Mencari Strategi Perjuangan, Menuju Kebangkitan Nasional
10 Mei 2008 | 11:48 WIB
Di awal abad ke-20 telah terjadi peristiwa sejarah baik berskala mondial maupun lokal dan dalam kurun waktu itu Kerajaan Belanda yang sedang berkuasa di Hindia Belanda melakukan beberapa langkah perbaikan dalam membangun kehidupan yang lebih manusiawi.
Pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan sistem pendidikan yang membuka peluang bagi warga pribumi dengan mendirikan Sekolah Kedokteran Jawa (STOVIA). “Dari lembaga pendidikan inilah awal perubahan cara atau strategi perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda,” kata Sejarawan dari Universitas Indonesia (UI), Dr Anhar Gonggong, katanya di Ponpes Tebuireng, Jombang, Jatim, Selasa ( 29/4) lalu.
Menurut dia, pada abad ke-17, 18, dan 19 perlawanan terhadap penjajah bertumpu pada kekuatan fisik atau Anhar mengistilahkannya dengan strategi “otot fisik”. “Tapi pada abad ke-20 warga terdidik-tercerahkan yang menimba ilmu di STOVIA mengubah cara perlawanan itu dengan menerapkan strategi otak rasional,” kata sejarawan yang mengawali karir sebagai guru SMA Negeri, SMA Muhammadiyah, dan STM Persiapan Negeri di Kota Metro, Lampung pada 1968-1969 itu.
Para kaum terdidik-tercerahkan ini kemudian melakukan perlawanan dengan menggunakan empat senjata, yakni organisasi, ideologi, media massa, dan dialog sebagai pengganti senjata melawan penjajah sebelumnya berupa klewang, tombak, bambu runcing, pedang, bedil, dan meriam.
Sejalan dengan itu, lanjut Anhar, dua tokoh pribumi, dr Wahidin Soedirohusodo dan dr Soetomo pada 1906 hingga 1907 berkeliling ke daerah-daerah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa Jawa memperbaiki kehidupannya.
Kendati permintaan dana kepada para bupati di Tanah Jawa tidak mendapatkan respon, namun tujuan memberikan ruang pendidikan bagi kaum pribumi membawa hasil. Pada tanggal 20 Mei 1908 dr Soetomo dan kawan-kawan di STOVIA berkumpul untuk membentuk sebuah organisasi yang diberi nama “Boedi Oetomo”. Melihat namanya budi yang utama, organisasi itu berazaskan pendidikan-kebudayaan. “Boedi Oetomo ini merupakan organisasi pertama yang didirikan anak-anak pribumi. Dan dengan lahirnya Boedi Oetomo itu maka senjata pertama untuk melawan penjajah sudah terwujud,” kata Anhar.
Berdirinya Boedi Oetomo ini kemudian mendorong beberapa anak muda pada saat itu membentuk organisasi lain. Diataranya “Indische Partij” yang didirikan oleh Tiga Serangkai, yaitu Douwes Dekker, dr Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara pada 1911.
Namun dua tahun kemudian, pimpinan partai ini ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda karena gerakannya dianggap membahayakan pemerintah kolonial pada waktu itu. Pada tahun 1912 terbentuk sebuah organisasi berideologi Islam. Organisasi ini berawal dari inisiatif Haji Samanhudi di Solo kemudian dipimpin oleh Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto dari
Disusul kemudian organisasi berazaskan Islam lainnya berdiri, seperti Muhammadiyah pada 1912 dan Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926. Anhar mengingatkan, selama periode Kebangkitan Nasional, Ir Soekarno tampil sebagai pemimpin partai dan pemikir ideologis yang merumuskan dua jenis ideologi berbeda, yakni Ideologi Marhaenisme pada 1930-an dan Ideologi Pancasila pada 1 Juni 1945. Ideologi ini merupakan senjata kedua melawan penjajah.
Sedang senjata ketiga untuk melawan penjajah berupa media
Senjata terakhir yang digunakan untuk melawan penjajah adalah dialog baik lisan maupun tertulis. Persoalan yang didialogkan adalah menyangkut landasan nasionalisme bangsa
Mengubah Nasib Bangsa
Lalu bagaimana dengan semangat Kebangkitan Nasional saat ini? Anhar Gonggong melihat belum ada upaya yang berarti untuk mengubah nasib bangsa ini. “Kalau boleh jujur saya katakan, sampai saat ini belum ada seorang pemimpin pun yang menunjukkan semangat Kebangkitan Nasional seperti yang pernah ditunjukkan oleh pendiri organisasi Boedi Oetomo satu abad yang lalu untuk berjuang melawan penjajah,” katanya.
Hal ini bisa dibuktikan dengan tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. “Tugas pemimpin adalah mensejahterakan rakyatnya. Selama belum ada semangat yang bisa membangkitkan rakyat untuk maju, maka jangan harap keadilan dan kesejahteraan di negeri ini akan terwujud,” katanya mengingatkan.
Demikian halnya dengan pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Sholahuddin Wahid yang merasa prihatin dengan kondisi bangsa yang terkotak-kotak. Yang lebih memprihatinkan lagi, lanjut Gus Sholah, kalangan ulama NU dan para pengasuh pondok pesantren juga terkotak-kotak sebagai dampak dari konflik elit politik.
“Padahal NU yang lahir di era Kebangkitan Nasional dulu bertujuan untuk menyatukan umat melawan penjajah,” kata mantan anggota Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) itu.
Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung yang hadir dalam “Renungan Seabad Hari Kebangkitan Nasional” di Ponpes Tebuireng itu berpendapat keterpurukan bangsa ini akibat tidak adanya kedewasaan berpikir pada diri elit politik. “Ini dampak dari banyaknya partai politik. Semakin banyak partai maka semakin banyak pula konflik yang terjadi. Kalau setiap hari ada konflik, kapan kita bisa mensejahterakan rakyat,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. ( ant/ M. Irfan Ilmie )


Comments
Got something to say?
You must be logged in to post a comment.