Pidato Presiden Setelah Krisis Yang Tak Terelakan

Ada warna lain dari pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah krisis ekonomi yang awalnya muncul di Amerika Serikat (AS) kian melebar dan tanpa ampun menggebuki Indonesia.

Sejak Februari 2008, Presiden cukup sabar menuturkan sebab musabab terjadinya krisis, yang secara panjang lebar diulanginya dengan suara tenang dalam beberapa kali kesempatan pidato. Mulai macetnya kredit sektor perumahan di AS, melonjaknya harga minyak dunia, dan pencarian alternatif sumber energi terbarukan yang memicu naiknya harga pangan.

Presiden dalam pidatonya menekankan Indonesia tidak sendirian menghadapi lonjakan harga-harga yang kian congkak menjauhkan manusia dari kebutuhan dasarnya itu. Saat bertemu dengan beberapa kepala negara lain dalam lawatannya ke luar negeri pada Februari 2008, Presiden mengatakan mereka pun menuturkan persoalan yang sama.

Dalam beberapa kali pidato, Presiden menyampaikan persoalan yang dihadapi Indonesia adalah akibat pergaulan dunia yang makin mengglobal sehingga jalinan perekonomian Indonesia tak mungkin dilepaskan dari kondisi dunia yang saat ini sedang sakit.

Krisis nun jauh di negeri makmur belahan bumi utara, turut membawa angin penderitaan kepada negeri yang sedang tertatih membangun di sebelah tenggara dunia.

Tidak ada keluhan keluar dari mulut Presiden, ia hanya mengatakan pemerintah terus bekerja mengatasi krisis, mengutak-ngatik angka-angka asumsi dalam anggaran agar bisa bertahan menghadapi lonjakan harga minyak dunia kian menggila.  Harga minyak mentah dunia yang menembus 120 dolar AS per barel memang telah membuat pusing tim ekonomi kabinet SBY-JK.

Presiden memerintahkan para pembantunya untuk sekuat tenaga menggenjot produktivitas pangan dan melakukan stabilisasi harga. Di lain pihak ia juga memerintahkan agar produksi minyak bumi Indonesia dipompa lagi hingga melebihi 1 juta barel per hari.

Presiden juga meminta agar masyarakat bersabar dan turut menyelematkan anggaran dengan cara berhemat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Berulang kali ia katakan, menaikan harga BBM adalah alternatif terakhir apabila cara penghematan tidak menemui hasil.

Terakhir kali Presiden mengatakan itu pada acara Milad kesepuluh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 4 Mei 2008, untuk menanggapi permintaan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, yang meminta pemerintah agar jangan lagi menambah beban rakyat yang sudah tercekik oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dengan menaikan harga BBM.

Namun, satu hari setelahnya, 5 Mei 2008, Presiden menyatakan kenaikan harga BBM sudah tidak terhindarkan lagi.

Bengkaknya subsidi yang harus ditanggung pemerintah akibat meroketnya harga minyak dunia bisa menjebol anggaran apabila harga BBM tidak dinaikan. Setelah tidak bisa lagi menghindari keputusan menaikan harga BBM, warna lain itu muncul dalam pidato Presiden.

Presiden mulai mengungkapkan sisi gelap sistem kapitalisme dunia dan pincangnya pergaulan globalisasi. Pertama kali ia menyampaikannya di hadapan kaum pekerja saat memperingati Hari Buruh Sedunia di Magelang, Jawa Tengah, pada 2 Mei 2008. Yang kedua, pada pidatonya di depan para kepala daerah se-Indonesia dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Jakarta, 6 Mei 2008. “Ini sikap yang tidak bermoral. Inilah yang tidak kita sukai, sisi buruk dari globalisasi dan kapitalis global. Harus ada intervensi untuk mencegah penderitaan luas dari bangsa-bangsa di dunia,” ujar Presiden penuh penekanan.

Presiden menuturkan dari tingginya harga minyak dunia, harga pangan, dan dinamika lain perekonomian, ada negara-negara, perusahaan multinasional, yang mendapatkan keuntungan berlipat ganda, sedangkan sebaliknya ada bangsa yang menderita.

Sikap tidak bermoral yang disebut Presiden ditujukan kepada mereka yang meraih keuntungan berlipat ganda dan tidak terketuk hatinya untuk membantu mereka yang malang tertimpa bencana ekonomi.

Untuk menyerukan imbauan moral itu, Presiden telah menyurati Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Presiden Bank Dunia guna mencari jalan keluar bersama dari krisis lonjakan harga yang menyengsarakan negara berkembang seperti Indonesia.

Tidak hanya berhenti pada imbauan moral, Presiden juga menjanjikan perubahan perjanjian kontrak kerjasama minyak dan gas bumi dengan perusahaan multinasional yang selama ini menggendutkan diri dari kekayaan bumi Indonesia. “Kali ini MNC (Multinational Coorporation-red) harus adil, kita memang hormati kontrak, tapi kontrak baru harus adil, justru kita harus dapat keuntungan lebih besar,” ujarnya.

Sebagai mantan Menteri Energi dan Pertambangan di era Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Yudhoyono seharusnya tahu benar ketidakadilan yang diderita Indonesia akibat biaya pengolahan perusahaan multinasional (cost recovery) yang harus ditanggung pemerintah. Terlambatkah kesadaran Presiden itu? “Seluruh dunia sekarang ditimpa oleh suatu krisis yang mahahebat, lebih hebat lagi daripada krisis-krisis yang disediakan. Beribu-ribu perusahaan besar serta bank-bank jatuh pailit. Dan, berjuta-juta jumlahnya kaum buruh yang nganggur, sampai hidup dalam kesengsaraan.”  “Kemiskinan rakyat umum bertambah lama bertambah besar, sehingga kesanggupannya buat membeli benda-benda untuk dimakan dan perhiasan hidup semakin lama semakin kurang. Itu sebab, maka Indonesia tertarik juga dalam gelombang krisis ini, sekalipun tanahnya amat subur.”

 Lukisan keadaan ekonomi yang amat dekat dirasakan sekarang oleh masyarakat Indonesia itu, ditulis oleh Bung Hatta dalam “Daulat Rakyat” edisi 26 November 1931. Saat itu kelesuan juga tengah melanda perekonomian dunia.

Dalam tulisan itu, Hatta memaparkan bagaimana sistem kapital kolonial menindas perekonomian rakyat dan mempunyai pengaruh besar terhadap hidup rakyat sehingga dengan mudah menarik perekonomian rakyat ke dalam gelombang krisis dunia. “Sebelum modal barat masuk ke negeri kita sebagai motor perekonomian besar, rakyat Indonesia hidup dalam sederhana. Jumlah jiwanya sepadan dengan cara penghidupan sebagai bangsa tani dan sepadan pula dengan ruang tempat ia diam. Ia mempunyai penghasilan yang cukup buat dimakan, mempunyai kapal-kapal sendiri yang melayari lautan besar dan menyinggahi bandar-bandar yang jauh sampai ke Teluk Persia. Pendeknya, pertanian dan penghasilan, perdagangan dan pelayaran ada di tangan bangsa kita.” “Akan tetapi, bangsa kasar dari barat datang sebagai saudagar ke tanah kita, cukup dengan alat senjata dan siap kalau perlu buat berperang. Dengan segera kaum saudagar tadi menjelma menjadi kaum militer. Perniagaan dan pelayaran Indonesia dimusnahkannya, pertanian rakyat dipaksa menghasilkan benda-benda yang dikehendaki oleh saudagar yang dipertuan.” “Tiap-tiap orang asing yang datang ke Indonesia disuruh menonton pabrik-pabrik modern yang teratur betul, yang dijalankan modal barat dandikemudikan oleh otak dan tenaga orang putih. Kepada musafir tadi, diperlihatkan angka-angka yang menyatakan besarnya produksi perusahaan barat itu, dan membuktikan artinya bagi perekonomian dunia.”

“Kemudian diperingatkan pula kepadanya, bahwa dunia barat nanti tidak akan dapat minum kopi dan teh, tidak akan makan gula dan obat kina dan lain-lainnya, jika sekiranya perusahaan barat itu lenyap dari Indonesia. Dan untuk menjaga keselamatan perusahaan-perusahaan itu haruslah pemerintahan kolonial kekal di Indonesia. Kalau Indonesia jadi merdeka, demikianlah kata kaum kapitalis barat, maka hal itu akan membahayakan perusahaan barat di Indonesia.”

“Kemudian, dikemukakan lagi alasan, supaya modal barat itu jangan ditimpa dengan balasting (pajak) yang berat. Karena, kalau ia diancam dengan balasting berat, nanti ia akan ditarik dari Indonesia dan dipindahkan ke atas padang perekonomian lain, sehingga urusan rumah tangga negeri nanti menjadi kocar-kacir.” “Ini cuma gertak saja, karena kapital kolonial itu tidak mudah meninggalkan Indonesia. Karena, di mana ia dapat untung begitu besar, yang sampai 60 hingga 90 persen, selain di Indonesia?”

Hatta, ekonom yang menimba ilmu di Rotterdam, Belanda, sebagai anak jaman yang merasakan kejamnya penjajahan, tahu benar sisi gelap kapitalisme.

Kapitalisme lahir dari rahim euforia abad pencerahan di daratan Eropa, mengunggulkan hak individu dan mensahkan pemupukan modal pribadi tanpa batas, sebagai ganti dari sistem ekonomi feodal yang sebelumnya lebih menekankan sikap hidup komunal dan membatasi hak individu.

Abad pencerahan menandai penaklukan alam oleh kekuasaan manusia,

melahirkan revolusi industri, dan mensahkan kapitalisme guna meminyaki mulusnya gerak roda industri. Namun, manusia yang sedang keblinger oleh kejayaan akal rasionalnya pada abad itu tidak merasa cukup hanya menaklukan alam, tetapi juga merasa perlu menundukkan manusia lainnya, sehingga mulailah abad baru kolonial di muka bumi.

Kaum yang pertama datang menduduki bumi Indonesia bukanlah pasukan perang suatu negara, tetapi maskapai perdagangan Belanda, Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), yang tengah mencari lahan baru guna perluasan modal yang tak tertampung lagi di tanah negerinya yang terbatas.

 

 Sejarah Berulang

Sosialime lahir sebagai antitesis dari sistem kapitalisme, sebagai protes terhadap penghisapan kaum buruh oleh kaum pemodal, yang dipelopori oleh Karl Marx.

Sosialisme itu pula yang menjadi alat perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk mengideologikan perjuangan mereka yang merasa sama terhisapnya karena kekejaman modal kolonial.

Bung Hatta, Bung Karno, Tan Malaka, Sjahrir, hingga pendiri Sarikat Islam, HOS Cokroaminoto, adalah para sosialis tulen yang menolak mentah-mentah sistem kapitalisme yang dibawa kolonial, yang membuat Indonesia bertekuk lutut selama 350 tahun di bawah penguasaan bangsa lain.

Indonesia memang belum sempat menyusun rapi sosialisme macam apa yang patut membawa kemakmuran bagi semua warganya, karena tak lama sesudah merdeka sudah dihadapkan dengan revolusi fisik menghadapi Belanda yang mencoba kembali dan pemberontakan yang muncul di dalam negeri.

Belum sempat konsep itu terwujud, tragedi lain sudah muncul. Pada 1965, ketika Bung Karno sedang panas-panasnya meneriakkan revolusi Indonesia yang membawanya berhadapan melalui konfrontasi langsung dengan dunia barat, sejarah kelam menggelapi Indonesia.

Pekikan revolusi Bung Karno ke arah Indonesia yang sosialis di tengah era perang dingin, kedekatannya dengan rejim komunis Peking, China, membuat dunia barat ketar-ketir, terlebih ketika Bung Karno menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak AS dan menendang keluar modal Inggris.

Dari dokumen korespondensi telegram Kedubes AS di Indonesia saat itu dengan Departemen Luar Negeri AS yang dibukukan oleh penerbit Hasta Mitra, berulang kali ditekankan AS tidak boleh kehilangan Indonesia dan jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan blok komunis mengingat kekayaan alamnya, potensi pasar dari penduduknya yang 100 juta dan wilayahnya yang strategis sebagai posisi kunci di Asia.

Tetapi sejarah berkata lain, Bung Karno turun, dan orde baru yang berkuasa pertama kali menolehkan pandangannya kepada dunia barat, menengadahkan tangan meminta bantuan. Pada 1968 saja, negara-negara barat yang tergabung dalam Inter Governmental Grup (IGG) menggelontorkan utang 325 juta dolar AS beserta resep-resep pembangunan ekonomi yang harus dijalankan Indonesia.

Dimulailah suatu era pembangunan yang sejak pertama kali ditukangi oleh para insinyur ekonomi dari International Monetery Fund (IMF) dan Bank Dunia. Indonesia dianjurkan membuka selebarnya pintu untuk investasi asing, yang kata mereka, berguna untuk pembangunan dan modernisasi.

Suatu nasehat yang ternyata tidak kuat menahan hempasan badai krisis ekonomi yang datang berkali-kali.  Badai yang datang kali ini rupanya cukup kuat menerpa kesadaran Presiden Yudhoyono, yang dalam pemerintahannya telah tercatat tiga kali harus menaikan harga BBM, yang membuatnya mulai bersuara tentang ketidakadilan kapitalisme dan globalisasi.

Indonesia sejak kemerdekaannya telah berkali-kali menghadapi berbagai rintangan jaman, revolusi fisik, kerasnya gilasan roda pembangunan dan modernisasi, dan kini masih tertatih di tengah kepincangan sistem ekonomi dunia. Sejak Indonesia ada dan merdeka, memang masih ada yang hilang dari tangan anak negeri dan akan dimilikinya kembali entah kapan. Kekayaannya, kemakmurannya, dan kemandiriannya.

Dan setiap anak negeri akan terus mengingat tulisan Bung Hatta di Daulat Rakyat, 26 November 1931. “Berbahagiakah rakyat seumumnya, kalau penghidupannya sekarang bergantung sebagian besar kepada perusahaan dari luar, sedangkan dahulu ia hidup merdeka di atas tanahnya sendiri dan memakan segala hasil tanah dan jerihnya?”

“Berbahagiakah ia, kalau jerih payahnya yang sebesar itu sambil menahan terik panas matahari yang membakar punggungnya hanya dibalas dengan upah yang begitu sedikit, sehingga jalan untuk memperbaiki penghidupannya dan nasib anak bininya tertutup sama sekali?” “Dan berbahagiakah rakyat seumumnya, kalau jumlah jiwanya berkat  pengaruh dan tindakan kolonial kapitalisme jadi berlipat ganda banyaknya?” ( ant/ Oleh Diah Novianti )