyangkut tuntutan oposisi agar mereka memiliki suara lebih besar dalam pemerintahan. Para menteri luar negeri itu juga diperkirakan mendesak perjanjian segera mengenai pembentukan pemerintah persatuan nasional Lebanon dan pemilihan pemimpin angkatan darat Jendral Michel Suleiman sebagai presiden, menurut seorang pejabat Liga Arab.

Menteri-menteri itu, yang bertemu dalam sidang tertutup, juga akan mendesak pembentukan sebuah tim “politikus, intelektual dan partai netral” untuk merancang sebuah undang-undang baru pemilihan umum setelah pemilihan Suleyman, kata pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya itu.

Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moualem, yang negaranya menjadi sekutu utama Hizbullah, tidak hadir pada pertemuan tersebut. Delegasi Suriah dipimpin oleh duta besar Suriah untuk Liga Arab.

Suriah, yang dipaksa menarik pasukan dari Lebanon setelah pembunuhan mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik al-Hariri pada 2005, tidak mendukung sebuah pertemuan yang akan mengecam tindakan Hizbullah. Arab Saudi dan Mesir, yang keduanya pendukung pemerintah Lebanon, meminta penyelenggaraan pertemuan itu untuk membahas krisis tersebut. ( ant/rtr )