Aksi Mahasiswa Di Surabaya Tolak Kenaikan Harga BBM Sempat Bentrok
Surabaya ( Berita ) : Ratusan mahasiswa dari aktivis BEM seluruh Indonesia (BEMSI), KAMMI, Front Perjuangan Rakyat (FPR), Kelompok Cipayung Surabaya, Senin [12/05], sempat bentrok saat melakukan aksi penolakan kenaikkan harga BBM, terkait kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Peringatan Hardiknas di Kampus C Univeristas Airlangga (Unair) Surabaya.
Bentrok terjadi sekitar pukul 10.30 WIB, saat kelompok Cipayung datang dari arah barat Jl. Kertajaya, sedang kelompok FPR tampak menerobos barikade aparat kepolisian dengan saling mendorong, sehingga mahasiswa aktivis FPR sempat berlarian, karena terjadi pemukulan saat dihalau aparat.
Sementara Kelompok Cipayung yang terdiri atas PMII, HMI, GMNI, GMKI yang semula berada di tengah jalan, akhirnya dapat dipinggirkan oleh petugas untuk bergabung dengan mahasiswa lainnya.
Petugas mengerahkan lima truk untuk menutup arah Jl. Kertajaya Timur, agar mahasiswa tidak bisa bergerak ke Kampus C Unair.
Dalam aksi itu, mahasiswa dari Kelompok Cipayung Surabaya menyatakan penolakan kenaikan BBM, penurunan harga bahan pokok, mengganti Tim Ekonomi yang ada, mengusir operator Migas asing dan meminta Presiden menuntaskan kasus lumpur Lapindo.
Setelah dihadang dengan truk tersebut, ratusan aktivis BEM Seluruh Indonesia mundur dan membubarkan diri, namun mereka sempat melakukan orasi yang intinya menuntut pemerintah untuk mengembalikan kedaulatan rakyat pada sektor pangan dan energi (BBM), menasionalisaskani aset strategis bangsa dan mewujudkan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang terjangkau.
Selama aksi berlangsung, mereka juga mengenakan jaket almamater, diantaranya dari ITS, Unibraw, Unijoyo, Unair.Mereka juga membawa keranda bertuliskan “Turut Berdukacita atas Wafatnya Kedaulatan Bangsa”.
Saat berita ini diturunkan, peserta aksi masih bertahan di perempatan Jl. Kertajaya dan sebagian berusaha menerobos barikade kepolisian, diantaranya yang dilakukan oleh KAMMI Surabaya dengan merayap di sela-sela kaki petugas untuk menerobos, agar dapat masuk ke Kampus C Unair.
Hadang Kedatangan Presiden
Ratusan mahasiswa di Surabaya melakukan penghadangan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri perayaan puncak Hari Pendidikan Nasional di Kampus C Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin, dengan cara demonstrasi.
Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) tersebut, dimulai sejak pukul 09.30 WIB dengan cara “long march” dari Asrama Haji SUkolilo menuju perempatan Jalan Kertajaya yang merupakan jalan yang dilewati Presiden Yudhoyono menuju kampus C Unair, Jalan Darma Husada.
Para demonstran yang terdiri dari berbagai Perguruan Tinggi di Surabaya itu, membawa sejumlah poster dan spanduk bertuliskan “Tolak Kenaikan Harga BBM”, “Turunkan Harga Sembako” dan sejumlah tulisan lainya.
Koordinator aksi, Faqih Alfian menyatakan bahwa demonstrasi kali ini mendapat respon besar dari kalangan mahasiswa menjelang kenaikkan harga BBM.
“Rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada awal Juni mendatang mengisyaratkan lengkap sudah penderitaan yang dialami rakyat Indonesia,” katanya saat berorasi.
Menurut dia, situasi Indonesia belakangan ini semakin bertambah buruk. Berbagai persoalan serius telah menimpa rakyat Indonesia mulai dari krisis pangan, kenaikan harga sembako, kelangkaan minyak tanah, gizi buruk hingga kenaikan BBM.
Untuk itu, FPR menuntut pemerintahan SBY-JK merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, tolak PHK, hapus sistem kerja kontrak, tolak konversi minyak tanah ke elpiji, nasionalisasi aset pertambangan dan air.
Aksi kali sempat terjadi bentrok antara massa dengan aparat kepolisian. Namun hal itu bisa dikondisikan, setelah kedua belah pihak melakukan upaya negosiasi.
Di Yogya
Ratusan orang yang tergabung dalam beberapa elemen masyarakat menggelar aksi unjukrasa di halaman DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin [12/05] , menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sembako, serta menuntut penuntasan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Mereka yang antara lain terdiri dari Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UUI), Aliansi Pekerja Yogyakarta, dan HMI Yogyakarta itu juga menuntut pengusutan kasus pelanggaran HAM, penjadualan ulang pembayaran utang luar negeri, dan penciptaan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kemandirian bangsa.
Koordinator aksi, Mudjib mengatakan hari ini (Senin, 12/5) merupakan 10 tahun reformasi, di mana sejarah bangsa Indonesia mencatat perubahan besar dalam perjalanan sebagai bangsa. “Sepuluh tahun sudah bangsa ini melewati masa reformasi, tetapi bangsa Indonesia tidak kunjung bergerak untuk keluar dari krisis multidimensi,” katanya.
Indonesia belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Munculnya skenario kenaikan harga BBM yang akan dilaksanakan pada Juni 2008 menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah tidak lagi berpihak pada kemakmuran rakyat.
Kenaikan itu bukan pertama kali terjadi, melainkan sudah ketiga kali sejak 2005, padahal pemerintah telah berjanji untuk tidak menaikkan lagi harga BBM.
Kenaikan harga BBM akan diikuti dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan dasar pokok masyarakat, sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukan solusi efektif bagi persoalan tersebut, dan justru akan menjadi ladang korupsi. Aksi unjukrasa tersebut berlangsung tertib dan mendapat penjagaan ketat dari sejumlah aparat kepolisian setempat.
Di Banjarmasin
Sejumlah mahasiswa di Banjarmasin yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin, berunjukrasamenolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Aksi demo elemen mahasiswa di halaman Gedung DPRD Kalsel yang berlangsung di bawah panas teriknya matahari itu mendapat pengawasan dari aparat kepolisian setempat dan diterima Ketua Komisi III bidang pembangunan lembaga legislatif tersebut, Ir.Gusti Perdana Kesuma dari Fraksi Partai Golkar (FPG).
Dalam aksinya para pengunjukrasa, selain berorasi, juga menyampaikan pernyataan sikap, yang pada intinya menolak rencana kenaikan BBM dan mengajak anggota DPRD Kalsel bersikap sama dengan elemen mahasiswa tersebut.
Karena, menurut pengunjukrasa, kenaikan BBM hanya akan lebih menyengsarakan rakyat, sebab harga berbagai kebutuhan pokok juga akan naik, sehingga tidak terjangkau daya beli masyarakat.
Selain itu, pengunjukrasa, meminta pemerintah agar mengelola sendiri sumberdaya alam, baik berupa minyak dan gas bumi maupun potensi kekayaan lainnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, serta menghemat pengeluaran atau anggaran belanja untuk aparatur.
Begitu pula terhadap penyelundup ataupun penimbun BBM, hendaknya pemerintah melakukan tindakan tegas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Pernyataan sikap tersebut dibacakan Ketua Komisariat Daerah KAMMI Kalsel, Nasrullah yang juga mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin.
Ketika demo tersebut, pengunjukrasa membawa sejumlah poster, antara lain bertuliskan, “BBM naik, rakyat melarat, asap dapur gak ngebul, harga BBM naik, harga sembako naik. Rakyat panik, rakyat menjerit” serta “menaikkan BBM, menghianati rakyat”.
Para pengunjukrasa itu juga membawa sebuah sepeda yang bertuliskan, “kendaraan masa depan” serta gerobak dorong sebagai angkutan masa depan yang tak perlu lagi menggunakan BBM. Sepeda motor dan scoter Vespa yang mereka dorong ditulisi kata-kata “bensin habis”.
Menanggapi pernyataan sikap pengunjukrasa tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi itu, menyatakan, sependapat kenaikan harga BBM merupakan opsi yang paling akhir, manakala opsi-opsi lainnya tak memungkinkan.
Oleh karenanya, wakil rakyat Kalsel dari FPG tersebut juga mengharapkan, DPR-RI dapat melakukan pembahasan masalah BBM itu bersama pemerintah semaksimal mungkin, agar tidak mengorbankan rakyat banyak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu modal pembangunan.
“Memang kita memaklumi, dengan besarnya subsidi yang dikeluarkan pemerintah selama ini dan akan datang, dikhawatirkan APBN akan mengalami defisit yang cukup besar, sehingga membuat stagnan bagi pembangunan lain. Oleh sebab itulah, secara berangsur-angsur pemerintah mengurangi subsidi BBM,” demikian Gt. Perdana. (ant )
